Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Jurnal Filsafat JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Studia Philosophica et Theologica Jurnal Filsafat Indonesia Seri FilsafatTeologi Widya Sasana International Journal of Indonesian Philosophy & Theology FORUM Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Wijanarko, Robertus
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Human Beings and Social Structure in Frantz Fanon’s Philosophical Thought Robertus Wijanarko; Valentinus Saeng
Jurnal Filsafat "WISDOM" Vol 32, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jf.66631

Abstract

In response to the Colonial discriminative and exclusive concept of humanism, Frantz Fanon, an Algerian postcolonial thinker, proposes that the idea of humanism needs to be inclusive. To avoid the trap of the essentialist concept of humanism, Fanon argues that our understanding of human beings needs always to be connected with the existing social structure. By utilizing a postcolonial theory as a lens of analysis, this study will explore Frantz Fanon’s existential concept of human existence and investigate his philosophical-political thoughts. This exploration is driven by these critical questions: how is Fanon’s new understanding of the existential concept of human existence, which he proposes as a more inclusive concept? How does Fanon draw the correlation between human existence and social structure? What is the significance of his thoughts to critically investigate the socio-political structure in the postcolonial Indonesia? Our critical research will focus mainly on several of Fanon’s works: The Wretched of the Earth, Toward the African Revolution, and Black Skin White Masks. His other works will certainly be considered. We will utilize a litterer critical analysis method in approaching these works of Fanon. This new concept of Fanonian humanism, we argue, gives a theoretical frame and direction to develop existentially our understanding of an inclusive Indonesian humanism.
Faith In God as The Source of Goodness And Religious Moderation In Indonesia: A Christian Moral Perspective Paskalis Lina; Robertus Wijanarko
International Journal of Indonesian Philosophy & Theology Vol 3, No 1 (2022): June
Publisher : Asosiasi Ahli Filsafat Keilahian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47043/ijipth.v3i1.24

Abstract

Goodness is the basis and goal of all moral actions. Therefore, ethics, be it theological or philosophical, must in some way explain specifically what goodness is and where one can find it. The Christian faith answers this by stating its fundamental belief that God is good. It says that the Christian belief in goodness is based on faith in God, placing each Christian at the heart of the relationship between faith and moral action. After confirming this fundamental Christian belief that God is the centre of all values, in this paper, we will draw out some implications of the relationship between faith as a personal and communal experience of God and the development of an attitude of religious moderation in a pluralistic Indonesian society. Thus, cultivating an attitude of religious moderation does not stop as an external rule but should go further as an ethical imperative for every Christian.
EKSISTENSI PELAKU KASUS KEKERASAN SESKUAL DI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS BOARDING SCHOOL PERSPEKTIF SOREN AABYE KIERKEGAARD Edwind Satri Simatupang; Robertus Wijanarko; Sahrido Theobaldus Aritonang; Josep Arianto
JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : IAIN SYEKH NUR JATI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jy.v8i2.11696

Abstract

Studi Penelitian ini berfokus pada perhatian pada fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami krisis etika dan moral terhadap martabat manusia. Kekerasan seksual di Indonesia marak terjadi di kalangan satuan pendidikan. Terjadi kasus pelecehan seksual kerap juga terjadi basis boarding School yang dilakukan oknum yang memiliki pengaruh di tempat kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif wajah perempuan dan liyan dengan melihat realitas pelecehan seksual yang marak terjadi di satuan pendidikan berbasis boarding school. Perempuan telah direduksi pada tubuhnya, dan itu pun dimengerti dengan sempit sebagai sekadar yang menimbulkan nafsu. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang difundasikan pada fenomenologi dari Edmund Husserl yakni studi feminisme dan mengumpulkan kasus-kasus pelecehan seksual berbasis boarding school. Studi penelitian ini menemukan bahwa pertama: martabat perempuan direndahkan dan nilai-nilai luhur perempuan dirampas. Kedua: Para pelaku kekerasan seksual di Indonesia masih dalam tahap estetis yang orientasi eksistensinya sebatas pemuasaan diri dengan kenikmatan tanpa memirkan dampak dan nilai-nilai martabat luhur manusia. Ketiga:  Para pelaku kekerasan seksual kebanyakan pada umumnya dilakukan oleh pembina.
Populisme Agama Ditinjau Dari Perspektif Teologi Katolik Yustinus Yustinus; Robertus Wijanarko; Gregorius Tri Wardoyo
Studia Philosophica et Theologica Vol 23 No 2 (2023)
Publisher : Litbang STFT Widya Sasana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35312/spet.v23i2.587

