Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SOSIOLOGI PADA SISWA KELAS XI IPS-B SMA NEGERI 1 MAGINTI Juliati, Juliati; Jamiludin, H.
Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO Vol 4, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO
Publisher : Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.638 KB) | DOI: 10.36709/jpps.v4i1.7343

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk:  1) Meningkatkan aktivitas belajar sosiologi pada siswa kelas XI IPS-B SMA Negeri I Maginti melalui penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share, 2) Meningkatkan efektivitas mengajar sosiologi pada guru kelas XI IPS-B SMA Negeri I Maginti melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Think Pair Share, 3) Meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas XI IPS-B SMA Negeri I Maginti melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share. Subjek penelitian ini adalah guru dan seluruh siswa kelas XI IPS-B SMA Negeri I Maginti sebanyak 25 orang siswa.Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah aktivitas yang  diperoleh dari lembar observasi dan hasil belajar siswa yang diukur melalui tes siklus. Analisis data yang dilakukan adalah statistik deskriptif. Dari hasil analisis data diproleh kesimpulan bahwa: 1) Aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai 71.42% yang termaksud belum mencapai indikator, pada siklus II meningkat menjadi 100%. 2) Efektivitas mengajar guru rata-rata pada siklus I mencapai 83% belum mencapai kinerja indikator yang telah ditetapkan, pada siklus II meningkat menjadi 91,67% telah mencapai indikator. 3) Hasil belajar sosiologi pada siklus I nilai rata-rata mencapai 75,24 sedangkan pada siklus II nilai rata-rata mencapai 82,28. Peningkatan hasil belajar pada siklus I mencapai 60% atau 15 orang dari 25 siswa yang tuntas secara klasikal dan 40% atau 10 orang yang tidak tuntas secara klasikal dan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai 84% atau 21 orang dari 25 siswa yang tuntas secara klasikal dan 16% atau 4 orang yang tidak tuntas secara klasikal . Kata kunci: Aktivitas, Efektivitas, Hasil Belajar
The Moderating Role of Corporate Governance on the Relationship between Political Connections and Tax Avoidance Widarjo, Wahyu; Sudaryono, Eko Arief; Sutopo, Bambang; Syafiqurrahman, Muhammad; Juliati, Juliati
Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 13, No 1 (2021): March 2021
Publisher : Department of Accounting, Faculty of Economics, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jda.v13i1.26359

Abstract

We analyze the influence of political connections on tax avoidance and the moderating role of corporate governance on the relationship between political connections and tax avoidance. The results of panel data regression analysis on 512 observations of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017 shows that political connections do not have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, the results of the moderated regression analysis show that the effectiveness of corporate governance positively moderates the effect of political connections on tax avoidance. Although the results of this analysis indicate that a moderating effect on the effectiveness of corporate governance, but the direction of the regression coefficient is positive. Therefore, the second hypothesis in this study is rejected. The results of this study indicate that the corporate governance mechanism in the sample companies is still not optimal in reducing the level of tax avoidance.
The Relationship Between Mothers’ Umbilical Cord Care and The Time of Umbilical Cord Detachment among Infants at Pidie Health Center, Pidie District Juliati, Juliati; Kasmawati, Kasmawati; Mutia, Cut Nana
International Conference on Multidisciplinary Research Vol 4, No 1 (2021): ICMR
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.691 KB) | DOI: 10.32672/pic-mr.v4i1.3775

Abstract

Umbilical cord is a connective tissue that connects the placenta and fetus. It is the lifeline for a fetus in the womb because it supplies nutrients and oxygen to the fetus for 9 months and 10 days. The rest of the umbilical cord attached to the baby's stomach (umbilical stump) will usually dry up and fall off on its own within 1-3 weeks although some may come off after 4 weeks. The purpose of this study was to determine the relationship between the ways umbilical cord is cared and the time of umbilical cord detachment among infants at the Pidie Public Health Center, Pidie District. The research samples were women with babies in the working area of the Pidie Public Health Center, totaling 32 people. This study is descriptive in nature. It used a cross sectional design to find out the relationship between umbilical cord care and the time of umbilical cord detachment in infants. The findings revealed that 53.1% (17 respondents) found the umbilical cord detachment in infants was fast, and 62.5% (20 respondents) found the umbilical cord care in infants was relatively fast. The data on the relationship between umbilical cord separation and umbilical cord care in infants were obtained from 20 respondents with good umbilical cord care. It is expected that all mothers in the working area of the Pidie Public Health Center can gain updated information on umbilical cord care because it can accelerate the removal of the umbilical cord on infants. Keywords: Knowledge, Umbilical Cord Care, Umbilical Cord Removal Time
Analisis Sosio Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. di Kabupaten Luwu Timur Juliati, Juliati; Yulia, Yulia; Sulfahmi, Sulfahmi
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 23 No. 1 (2023): ECOSYSTEM Vol. 23 No 1, Januari - April Tahun 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v23i1.2562

