Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Information Systems and Technology Research Innovative: Journal Of Social Science Research
Susanti, Rini Ayu
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Innovative Integration of Computer Network Technology in Modern Educational Systems Sain, Zohaib Hassan; Loupias, Henry H; Susanti, Rini Ayu; Serban, Razvan; Thelma, Chanda Chansa
Journal of Information Systems and Technology Research Vol. 3 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Ali Institute or Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55537/jistr.v3i3.902

Abstract

A novel educational system has been developed using the Radial Basis Function (RBF) algorithm to address the limitations of traditional classroom environments, which often rely on standardized material and fixed teaching methods. This research assesses recent advancements in interactive intelligent education systems by combining Artificial Intelligence (AI) with interactive teaching methods. A model based on cognitive functions is constructed using the RBF algorithm to personalize instructional approaches and foster a self-directed learning platform. The research methodology involves a comprehensive literature review, developing an Education Intelligent System (EIS) using AI-driven cognitive modelling, and the implementation of the RBF algorithm within a neural network architecture. The system's effectiveness is evaluated through empirical methods, including extensive data analysis and continuous refinement based on student performance feedback. Additionally, a network topology model is designed to enhance the system's adaptability for different roles within the educational framework. The results show significant improvements in instructional effectiveness, learner engagement, and personalized learning experiences. This research demonstrates that AI and interactive technologies can revolutionize conventional educational methods, enhance learner proficiency, and cultivate a more dynamic and engaging learning environment. Future work aims to improve the system's user interface and analyze larger datasets to refine the AI algorithms further.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak Susanti, Rini Ayu; Kurniati, Yeti; Durahman, Dani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19177

Abstract

Penerapan asas perlindungan konsumen dan peraturan yang diterapkan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Jika menilik dari praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha masih saja menjual rokok bahkan kepada mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun, padahal secara jelas hal tersebut dilarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait penjualan rokok kepada anak dan perlindungan hukum berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan anak. Metode pendekatan hukum normatif. Analisis data menggunakan metode hukum kualitatif. Hasil penelitian adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak saat ini belum berjalan secara optimal karena sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak belum terlaksana, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Perlindungan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Hasil Tembakau Bagi Kesehatan. Pelaku usaha yang menjual rokok dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana, selama ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha hanya terfokus pada hal administratif dan bersifat teguran, bukan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Perlindungan pemerintah terhadap anak dari bahaya rokok dituangkan dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, permasalahan utamanya ada pada implementasi yang sampai saat ini masih menjadi titik lemah, karena aparat penegak hukum berhadapan langsung dengan masyarakat.
Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Munggardijaya, Awang; Hernawati, Hernawati; Kurniati, Yeti; Susanti, Rini Ayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19322

Abstract

Beberapa kasus yang terungkap menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian dan kekerasan. Pendekatan Restoratif pada beberapa perkara pidana umum, termasuk yang melibatkan anak, diselesaikan melalui keadilan restoratif, dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat (law in action). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan wujud nyata dari pendekatan keadilan restoratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, dengan cara menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merusak masa depan dan perkembangan psikologisnya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktiknya, diversi dilakukan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh kejaksaan, hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Implementasi diversi masih menghadapi tantangan, antara lain: belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip keadilan restoratif.
Pembebanan Jaminan Pada Penyelenggara LPBBTI oleh Bank Dalam Kerja Sama Channeling Berdasarkan POJK No. 40 Tahun 2024 Prasetyo, Tommy; Kurniati, Yeti; Susanti, Rini Ayu
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19446

Abstract

Regulasi menegaskan bahwa Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) hanya berperan sebagai perantara dan tidak diperbolehkan memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah bank tetap mensyaratkan jaminan seperti fidusia, escrow account, atau bentuk tanggungan risiko lainnya kepada LPBBTI, yang menimbulkan inkonsistensi regulasi, ketidakpastian hukum, serta risiko sengketa dan ketimpangan kontraktual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kompleksitas hukum dan praktik pembebanan jaminan oleh bank kepada Penyelenggara LPBBTI dalam skema kerja sama channeling, meskipun Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40 Tahun 2024 secara tegas melarang praktik tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta perbandingan hukum, artikel ini menganalisis prinsip-prinsip hukum inti, larangan normatif, serta berbagai putusan pengadilan penting. Termasuk di antaranya Putusan PN Jakarta Utara No. 592/Pdt.G/2019, Putusan PN Bandung No. 267/Pdt.G/2020/PN Bdg (Satustop Finansial Solusi vs. Budi Santosa), Putusan PN Jakarta Pusat No. 689/Pdt.G/2021 terhadap OJK dan penyelenggara fintech, serta Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/PDT/2024. Hasil penelitian menekankan pentingnya penegasan regulasi, pedoman teknis dari OJK, serta pengembangan strategi mitigasi risiko yang sah dan efektif, seperti asuransi kredit, model co-lending, mekanisme escrow, dan credit scoring berbasis teknologi. Perbandingan dengan sistem regulasi di Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan urgensi pendekatan regulasi berbasis risiko yang fleksibel, guna menyeimbangkan inovasi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen.
Co-Authors Dani Durahman Henry H Loupias, Henry H Hernawati Hernawati Munggardijaya, Awang Sain, Zohaib Hassan Serban, Razvan Thelma, Chanda Chansa Tommy Prasetyo Yeti Kurniati