Abstract

This study is intended to critically elaborate Catholic Theology on Religious Populism, primarilly as articulated in the Encyclical Fratelli Tutti (On fraternity and social friendship), and its relevance to critically investigate politics of Religious Poapulism in Indonesia. Since the politics of Populism is corraleted with the politic of religious identity, this research then addresses the correlation of those two political phenomena. We utilize literer study as a method in exploring this study. After doing a biblical critical analysis, which in the Christian Theology considered as the biblical theology; we then investigate the Encyclical Fratelli Tutti, which gives an extentive account on Populism. Catholic theology, we are convinced, gives important contributions to the project of religious moderation and offers critical thoughts on religious populism: Religious Populism could endanger the democratic foundations, such as the recognizion of plurality, neglecting the richts of the marginalized and minority, and induces the crisis of humanity itself.
Pandangan John Locke tentang Kontrak Sosial dan Peran Pemimpin Lokal dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Fridolin Odilia Muti; Meak, Windobrodus; Robertus Wijanarko
Forum Vol. 54 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Teologia dan Filsafat Widya Sasana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35312/forum.v54i2.755

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pandangan John Locke mengenai kontrak sosial dan hak asasi manusia, serta peran penting pemimpin lokal dalam menjaga keadilan dan menghormati hak-hak rakyat. Latar belakang penelitian ini mengacu pada teori kontrak sosial Locke yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat dan bahwa hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, harus dilindungi. Dalam konteks ini, pemimpin lokal memiliki tanggung jawab untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam konteks pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami tanggung jawab pemimpin lokal dalam melindungi hak-hak dasar rakyat dan menjaga legitimasi pemerintahannya dalam kerangka teori kontrak sosial Locke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis karya utama Locke, Two Treatises of Government, serta literatur terkait yang membahas kontrak sosial dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Locke, pemimpin lokal harus menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak alamiah rakyat, dan apabila pemimpin gagal memenuhi kewajiban ini, maka legitimasi pemerintahannya dapat dipertanyakan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip Locke tetap relevan dalam konteks pemerintahan lokal modern, di mana keadilan dan perlindungan hak asasi manusia harus diutamakan untuk menjaga legitimasi dan kesejahteraan rakyat.
Fenomena Digitalisasi dan Implikasinya: Tinjauan Kritis melalui Keraguan Metodis Descartes sebagai Critical Thinking Dian Labo Mengkala; Robertus Wijanarko
Seri Filsafat Teologi Vol. 35 No. 34 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Widya Sasana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35312/serifilsafat.v35i34.275

Abstract

Fenomena digitalisasi bisa menjadi ancaman bagi eksistensi manusia sebagai subjek yang berpikir. Hal ini disebabkan ketergantungan secara berlebihan terhadap algoritma, sehingga yang penting bukan lagi hal yang dipikirkan atau dikehendaki oleh manusia sebagai subjek, melainkan apa yang disajikan oleh digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi fenomena digitalisasi yang semakin mendominasi kehidupan manusia, dengan fokus pada bagaimana pengaruhnya membentuk dan berpotensi mengikis otonomi manusia sebagai subjek yang berpikir dan relasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur filosofis, sosiologis, dan teknologi terkait digitalisasi, serta pemikiran kritis dan filsafat Descartes. Keraguan metodis Descartes sebagai kerangka critical thinking menjadi landasan untuk melakukan pemikiran kritis terhadap asumsi-asumsi di balik realitas digital. Prinsip “cogito, ergo sum” juga menjadi landasan untuk memahami dan menegaskan kembali posisi manusia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi melalui algoritma dan kurasi konten, secara halus menciptakan ilusi realitas yang memengaruhi persepsi dan memanipulasi preferensi pengguna. Tanpa sikap kritis, pengguna berisiko kehilangan kapasitas untuk berpikir secara independen. Melalui penerapan keraguan metodis Descartes sebagai critical thinking, secara sadar dan sistematis yaitu, dengan secara aktif mempertanyakan, menganalisis, dan memfilter informasi digital, setiap pengguna dapat mempertahankan dan memperkuat integritas kognitifnya. Ini adalah langkah fundamental untuk menegaskan kembali kendali atas nalar dan mencapai kebebasan berpikir.
Korupsi sebagai Kegagalan Moral: Tinjauan Etika Deontologis Immanuel Kant Wenseslaus Jugan; Robertus Wijanarko; Yulius Defri Sudi
JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan Vol 11, No 2 (2025)
Publisher : IAIN SYEKH NUR JATI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jy.v11i2.20741