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian dilakukan di PT. Vale Indonesia Tbk. dengan menggunakan metode pendekatan yuridis - empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta  dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang  ditelusuri 3 aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT. Vale Indonesia Tbk. mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Puskesmas Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya, pada aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa Magister dan Doktoral yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa budidaya System of Rice Intensification organik, pengembangan peternakan dan penunjang kawasan pengembangan pesisir dan industri olahan laut. The aim of this research is to know the role of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving community welfare and carrying out Corporate Social Responsibility in Malili District, East Luwu Regency. Research conducted at PT. Vale Indonesia Tbk. by using a juridical-empirical approach. Data collection is done by observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the Corporate Social Responsibility program is referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM) which is traced to 3 aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT. Vale Indonesia Tbk. support the development of public health facilities, including the Sub-Health Center and the Community Health Center, which specifically aim to guarantee the health of the poor in Malili District. Furthermore, in the educational aspect it is intended to provide scholarships to Masters and Doctoral students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facility assistance and development funds for schools in need. In addition, providing a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of organic System of Rice Intensification cultivation, livestock development and supporting coastal development areas and marine processing industries
Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana untuk meningkatkan kesadaran hidup yang lebih baik bagi sesama Juliati, Juliati; Hermawan, Wawan; Firman, Mohamad
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.553 KB) | DOI: 10.21831/jc.v16i1.23340

Abstract

Era globalisasi seolah-olah satu negara dengan negara lain ibarat sebuah  kampung, karena setiap saat kita dapat memantau setiap  perkembangannya salah satunya  melalui  berbagai  media  internet (pengaruh positifnya) bertambahnya pengetahuan, tetapi ada pula  pengaruh  negatifnya  bagi  remaja dan  masyarakat  umumnya sepertinya  sekarang  ini  telah  dihadapkan  kepada krisis jati diri bangsa. Pada saat ini  sekarang  sikap dari  kebiasaan warga negara  sudah  tergantikan  dengan individualistis, materialistis, bahkan munculnya berbagai  macam  kekerasan  telah  tumbuh di sekeliling  kita.  Solusinya tiada lain untuk di Indonesia pendidikan kewarganegaraan harus disosialisasikan dan dibelajarkan kepada masyarakat.-----------------------------------------------------The era of globalization as if one country with another country is like a village, because every time we can monitor each development, one of them is through various internet media (positive influence), increasing knowledge, but there are also negative influences for teenagers and the general public to the crisis of national identity. Now, the attitude of citizens' habits has been replaced by individualistic, materialistic, even the emergence of various kinds of violence that have grown around us. The alternative solution in Indonesia, citizenship education must be socialized and taught to the community.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI NEW MAKASSAR MALL Firdayanti, HSM; Hamid, Abd. Haris; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall. Penelitian ini dilaksanakan di New Makassar Mall dan PT. Melati Tunggal Inti Raya menggunakan tipe penelitian         Normatif-Empiris, pendekatan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Jual Beli antara para pihak di New Makassar Mall baik Konsumen Pertama maupun Konsumen Kedua adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios dengan bentuk Perjanjian Akta di Bawah Tangan, untuk PPJB Konsumen Kedua telah diregistrasi di buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan oleh Notaris. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Konsumen Pertama oleh Pelaku Usaha yang menjual kios tanpa sepengetahuan Konsumen Pertama kepada Konsumen Kedua, bahkan Konsumen Pertama tidak memiliki PPJB dari Pelaku Usaha, sehingga Konsumen Pertama dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum, meskipun telah ada Gentlement’s Aggreement antara Konsumen Pertama dan Pelaku Usaha terkait pembayaran dan penerbitan sertfikat. This research aims to find out the form of buying and selling agreements between the parties at the New Makassar Mall and to know the legal protection of consumers in the agreement to buy and sell kiosks at the New Makassar Mall. This research was conducted at the New Makassar Mall and PT. Melati Tunggal Inti Raya uses Normative-Empirical research type, the approach is done by studying the law in fact-based reality through interviews and documentation.The results showed that the form of Sale and Purchase Agreement between the parties at the New Makassar Mall both First consumer and Second Consumer is a Binding Agreement on Buying and Selling (PPJB) Kiosk with the form of Deed Agreement under the Hand, for PPJB Second Consumer has been registered in a special book called Letter Registration Book under the Hand by Notary Public.The absence of legal protection against the First Consumer by businesses that sell kiosks without the knowledge of the First Consumer to the Second Consumer, even the First Consumer does not have PPJB from the Business, so the First Consumer is harmed and has no legal certainty, although there has been Gentlement's Aggreement between First Consumers and Businesses related to payment and issuance of certificates.
ANALISIS SOSIO YURUDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT VALE DI KABUPATEN LUWU TIMUR Sulfahmi, Sulfahmi; Hasan, Yulia A.; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT Vale, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale, melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa (Permen Des) No 5 Tahun 2016. Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) meliputi tiga aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya pada Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut. This research aims to determine the juridical aspects of corporate social responsibility of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving the welfare of the people of Malili District, East Luwu Regency and to find out the role of companies in carrying out corporate social responsibility in accordance with applicable regulations. The research was conducted at PT Vale, Malili District, East Luwu Regency using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research show that the juridical aspect of PT Vale's Corporate Social Responsibility collaborated by signing a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement with the Directorate General of Rural Area Development, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (PDTT), Community and Village Empowerment Service South Sulawesi Province, and the East Luwu Regency Government, in accordance with the mandate of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1824 of 2018 and the Minister of Village Regulation (Permen Des) No. 5 of 2016. Concerning community development and empowerment programs and the development of independent rural areas, in PT Vale empowerment areas Indonesia Tbk, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The Corporate Social Responsibility Program, referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM), covers three aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT Vale supports the development of community health facilities, including Pustu (Subsidiary Health Centers) and Community Health Centers which specifically aim to ensure the health of poor communities in Malili District. Furthermore, the education aspect is aimed at providing scholarships to Masters and Doctorate students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facilities and development funds for schools in need. Apart from that, it provides a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of Cultivation of an Organic System of Rice Intensification (SRI) which does not use chemicals that can have a bad impact on the environment, Livestock Development and Supporting Coastal Development Areas and Marine Processing Industries
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA Lembang, Andrio Rante; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 2 (2023): Clavia : Journal of Law, Agustus 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i2.2314

