Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Clavia: Journal of Law
Waspada, Waspada
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Legality of Law

 1 
EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN Arif, Arif; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3815

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama. This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews, and documentation. The results showed that (1) the mediator's efforts in mediating divorce cases in the Barru Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators, all of whom come from among judges, there are no mediators from non-judges, (d) the parties who want to divorce many do not want to attend the Barru Religious Court and (e) the culture that exists in the community which still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.
PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP Zainal, Ertifah; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i1.3818

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama sidrap. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk prilaku hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian bahwa penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa Ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusnya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana. This study aims to determine the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. This research method uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must be proven. In suing for child custody there is a basic background so that he wants to apply for child custody. The factor of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR Alifwansah. S, Muh.; Renggong, Ruslan; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi tindakan kesulilaan di dalam militer. Dengan menyoroti pertentangan dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer. This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs and the protection of individual rights, this study provides deep insights into how legal philosophy shapes the understanding of indecent offenses in a military context. The philosophical implications of this approach are expected to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ichsan, Muhammad Nur; Madiong, Baso; Waspada, Waspada
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v6i2.4484

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik. This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.
Co-Authors Abdul Malik Iskandar Alifwansah. S, Muh. Arif Arif AZUZ, FAIDAH Baso Madiong Fadillah, Andi Utari Resky Hamzah Taba, Hamzah Haq, Muhammd Azhizul Harifuddin Harifuddin, Harifuddin Heni Pujiastuti Ichsan, Muhammad Nur Juliati, Juliati kamsilaniah, Kamsilaniah Lily, Astina Ruslan Renggong Syamsul Bahri Zainal, Ertifah