Abstract

ABSTRAK: Fokus penelitian ini adalah membahas korupsi sebagai persoalan moral yang mendalam, bukan semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau penyimpangan administratif. Melalui pendekatan etika deontologis Immanuel Kant, korupsi dianalisis sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kewajiban moral dan hukum moral universal. Dalam pandangan Kant, tindakan dianggap bermoral apabila dilakukan berdasarkan niat baik dan ketaatan terhadap prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Oleh karena itu, korupsi dipahami sebagai bentuk kegagalan moral karena dilakukan demi kepentingan pribadi dan mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama dan masyarakat luas. Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi pustaka dengan menelaah literatur filsafat moral yang secara khusus membahas pemikiran etika deontologis Immanuel Kant dan referensi terkait korupsi sebagai fenomena sosial. Pembacaan kritis atas literatur-literatur ini dibahas secara terperinci dalam artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat struktural dan hukum, tetapi juga penguatan kesadaran moral individu berdasarkan prinsip-prinsip etika universal Kantian. ABSTRACT: The focus of this study is to examine corruption as a profound moral issue, not merely as a legal violation or administrative misconduct. Through the deontological ethical approach of Immanuel Kant, corruption is analyzed as an act that contradicts the principles of moral duty and universal moral law. According to Kant, an action is considered moral if it is carried out based on good will and adherence to principles that can be universally applied as law. Therefore, corruption is understood as a form of moral failure, as it is driven by personal interests and neglects ethical responsibilities toward others and the broader society. The methodology used in this research is a literature study by reviewing philosophical texts on moral ethics, particularly those discussing Immanuel Kant’s deontological thought, as well as references related to corruption as a social phenomenon. A critical reading of these literatures is discussed in detail in this article. The findings of this study indicate that efforts to eradicate corruption require not only structural and legal approaches, but also the strengthening of individual moral awareness based on Kantian universal ethical principles.
Different Treatment Bagi Eksil Korban Peristiwa 1965 di Eropa Yohanes Victor Baro Bitan Lamatokan; Robertus Wijanarko
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.1527

Abstract

This article examines the differential treatment of so-called exiles, people who were sent abroad either to study or to work. During the events of 1965-1966, their passports were revoked. They lived by moving from one country to another in search of a "home" that would accommodate them. The exiles traveled to various countries, including the Netherlands, France, Germany, Sweden and the United States. During this time, they experienced various difficulties, economically, socially and psychologically. Economically, they struggled to find work, socially, they experienced discrimination and psychologically, they were deeply traumatized and haunted by fear. The story of the suffering they experience contradicts the rights they should get as Indonesian citizens when they are abroad. The theoretical framework used is John Locke's liberalism, which clearly supports the equal rights of every citizen to ultimately create harmony between them. It is this equality of rights that this study aims to investigate. This research uses a qualitative approach that draws on literature, internet pages and interview narratives. As a result of the research, one of the exiles interviewed admitted that he was still proud to be an Indonesian citizen even though he did not get the same treatment as an Indonesian citizen.
Dari Ekoteologi ke Ekospiritualitas Rekonstruksi Kesadaran Ekologis Masyarakat Adat Benawas di Rimba Kobar Dismas Kwirinus; Raymundus I Made Sudhiarsa; Robertus Wijanarko; Mikael Dou Lodo
Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Vol 9 No 2 (2026)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/kamaya.v9i2.5360

Abstract

This research examines the conceptual transformation from ecotheology to ecospirituality in reconstructing the ecological consciousness of the Benawas Indigenous community in Rimba Kobar. The study aims to identify how theological values rooted in human–nature relations evolve into more holistic, contextual, and experientially grounded spiritual practices. Employing a qualitative approach with an ethnographic method, data were collected through participant observation, in-depth interviews, and narrative analysis of cultural practices and indigenous rituals. The findings reveal that the Benawas community perceives nature not merely as a creation to be theologically preserved, but as a sacred entity intrinsically embedded in their spiritual lifeworld. This transformation is marked by a shift from a normative-doctrinal framework toward an immanent, relational, and sustainability-oriented spiritual experience. The emerging ecospirituality reinforces an ecological ethic grounded in local wisdom, contributing to environmental preservation and resilience. This study underscores the importance of integrating theological and spiritual dimensions in addressing contemporary ecological crises, while offering an alternative perspective rooted in indigenous knowledge systems for advancing the discourse on religious ecology.
Religious Populism and Public Sphere in Indonesia Robertus Wijanarko
Jurnal Sosial Humaniora 2021: Toward a Post-COVID 19: contributing to individual and social good life
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24433527.v0i0.8547

Abstract

Religious populism has strong and profound influence in Indonesia. Itchallenges the rational foundation of the democratic structure of theIndonesian Politics. This populist political movement utilizes religiouslanguage and symbols as their language of political articulation, negotiation,and contestation, which then occupies the real and virtual public sphere ofthe politics of Indonesia. Therefore, this use of religious language andsymbols has placed democratic system in a serious risk. This critical study isintended to investigate the disadvantages of the use of religious language andsymbols in the political arena in Indonesia. I will employ Paul Ricour’sthoughts in his writing, The Fragility of Political Language, as a lens ofanalysis for that phenomenon. Through that analysis I argue that the use ofreligious language and symbols in political discourse contradicts theprovisional character of political language in democratic political settings. Isuggest, therefore, the reenactment of the constitutional and rationalfoundation of democratic structure of Politics in Indonesia is seriouslyrequired.
Co-Authors Andreas Trianto Soewandi Dian Labo Mengkala Dismas Kwirinus Edwind Satri Simatupang Fridolin Odilia Muti Gregorius Tri Wardoyo Hubertus Herianto I Made Sudhiarsa, Raymundus Josep Arianto Meak, Windobrodus Mikael Dou Lodo Paskalis Lina Sahrido Theobaldus Aritonang Valentinus Saeng Wenseslaus Jugan Yohanes Victor Baro Bitan Lamatokan Yulius Defri Sudi Yustinus Yustinus