Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Desain Kelembagaan dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Subsidi Pemerintah Daerah di Kota Malang Miranda Miftakhul Jannah; Rohman, Ahmad Zaki Fadlur
Journal of Social and Policy Issues Volume 3, No 4 (2023) October - December
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v3i4.214

Abstract

Masih banyaknya masyarakat yang belum tercover dalam jaminan Kesehatan, dimana kebanyakan Masyarakat masih kurang aware terhadap pentingnya Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Jaminan Kesehatan dalam aturan ini menjelaskan mengenai mekanisme serta penganggaran kontribusi iuran, pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda. Salah satu program Jaminan Kesehatan tersebut yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Daerah di Kota Malang. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah membuat warga miskin yang belum tercover KIS subsidi APBN dapat diajukan pada subsidi APBD. Tulisan ini secara khusus menjabarkan hasil analisis terkait dengan program KIS bagi PBI APBD atau PBPU BP Pemda di Kota Malang. Berlandaskan teori Institutional Analysis and Development (IAD) oleh Elinor Ostrom, terdapat 3 (tiga) instrument didalamnya yaitu Arena aksi, Variabel eksternal (Rules in Use, Biofisical Condition dan Attribute of Community) dan Outcome (hasil). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dengan menggunakan 5 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam arena aksi membahas sistematika dan pihak yang terlibat, dalam variabel eksternal pada indikator biofisik terkait dengan SDM, finansial, fasilitas, dan teknologi, dalam rules in use terkait dengan peraturan – peraturan yang mengatur program KIS PBI APBD, dan pada atribut komunitas terkait dengan persyaratan dan ketentuan terkait dengan program. Dalam Outcome berkaitan dengan pengulangan interaksi secara sistematis sehingga menghasilakn hasil yang ingin dicapai. Dari ketiga instrument tersebut, program KIS bagi PBI APBD atau PBPU BP Pemda telah dijalankan dengan baik dan didesain dengan baik sehingga mampu dipahami masyarakat. Adanya Jaminan Kesehatan, fasilitas Kesehatan, akses Kesehatan dan sebagainya menjadi benefit yang diberikan dalam KIS. Namun, dalam implementasi pelaksanaannya masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran kesehatan pada masyarakat, kurangnya informasi, kemiskinan dan sebagainya.
Kandidasi Calon Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Tegal Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus : DPC PDIP Kabupaten Tegal) Destyanti, Riris Dwi; Rohman, Ahmad Zaki Fadlur
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 4 (2024): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14187735

Abstract

The ratification of the Affirmative action policy and the Zipper system in the General Election in Indonesia has increased women's participation as legislative candidates. In the 2024 election in Tegal Regency, many women are running for office through the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). This research aims to identify and understand the candidacy process carried out by PDIP for female legislative candidates. This study uses a qualitative method with an explanatory case study approach. The analysis was carried out using the theory of Gideon Rahat and Reuven Y, "Candidate Selection Theory: Methods and Consequences" with four indicators used in the study. First, the selectorate indicator shows a tendency to an exclusive continuum. Second, the candidacy indicator also leads to the exclusive side. Third, decentralization shows that PDIP operates centrally at the national level with a focus on large sectors of social groups. Fourth, regarding voting versus appointment, PDIP uses an appointment system to choose candidates. The candidacy of female legislative candidates in PDIP prioritizes women who come from the party structure.
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN DAN KOMITMEN BUMDES BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BUMDES DI KABUPATEN TUBAN Tawakkal, George Towar Ikbal; Wanto, Alfi Haris; Rahman, Khalid; Rohman, Ahmad Zaki Fadlur
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BUMDes is institutionalized in regulations at the central level. Although its presence is not mandatory, BUMDes is expected to improve the welfare of village communities. Many villages already have BUMDes, including Plajan Village, Tuban Regency. Several obstacles that focus on participation and human resource capabilities have caused BUMDes in the village to not run. This service method is implemented in the form of a training workshop, by providing material on institutional arrangements or BUMDes management and strengthening the ability to capture business opportunities for BUMDes managers. The results of the evaluation before the workshop for participants showed that managers did not have sufficient understanding of BUMDes regulations and management, and were weak in capturing business opportunities. After the training, the participants improved in their understanding, but the results of the evaluation one month after the workshop showed that there was no follow-up by them in the village government. This means that the commitment of BUMDes managers is also weak
Desain Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang Rohman, Ahmad Zaki Fadlur; Prantama, Muhammad Barqah
International Journal of Demos (IJD) Volume 5 Issue 1 (2023)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v5i1.397

