Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Peran Serikat Pekerja Pada Koperasi Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Pekerja Abdurrahman Hakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 4, No 2 : Semester Genap 2015/2016
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.137 KB)

Abstract

Gerakan buruh di berbagai negara selalu identik dengan unjuk rasa ataupun aksi mogok kerja. Pada era globalisasi efektifitas gerakan massa khususnya di ASIA perlu dikaji ulang untuk menghadapiperubahan zaman. Konfensi ILO 193 tahun 2002 merupakan metoda alternatif bagi perjuangan gerakanpekerja. Konfensi tersebut menetapkan langkah-langkah dan komitmen untuk mendukung gerakan koperasipekerja di seluruh dunia. Pimpinan Unit Kerja Toshiba Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia (PUK Toshiba SP EE FSPMI) telah mencoba mengkolaborasikan kekuatan aksimassa dengan gerakan koperasi. Dari berbagai penelitian yang ada telah ditemukan hubungan baik antaraserikat pekerja dengan koperasi. Sayangnya berbagai penelitian tersebut belum mengukur kontribusi serikatpekerja terhadap koperasi berdasar pada poin-poin rekomendasi dari konfensi ILO 193. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaruh peran serikat pekerja pada koperasi dan dampaknya terhadapkesejahteraan pekerja pada koperasi berdasar pada rekomendasi dalam konfensi ILO 193. Seluruhpenelitian terdahulu merupakan hasil pengalaman yang  menggunakan pendekatan kualitatif. Sehinggalebih menarik dalam penelitian ini untuk menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang diukurmenggunakan kuesioner. Pengujian regresi menggambarkan adanya pengaruh peran serikat pekerja padakoperasi terhadap kualitas hidup pekerja. Seluruh indikator yang berasal dari konfensi ILO 193 dinyatakanvalid dan relevan untuk diterapkan di lingkungan PUK Toshiba SP EE FSPMI. Kata Kunci: Buruh, Serikat Pekerja, Koperasi, ILO, Kualitas Hidup
TAFSIR AL-QUR’AN DENGAN AL-QUR’AN Studi Analisis-Kritis dalam Lintas Sejarah Abdurrahman Hakim
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 2, No 1 (2017): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (789.096 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v2n1.55

Abstract

Al-Qur’an sebagai kitab suci yang berisi teks-teks sakral, yang merupakan sumber hukum Islam. Dengan kandungan yang universal, telah banyak orang membicarakannya dan menulis, tetapi tetap saja belum dipahami dengan baik. Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, persoalan muncul dalam kehidupan sosial yang penuh tantangan dan dinamika persoalan hukum terus berlangsung dan berubah seiring perkembangan dalam permasalahan-permasalahan hukum. Dalam literatur lain dijelaskan bahwa al-Qur’an sebagai great book dalam perspektif budaya yang dapat didekati dengan pendekatan antropologis.Kitabullah al-Qur’an dianggap sebagai petunjuk, tentunya al-Qur’an harus dipahami, dihayati, dan diamalkan. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang bisa dengan mudah memahami al-Qur'an, bahkan para sahabat Nabi Muhammad Saw sekalipun yang secara umum menyaksikan turunya wahyu, mengetahui konteksnya, serta memahami secara ilmiah struktur bahasa dan makna kosa katanya.Dalam artikel ini membahas seputar tafsir al-Qur’an dengan al-Qur’an, walaupun masih banyak catatan yang perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu cepat perkembangannya sejalan dengan fenomena dan problematika sosial keagamaan terhadap tafsir tek-teks kitab suci al-Qur’an. Kata Kunci : TafsirAl-Qur’an dengan Al-Qur’an dan Analisis
FORMAT AKAD KONTRAKTUAL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Abdurrahman Hakim
MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah Vol 3, No 1 (2018): Misykat: Jurnal ilmu-ilmu Al-Quran, Hadits, Syariah dan Tarbiyah
Publisher : Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1130.951 KB) | DOI: 10.33511/misykat.v3n1.63

Abstract

Hukum muamalat merupakan bagian dari bangunan hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah Swt yang disebut dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah yang hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Hukum muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah Swt yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.Format perjanjian dalam Islam dapat berlaku positif pada Lembaga Keungan Syariah (LKS) Bank maupun Non-Bank pada dasarnya tidak bertentangan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, dan dalam aplikasi akad-akad kontraktual dalam perjanjian syariah yang absah dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Muamalat, Penjanjian, dan Keuangan Syariah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM DALAM PELAKSANAAN JKN DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN abdurrahman hakim
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 (Juni) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (589.798 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i1.4664

Abstract

Dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit swasta dengan BPJS terdapat hal yang memberatkan rumah sakit sebagai provider BPJS, antara lain pembayaran klaim tagihan yang tertunda. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam pengelolaan rumah sakit. Kerugian yang dialami oleh rumah sakit terdapat pada cash flow rumah sakit yang dapat mengakibatkan pelayanan terhambat dan memungkinkan terhentinya keberlangsungan rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap rumah sakit dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Rumah Sakit Atas Keterlambatan Pembayaran Klaim Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research). Perlindungan hukum terhadap hak-hak rumah sakit swasta dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara itu, upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh rumah sakit swasta jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yaitu penyelesaian sengketa melalui peradilan, penyelesaian sengketa non-peradilan, dan lembaga anjak piutang.
Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Sugeng Aminudin; Abdurrahman Hakim; Muhammad Thoriq
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 5 No. 3 (2023): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v5i3.2326

Abstract

This article aims to analyze and compare the protection of children's rights in Islamic family law with Indonesian national law. The main focus of this study is to identify the similarities and differences in the approach to child rights protection between the two legal systems, as well as to evaluate their effectiveness in ensuring the best interests of children. This study uses a qualitative method with a comparative study approach, through the analysis of legal documents, jurisprudence, and related literature. Data were collected from primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, the Child Protection Law, and other national regulations. The academic debates raised in this article include discussions on whether Islamic law is more proactive in protecting children’s rights than national law, especially in relation to issues of custody, maintenance, and education. Some academics argue that Islamic law has a strong moral basis in protecting children’s rights, while others emphasize that national law is more relevant to modern social developments and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child. The results of this study indicate that both legal systems, both Islamic law and national law, have a strong commitment to protecting children's rights, although with different approaches. Islamic law tends to be more normative and based on religious values, while national law is more legalistic and integrated with international standards. In the Indonesian context, the combination of these two systems offers comprehensive protection of children's rights in family law.
Dinamika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya di Indonesia Abdurrahman Hakim; Agus Putrono; Andri Setiawan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.2853

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of interfaith marriages in Indonesia from the perspective of Islamic family law, as well as examine its implications for family and community life. This research uses a qualitative approach with a case study method and document analysis. Data were collected through in-depth interviews with interfaith couples, religious leaders, and legal practitioners, as well as analysis of legal documents and court decisions. The theories used include Islamic family law theory, legal pluralism theory, and social conflict and integration theory. The results show the complexity in the practice of interfaith marriage, with various challenges and adaptation strategies carried out by couples. The legal, social, and religious implications of these marriages are also discussed, as well as recommendations for improving regulations and increasing public understanding.
Sosialisasi Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Keluarga: Implementasi dan Tantangan di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Faris Maulana Akbar; Abdurrahman Hakim; Muhammad Thoriq
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.3663

Abstract

This article aims to explore the implementation and challenges of the Free Legal Aid Program for Families in Need within Religious Courts. The research employs a qualitative method using a case study approach, where data is collected through in-depth interviews with judges, lawyers, and recipients of legal aid. The academic debate in this article includes an analysis of the program's effectiveness in meeting the legal needs of the community, as well as the challenges faced, such as a lack of resources and public understanding of their legal rights. The findings indicate that while the program holds significant potential for assisting families in need, various obstacles exist, including social stigma, insufficient program outreach, and administrative challenges that affect the accessibility and quality of legal services. These findings aim to provide insights for future program improvements.
Sosialisasi Hukum Keluarga Islam untuk Masyarakat Pedesaan: Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman melalui Pendekatan Komunitas Abdurrahman Hakim; Suci Ramadhan; Andri Setiawan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.5701

Abstract

This article aims to explore the importance of socialization of Islamic family law for rural communities, with a focus on increasing awareness and understanding through a community approach. This study uses the Community Participation method involving qualitative and quantitative approaches. Data were collected through surveys, in-depth interviews, and focus group discussions (FGDs) with community members, religious leaders, and legal facilitators. Academic debates surrounding the implementation of Islamic family law in rural areas often involve views on the differences in understanding between legal texts and existing social practices. Some scholars argue that the community's ignorance and misunderstanding of this law causes conflict in households, while others emphasize the importance of integrating local values ​​with Islamic law for the effectiveness of socialization. The results of the study indicate that a community-based approach, including training and workshops, was successful in increasing community awareness of rights and obligations under Islamic family law. In addition, active community participation in the socialization process increased their understanding of family law issues, which in turn could reduce potential conflicts and strengthen social structures in rural communities.
Application of Laku Pandai (Branchless Banking) in The Legal Perspective of Sharia Banking in Indonesia Abdurrahman Hakim
International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies Vol 1 No 1 (2024): March
Publisher : RaSAIL Media Group, Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64529/s7hafr42

Abstract

This research examines the increasing standardization of sharia banking services for people who have not yet received banking services (unbanked and underbanked). This requires legal certainty to protect customers and Sharia bank agents when running the Laku Pandai (Branchless Banking) application. This research uses qualitative methods, literature studies, and normative-doctrinal legal research. The collected data was analyzed using deductive logic with a statutory approach. The analysis techniques used are qualitative analysis and content analysis. This research indicates that implementing an inclusive financial system in Indonesia is still not in line with applicable regulations and real policies. This does not fulfill the sense of justice and legal certainty needed to protect customers and bank agents. 
Strategies for Strengthening Safety Participation Through The Optimization of OHSMS and OHS Training Fajar, Muhammad Kiflan; Abdurrahman Hakim
Jurnal Management Risiko dan Keuangan Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jmrk.2025.04.4.08

Abstract

This study aims to analyze the influence of the implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) and OHS Training on safety participation among employees of PT Pejaten Jaya Abadi. A quantitative approach was employed, utilizing a survey method involving 140 employee respondents. The results of multiple linear regression analysis indicate that both OHSMS and OHS Training have a positive and significant effect on safety participation. The contribution of these two independent variables reaches 78.8% in increasing employee participation in workplace safety. These findings emphasize the importance of a structured OHSMS implementation and effective safety training in building a safety culture and enhancing employee engagement in occupational safety programs within construction companies. This study recommends that companies strengthen OHS policies and develop relevant training to reduce workplace accidents and create a safe and productive work environment.