<![CDATA[This study explores the socio-economic impacts of shipyard development in Batupute Village, Soppeng Riaja District, Barru Regency, Indonesia. The main objectives of this study are to understand community perceptions of shipyard development, identify the driving and inhibiting factors of the industry, and measure community expectations regarding the industry. The research method used is qualitative, with in-depth interviews and "snowball sampling" techniques to collect data from local residents. The results show that the shipyard industry has not provided significant improvements to the quality of life of local communities. Many workers are employed through an outsourcing system with wages below the Regional Minimum Wage, and there is a lack of job protection. In addition, the location of the shipyard violates regulations requiring a minimum distance of 2 km from residential areas, causing pollution and other social disturbances. Community complaints regarding shipyard operations have not been properly addressed, giving rise to social problems such as crime. This study highlights the need for better planning, community participation in the development process, and corporate responsibility to improve the welfare of surrounding communities. Thus, this study provides important insights for policymakers and companies in designing more inclusive and sustainable industrial development strategies. Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial-ekonomi dari pembangunan industri galangan kapal di Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pengembangan galangan kapal, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat industri, serta mengukur harapan komunitas terkait industri tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam dan teknik "snowball sampling" untuk mengumpulkan data dari penduduk setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri galangan kapal belum memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat lokal. Banyak pekerja dipekerjakan melalui sistem outsourcing dengan upah di bawah Upah Minimum Regional, dan kurangnya perlindungan kerja. Selain itu, lokasi galangan kapal melanggar peraturan yang mensyaratkan jarak minimum 2 km dari zona pemukiman, menyebabkan polusi dan gangguan sosial lainnya. Keluhan masyarakat terkait operasi galangan kapal belum ditangani dengan baik, menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas. Penelitian ini menyoroti perlunya perencanaan yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam merancang strategi pembangunan industri yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ]]>