Abstract

AbstractEnterprise, it has provided various kinds of benefits for the village community. This is because this Village Owned Enterprise is a socially oriented village-owned institution. In this study using a type of qualitative research with a case study approach. This research itself uses data collection techniques in the form of documentation, observation, and interviews. As an analytical tool, Elinor Ostrom's Institutional Analysis Development Theory is used to describe the institutional design of Maju Bersama Village-Owned Enterprises. First Biophysical Condition of Village-Owned Enterprise managers is able to optimize and make very good use of the potential that exists in their villages. The second is the Attributes of Community, the ability of managers to change community distrust into a trust that is profitable for Village-Owned Enterprises. And the last one is the Rules in Use, namely as an Ad and ART norm the Maju Bersama Village-Owned Enterprise can control the behavior of the actors by assigning roles and positions to each actor.Keywords: Village Owned Enterprises, Institutionalism Analysis Development, Elinor Ostrom AbstrakBadan Usaha Milik Desa merupakan sebuah pilar ekonomi yang tertelak pada tingkat desa. Keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa ini sangat dibutuhkan bagi desa sebagai sebuah upaya guna meningkatkan perkonomian masyarakat dan juga Pendapatan Asli Desa. Salah satu Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kabupaten Malang dan tidak bergerak pada bidang pariwisata adalah Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama ini telah memberikan berbagai macam manfaat bagi masyarakat desanya. Hal tersebut dikarenakan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan sebuah lemabaga milik desa yang berbasis social oriented. Dalam penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini sendiri menggunakan teknik pengambilan data berupa dokumetasi, observasi, dan wawancara. Sebagai sebuah pisau analisis maka Teori Institutional Analysis Development milik Elinor Ostrom digunakan dalam menggambarkan desain kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama. Pertama Biophysical Condition para pengelola Badan Usaha Milik Desa mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada didesa mereka dengan sangat baik. Kedua yakni Attributes of Community kemampuan dari para pengelola dalam merubah ketidak percayaan masyarakat menjadi sebuah kepercayaan yang menguntungkan bagi Badan Usaha Milik Desa. Dan yang terakhir adalah Rules in Use yakni sebagai sebuah norma Ad dan ART Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama dapat mengendalikan prilaku para aktornya dengan memberikan peran dan posisi bagi masing-masing aktor.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Institutionalism Analysis Development, Elinor Ostrom
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI LITERASI DAN DIGITALISASI SUMBER BELAJAR DESA TENGGER WETAN KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN PROFINSI JAWA TIMUR Rahman, Khalid; Tawakkal, George Towar Ikbal; Hasibuan, Albar Adetary; Rohman, Ahmad Zaki Fadlur; Setya, Dita Tri; Sijabat, Aurora Sere Ivany; Larasati, Mutiara Ayu; Putri, Nur Laila Kartika
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Volume 5 No 1 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i1.25382

Abstract

Pendidikan merupakan sektor penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan berkelanjutan. Pendidikan di desa Tengger Wetan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban perlu didorong untuk peningkatan kemampuan literasinya guna mendorong kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Beragam data menunjukkan bahwa kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih lemah, apalagi di daerah pedesaan yang minim teknologi dan sarana prasarana. Salah satu upaya peningkatan literasi secara digital di lakukan di Sekolah Dasar Negeri Tenggerwetan 1 No. 453 Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Sebagai upaya peningkatan kualitas literasi digital yang dibutuhkan yaitu Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Selain pada pendidikan formal, pengabdian ini juga memberikan pengabdian pada pendidikan informal kepada masyarakat, yaitu memberikan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pelatihan manajemen perkandangan. Pembuatan pupuk kompos merupakan bagian dari pupuk organik, hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan pencemaran oleh pupuk kimia dan pestisida kimia akibat pemakaian bahan-bahan tersebut secara berlebihan yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia akibat pencemaran tersebut. Sehingga diperlukan pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik. Begitu juga menajemen perkandangan, karena pertumbuhan populasi masyarakat dan perubahan pola konsumsi menyebabkan peningkatan permintaan akan produk hewani seperti daging, susu, dan telur. Hal ini mendorong peternakan untuk mengoptimalkan perkandangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan yang baik. Kesadaran akan kesejahteraan hewan semakin meningkat dengan dilakukan manajemen perkandangan yang akan mempengaruhi produktivitas hewan ternak. Selain memberikan pelatihan yang harapannya ada out put skills pada masyarakat desa Tenggerwetan kecamatan Kerek kabupaten Tuban dalam pengelolaan pupuk dan manajemen perkandangan, pengabdian ini juga menghasilkan modul untuk pembuatan pupuk kompos dan manajemen perkandangan guna memperkuat literasi bagi masyarakat di desa Tenggerwetan kecamatan Kerek kabupaten Tuban
Three Faces of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan in the Omnibus Law Policy of the Job Creation Law Pravito, Agra Septian; Rohman, Ahmad Zaki Fadlur
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan 114-127
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.5.2.2025.114-127

Abstract

Indonesia’s contemporary political landscape is deeply shaped by the pivotal role of political parties in the formulation of public policy. As the ruling party with one of the largest grassroots constituencies, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) holds a decisive influence in legislative decision-making. Katz and Peter Mair. These three faces include: the party in public office, the party on the ground, and the party central office. The research employs a qualitative method with a case study approach, based on interviews with party representatives as well as an analysis of documents, news sources, and academic literature. The research was conducted at the PDIP Branch Leadership Councils located in Depok, Tangerang, and East Jakarta. Data were collected through in-depth interviews with key informants and supported by relevant documentation analysis. The findings reveal a clear discrepancy between PDI-Perjuangan’s ideological commitment to public welfare and its parliamentary faction’s support for the Job Creation Law. This contradiction has sparked disappointment among labour groups and party sympathizers. By analyzing the party's three faces, this study uncovers internal tensions which are legislative elites prioritize political pragmatism, the central office struggles to balance control and coherence, while grassroots cadres resist policies seen as betraying party ideals. The study demonstrates that PDI-Perjuangan’s political decisions are shaped by government pressure, economic interests, and internal fragmentation. Ultimately, the research highlights the ongoing dilemma between upholding party idealism and pursuing strategic political compromise in Indonesia’s legislative process.