Zakaria, Chepi Ali Firman
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Willy Ahmad Yudistia; Zakaria, Chepi Ali Firman
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12623

Abstract

Abstract. The enforcement of gambling offences is motivated by the deteriorating economic level in Indonesia, especially among the poor, which makes gambling one of the quick and easy ways to make money. The police, with an approach to protect society and its enforcement in line with the development of society, which is fully imbued with Pancasila and the 1945 Constitution. In accordance with Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control, legal certainty needs to be sought for the continuity of gambling crime enforcement activities and to prevent fraud that brings undesirable negative consequences in the implementation of activities to combat gambling crime. The purpose of this study is to understand the steps taken by the Binong Sector Police in enforcing the law related to gambling crimes that occur in the Binong District area, Subang Regency, as well as to investigate how criminal sanctions for gambling crimes committed in the area, which are related to Law No.7 of 1974 concerning the control of gambling. The results of the study show that Law Enforcement Against Gambling Crimes in the Legal Area of the Binong Police Sector, Subang Regency is carried out through preventive measures, namely by providing guidance and education to the general public, especially related to gambling crimes, and carried out by repressive measures, namely by trying to eradicate crimes that are happening, especially gambling crimes. Abstrak. Dalam penegakan tindak pidana perjudian, dilatarbelakangi oleh memburuknya tingkat perekonomian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat miskin, yang membuat perjudian menjadi salah satu cara cepat dan mudah untuk menghasilkan uang. Pihak kepolisian, dengan pendekatan untuk melindungi masyarakat dan penegakannya selaras dengan perkembangan masyarakat, yang sepenuhnya dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan penegakan tindak pidana perjudian dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan tindak pidana perjudian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Polsek Binong dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, serta untuk menyelidiki bagaimana hukuman sanksi pidana atas tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah tersebut, yang berkaitan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Hasil penelitian, bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang dilakukan melalui tindakan preventif, yakni dengan usaha memberikan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat umum khususnya terkait tindak pidana perjudian, serta dilakukan dengan tindakan represif, yakni dengan usaha melakukan pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi, khususnya tindak pidana perjudian.
Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions Pudjiastuti, Diah; Ravena, Dey; Zakaria, Chepi Ali Firman
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 9 No 1 (2025): 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v9i1.4275

Abstract

The high crime rate and overcapacity in correctional institutions underscore the necessity of examining the effectiveness of prison sentences and exploring fairer alternative sanctions. This research aims to analyze the effectiveness of prison sentences within the criminal justice system and identify ideal criminal sanctions to achieve justice. The study employs a normative juridical method with a descriptive approach. The findings reveal that prison sentences carry negative consequences, including stigmatization and challenges in social reintegration. To enhance the effectiveness of law enforcement and realize justice, the study recommends adopting restorative justice approaches, strengthening preventive measures, and integrating non-legal considerations into law enforcement. Thus, this research contributes to shaping criminal law policies that are not solely repressive but also preventive and rehabilitative. It advocates for the development of a legal system adaptable to the challenges of overcapacity in correctional institutions, promoting a balance between repression, prevention, and rehabilitation for a more equitable and sustainable justice framework.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara Najieh, Muhammad Fauzan; Zakaria, Chepi Ali Firman; Heniarti, Dini Dewi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/ac327f33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Studi ini berangkat dari banyaknya kasus PMI yang diberangkatkan secara nonprosedural dan tereksploitasi di negara tujuan seperti Irak, Myanmar, dan Serbia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi warganya dari praktik perdagangan orang melalui pembenahan proses rekrutmen, penegakan hukum, dan diplomasi internasional. UU No. 18 Tahun 2017 dan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan, penindakan terhadap pelaku, serta peningkatan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri.