Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) LEGAL BRIEF Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Penelitian Serambi Hukum
Pratama, Raka Indra
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN KEPOLISIAN PERAIRAN POLRES KARAWANG TERHADAP PELANGGARAN DOKUMEN KAPAL NELAYAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG Pratama, Raka Indra
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i1.2571

Abstract

Kepolisian Perairan sebagai salah satu instrument penegak hukum di Indonesia yang berada dalam naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di wilayah perairan dan lebih banyak di wilayah laut memiliki peran yang sangat banyak, mulai dari melakukan patroli, sambang dan melakukan penindakan apabila terjadi tindak pidana, misalnya adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perikanan seperti Pelanggaran kelengkapan dokumen kapal nalayan. Saat ini banyak terjadi pelanggaran dokumen nelayan di wilayah perairan kabupaten Karawang, namun Satuan Kepolisian Perairan tidak melakukan penegakan hukum penal, satpolair Polres Karawang, lebih mengutamakan Tindakan pencegahan seperti patroli perairan kabupaten Karawang dan kegiatan sambang kepada nelayan maupun masyarakat pesisir. Hal itu dilakukan karena kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang ada di wilayan kabupaten Karawang.
Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Menyatakan Diri Mempunyai Kekuatan Gaib Pratama, Raka Indra
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 02 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 02 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i02.1301

Abstract

The problem in this study is regarding the legal understanding of the crime of declaring oneself as having supernatural powers. This study aims to determine and analyze the legal provisions regarding the crime of declaring oneself as having supernatural powers, along with the intent and purpose of the legal provisions being made. The type of research uses normative legal research, by analyzing Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The results of the study reveal that the crime of declaring oneself as having supernatural powers is a crime that does not need to be proven whether supernatural powers are real or exist or not but is focused on the act of declaring oneself as having supernatural powers, the supernatural act is intended to cause illness or suffering, with the threat of imprisonment or a fine. The intent and purpose of this article are to overcome the act of taking the law into one's own hands by the community, especially to avoid persecution carried out against someone who opens a black magic or shamanism practice.
CRIMINAL LIABILITY FOR ONLINE GAMBLING PROMOTION IN THE YOUTUBE COMMENT COLUMN Hariri, Mochammad Sofyan; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
Hukum Responsif Vol 16 No 2 (2025): Vol 16 No 2 August 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v16i2.10358

Abstract

The phenomenon of online gambling promotion through the YouTube comment column is a new challenge in criminal law enforcement in the digital era. Although it seems trivial, this action is part of a crime that can harm society. This study aims to analyze the existing online gambling regulations in Indonesia and the forms of criminal liability against perpetrators of online gambling promotion in YouTube comment sections. The method employed is a normative juridical approach with a legislative focus and a literature study. The results of the study show that the act of promoting online gambling in the comment column can be categorized as violating Article 27 paragraph (2) of the ITE Law and Article 303 of the Criminal Code (as well as the provisions of articles 426 and 427 in the New Criminal Code) because of deliberately disseminating electronic information containing gambling without permission.  Under certain conditions, YouTube account owners can also be held accountable if they neglect to moderate. Meanwhile, platforms like YouTube have a responsibility to take down illegal content. The results of this study indicate that online gambling promotion through comments can still be legally charged, even though it is done indirectly, suggesting that an adaptive and collaborative legal approach is necessary among authorities, platforms, and the public.
Copyright Infringement and Legal Effects on Providers and Users of Illegal Streaming Services in the Perspective of Criminal Law Ulandari, Mega; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 3 (2025): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i3.1344

Abstract

The rapid development of digital technology presents new challenges in enforcing copyright law, especially against illegal streaming sites that distribute copyrighted content without permission. This study examines the legal implications for providers and users of such platforms under Law No. 28 of 2014 on Copyright. It analyzes the regulatory framework and criminal sanctions applicable to both actors using a normative juridical method with statutory and case study approaches. Findings indicate that providers may be directly sanctioned for violating creators’ economic rights under Article 113(2)–(3), while users are only liable if actively involved in unlawful dissemination. Enforcement faces structural and technical barriers, including the complaint-based nature of the offense, digital evidence complexity, and cross-border jurisdiction. Academically, this research enriches digital copyright discourse and offers relevant legal interpretations. Practically, it recommends strengthening cyber law enforcement and updating legal norms to respond effectively to copyright violations in the digital era
Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Pwk) Robillah, Robillah; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6237

Abstract

Penerapan teori pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwk, dengan fokus pada perlindungan hukum anak dalam proses peradilan. Objek penelitian adalah putusan pengadilan terhadap seorang anak yang terlibat dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada anak tanpa mempertimbangkan alternatif pembinaan sosial yang direkomendasikan. Keputusan tersebut menunjukkan pendekatan pemidanaan yang lebih bersifat penghukuman daripada pembinaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terbaik bagi anak, serta mengabaikan semangat peradilan anak yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini mendorong perlunya evaluasi dan reformulasi terhadap praktik pemidanaan anak agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang bersifat edukatif dan humanis.  
Tinjauan Kriminologi dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kebumen) Ixal, Da'i Safuad; Guntara, Deny; Abas, Muhamad; Pratama, Raka Indra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6374

Abstract

Fenomena maraknya praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Kebumen mencerminkan adanya persoalan sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan kriminologis yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut serta menganalisis strategi penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Kebumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data primer melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan individu dalam praktik sabung ayam erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan sosial, tekanan ekonomi, dan proses pembelajaran perilaku menyimpang melalui interaksi sosial. Teori Differential Association digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal diperoleh secara sistematis dari lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian mencakup tindakan pre-emtif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara simultan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam membangun ketahanan sosial guna mencegah meluasnya praktik perjudian serupa di masa mendatang.
Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Pratama, Raka Indra; Mahmud, Ade; Zakaria, Chepi Ali Firman
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.1.27-37

Abstract

Abstracts: The criminal policy against the crime of adultery in the Positive Criminal Law is contained in Article 284 of the Criminal Code, which criminalizes anyone who has sexual intercourse if one of the perpetrators or both of them is married. Adultery in this article is not comprehensive and fulfills a sense of justice for some people who think that adultery is not limited to that because it is not following the values ​​of the Indonesian people's customs and Islamic law, in which the majority of Indonesian people are Muslims. The Criminal Policy in the RKUHP includes an expansion of the meaning of adultery which criminalizes a person who commits adultery with the unconditional condition that one of the perpetrators or both of them is married, the RKUHP also includes cohabitation adultery and incestuous adultery (family ties). This writing does not only make a comparison between the criminal policies regulated in the Positive Criminal Law, namely Article 284 of the Criminal Code and the RKUHP, with Islamic Criminal Law. the problem of poverty which causes prostitution activities to still occur and religious marriage activities that are not registered by the state are carried out by some Indonesian people. Keywords: Islamic Criminal Law, Criminal Policy, Adultery
Co-Authors Abas, Muhamad Guntara, Deny Hariri, Mochammad Sofyan Ixal, Da'i Safuad Mahmud, Ade Muhamad Abas Robillah, Robillah Ulandari, Mega Zakaria, Chepi Ali Firman