Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Wanto, Alfi Haris
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Wanto, Alfi Haris
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

Stakeholder Analysis in Tourism Development Bintan Regency During the Pandemic COVID-19 Mahadiansar, Mahadiansar; Wijaya, Andy Fefta; Wanto, Alfi Haris
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 3 (2021): October 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i3.11758

In improving the welfare of the people in border areas, the development of the tourism sector has an impact on long-term economic growth which has been the largest regional income source in Bintan Regency. The importance of interaction and stakeholder actors involved in tourism activities during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the condition of stakeholder actors in tourism management in Bintan Regency. The research method used a qualitative approach with stakeholder analysis using NVivo 12 with data collection techniques in the form of interviews with stakeholders and using existing secondary data which was carried out in-depth analysis. The results showed that 3 components (who, when, and how) showed a significant correlation between stakeholders in tourism development in Bintan Regency, namely the local government which regulates the executive management as a facilitator. Then the involvement of community groups as active participation to support the development of travel bubble-based tourism in the border region of the country, then the involvement of the private sector who maintain and regulate health protocols in the spread of COVID-19. Furthermore, the alternative is to improve stakeholder relations in the future to make efforts to approach harmonious communication between stakeholders in the tourism sector in Bintan Regency.

Public Transport in Developing Countries Adinata, Rendra; Wike, Wike; Wanto, Alfi Haris
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2021.006.02.7

The changes and challenges in public transport in developing countries are need to be address with the right policy, yet to make the right policy, we need to identify the main problem and characteristics of public transport in developing countries itself. This article explain the characteristics of public transportation in developing countries using literature review. In general, it is based on its organization, multimodal transport planning and finance, fare control, fare exemptions and social obligations, vehicle specifications, competition and regulation and finally ownership and investment.

TNI Strategy in Countering Terrorism: Study of Involvement of Former Terrorist Convicts with TNI in Deradicalization Activities in the TMMD Program Sidik Wiyono; Alfi Haris Wanto; Milda Istiqomah
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4912

Collaboration between actors is needed for deradicalization programs, not only institutional actors (institutions) but actors outside of institutions need to be involved for the deradicalization process as a form of national resilience. This paper discusses the involvement of former terrorist convicts (Napiter) who are the members of the Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) and the TNI (Indonesian Armed Forces) during the effort of deradicalization through the TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program. This research was conducted with the object of former terrorist convicts by conducting interviews, documentation studies and observations. The analysis of this research with a collaborative governance theory approach with qualitative research methods. From this study it was found that the synergy between TNI and ex-terrorist convicts must be integrated for deradicalization process through the TMMD implementation program so that the national resilience will be realized.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Alfi Haris Wanto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 2 No. 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

Content of Policy and Context of Implementation in Tourism Sector: Case Bintan Regency to Handling Covid-19 Mahadiansar Mahadiansar; Andy Fefta Wijaya; Alfi Haris Wanto; Firda Hidayati
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 13, No 2 (2022): July 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.v13i2.12737

This paper discusses efforts to strengthen policy implementation in handling COVID-19 in the tourism sector in Indonesia as a form of strengthening every tourism policy. This study uses the grindle concept to identify Policy Content and Implementation Context in Handling COVID-19 in the Tourism Sector of Bintan Regency. The method used is a qualitative approach including data collection techniques, observation, interviews, and documentation so that the data obtained are tested using NVivo 12 Pro, then analyzed with a triangulation approach. The results of the study indicate that the emphasis on handling COVID-19 in the tourism sector in the Regency needs to be strengthened by existing stakeholders, meaning that on the Policy Content side it consists of the interests affected, types of benefits, degree of change, location of decision making, program implementation and resources used. still focused on central regulations and rules so that local government authorities cannot initiate policy strategies for handling COVID-19 in the tourism sector in Bintan Regency. showed a good contribution in handling COVID-19 in the tourism sector in Bintan Regency.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGANJUK Siti Mudhawamah Siti Mudhawamah; Bambang Santoso Haryono Bambang Santoso Haryono; Alfi Haris Wanto Alfi Haris Wanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to explain the Implementation of the Public Service Mall Policy in the Regent’s Regulation No 17 of 2019 concering to Implementation of the Nganjuk Regency Public Service Mall which was analyzed using George Edwars III’s policy implementation theory and the theory of Public Service Standards based on Law No. 25 of 2009 concering to Public Service. The results showed that the implementation of the Nganjuk Public Service Mall policy was still not optimal. This is evidenced by the attitude of implementing policies that have not resumed operation at the Nganjuk Public Service Mall after the Covid-19 pandemic. Then the policy communication process has not been carried out optimally, so that the information received by the public is not evenly distributed. On the other hand, the successful implementation of the Nganjuk Public Service Mall policy can be seen in terms of resources, including human resources, and the facilities.

SWOT Analysis And Analytical Hierarchy Process (AHP) To Determine A Sustainable Development Strategy In Indonesia's National Defense Industry Ali Mashudi; Moeljadi Moeljadi; Herman S.; Alfi Haris Wanto
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 1: January - March 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i1.19046

Improving national defense can be done by strengthening the national defense industry. A strong defense industry will produce modern and sophisticated military equipment according to user needs. The large number of military equipment imported from abroad requires efforts to increase the domestic defense industry to meet the needs of military equipment to increase defense capabilities. The purpose of this study is to analyze strategies and programs for the development of the defense industry and to analyze several factors that play a role in the development of the national defense industry. The collection technique in this research is through Focus Group Discussion, the results of which are input for SWOT and AHP analysis. The results of the SWOT analysis show that the defense industry has a strong category of competitiveness, and has a high opportunity to be developed because it has its own market. The three main factors for the sustainability of the defense industry are: the capability of the defense industry, the quality of its human resources, and the accuracy of delivery.

Evaluation of the Perception of the Effectiveness of Financial Information Systems with the DeLone and McLean Methods Riski Arifiyanti; Muhammad Shobaruddin; Alfi Haris Wanto
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 23 No. 2 (2020)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to measure the effectiveness of Financial Information Systems at the State University of Malang in 2019. Respondents in this study are UM stakeholders, namely system operators, system technicians and information users. Data collection using a questionnaire. The analysis used is Partial Least Square Analysis which is operated through the Smart PLS program. The results showed that there was no influence between the Quality of the System on Use in the information user and technician groups, conversely in the system user group there was an influence. There is an influence between Service Quality on Use in the information and technical user groups, conversely in the system user group there is none. There is no effect of system quality, information quality, and service quality on user satisfaction. There is an influence between users on user satisfaction on the group of users of information and systems, conversely there is no influence on the group of technicians. There is an influence between users on net benefits. There is an influence between user satisfaction on net benefits in the information user group and the system, conversely in the engineering group there is no influence.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search