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu menganalisis objek masalah dan menyatukan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Makassar.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Netflix sebagai layanan streaming film merupakan perusahaan asing yang belum memenuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap perusahaan Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet penyiaran film pada Netflix di Indonesia. This research aims to find out: Legal consequences and actions that can be taken by the government for Netflix services that are not yet legally incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research, namely analyzing the object of the problem and uniting laws and regulations with their application in society. The data collection technique was through interviews with the General Legal Administration Services Sub-Division of the Ministry of Justice and Human Rights Makassar. The results showed: 1) Netflix as a movie streaming service is a foreign company that has not complied with government regulations according to Law Number 25 of 2007 concerning Foreign Investment and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Netflix does not yet have a representative office in Indonesia as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions. 2) Actions that can be taken by the government against the Netflix company as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia can be considered illegal because it has not complied with regulations in force in Indonesia and Netflix's broadcasting status will be deactivated until internet access is blocked for movie broadcasting on Netflix in Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERUBAHAN PERILAKU AKIBAT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG ANTI MONOPOLI: STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 02/KPPU-I/2022 Ningsi, Nurna; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4004

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor memenuhi unsur-unsur perjanjian tertutup dan pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengabulkan permohonan perubahan perilaku oleh PT. Petrokimia Gresik (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Empiris. Teknik mengumpulkan data yaitu melakukan wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kota Makassar. Hasil penelitian menujukkan: 1) Unsur-unsur perjanjian tertutup PT. Petrokimia Gresik dengan distributor pada hukum persaingan usaha terpenuhi sehingga perjanjian antara PT. Petrokimia Gresik dan distributor dikategorikan melanggar perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup Undang-Undang Persaingan usaha menggunakan pendekatan rule of reason. 2) Komisi Pengawas Persaingan usaha mengabulkan permohonan perubahan perilaku PT. Petrokimia Gresik dengan pertimbangan terpenuhinya syarat serta kewajiban yang telah dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik sehingga perkara tersebut dihentikan dengan melakukan beberapa pertimbangan salah satunya melihat dari kerugian yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kelangsungan usaha atau bahkan pengurangan tenaga kerja. Oleh karena itu sanksi denda tidak dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melanggar perjanjian tertutup pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik dan Persaingan Usaha Tidak Sehat This This research aims to find out: 1) Is the agreement between PT. Petrokimia Gresik and distributors fulfill the elements of a closed agreement. 2) What are the legal considerations of the Business Competition Supervisory Commission in granting permits to PT. Petrokimia Gresik (Persero). The research method used in qualitative research is the Juridical-Empirical approach. The data collection technique is by conducting interviews with the Makassar City Business Competition Supervisory Commission. The research results show: 1) Elements of closed agreements PT. Petrokimia Gresik and distributors comply with business competition law so that the agreement between PT Petrokimia Gresik and distributors is categorized as violating a closed agreement as regulated in Article 15 of Law no. 5 of 1999. Closed agreements in the Business Competition Law use a rule of reason approach. 2) The Business Competition Supervisory Commission granted PT's request to change behavior. Petrokimia Gresik with consideration of fulfilling the conditions and obligations carried out by PT. Petrokimia Gresik so the case was stopped with several considerations, one of which was looking at the losses which were feared to impact business continuity or even reduce the workforce. Therefore, fines are not imposed on parties proven to have violated closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Unfair Business Practices and Unfair Business Competition
KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH Adinda, Andi; Tira, Andi; Juliati, Juliati
Clavia Vol. 21 No. 3 (2023): Clavia : Journal of Law, Desember 2023
Publisher : Faculty Of Law Bosowa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/clavia.v21i3.4006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Sertifikat elektronik hak milik atas tanah dan faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sertifikat elektronik di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan pihak Kantor Notaris dan PPAT Zulhajji Hamid serta pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber serta library research. Analisis data yang digunakan adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan: 1) Sertifikat elektronik merupakan Sertifikat yang memiliki kedudukan yang sama dengan Sertifikat analog dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu persidangan. Hal tersebut dikarenakan Sertifikat tanah elektronik memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sertifikat elektronik dikategorikan sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan ditampilkan melalui Sistem Elektronik sehingga menerangkan suatu keadaan. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menurut Pasal 6 UU ITE merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP dan alat bukti tertulis sesuai Pasal 1866 KUH Perdata. 2) Faktor – faktor yang menghambat penerapan Sertifikat elektronik di Kota Makassar adalah kebijakan pemerintah daerah terkait administrasi pertanahan, budaya analog di kalangan masyarakat, kurangnya sosialisasi, akses yang kurang merata, dan minimnya anggaran APBN untuk mengaplikasikan Sertifikat elektronik. Faktor penghambat tersebut terjadi dikarenakan pemerintah tidak melakukan persiapan tahap awal yang matang untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan Sertifikat tanah elektronik serta masih banyaknya masyarakat Indonesia yang saat ini belum siap untuk menerima perubahan Sertifikat analog menjadi Sertifikat elektronik. This study aims to determine 1) The binding force of electronic certificates of land ownership rights. 2) Factors that become obstacles in the implementation of electronic certificates in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting data and conducting interviews with the Office of Notary and PPAT Zulhajji Hamid and the Makassar City Land Office. The types and sources of data in this research are Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. The data collection technique used in this research is through interviews with sources and library research. The data analysis used is the data obtained in this study will then be analyzed qualitatively. The results of the research show: 1) Electronic certificates are certificates that have the same position as analog certificates and can be used as valid evidence in a trial. This is because electronic land certificates have a legal basis that refers to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency Number 3 of 2023 concerning the Issuance of Electronic Documents in Land Registration Activities and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Electronic certificates are categorized as electronic evidence if the information can be guaranteed its integrity, can be accounted for, can be accessed and displayed through an Electronic System so that it explains a situation. Printouts of Electronic Information and Electronic Documents according to Article 6 of the ITE Law are an extension of letter evidence as stipulated in Article 184 (1) of the Criminal Procedure Code and written evidence according to Article 1866 of the Civil Code. 2) Factors inhibiting the application of electronic certificates in Makassar City are local government policies related to land administration, analog culture among the community, lack of socialization, uneven access, and the lack of a state budget to apply electronic certificates. These inhibiting factors occur because the government has not made careful early stage preparations to address public concerns regarding the implementation of electronic land certificates and there are still many Indonesians who are currently not ready to accept the change from analog certificates to electronic certificates