Garuda - Garba Rujukan Digital

THE ROLE OF GOVERNMENT, PRIVATE SECTOR AND HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN REDUCING POVERTY IN INDONESIA Alfi Haris Wanto, Mr.
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2012): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Issues of poverty eradication has been one of the achievements of targets agreed with the Millennium Development Goals (MDGs) by 193 countries in the world and at least 23 UN member states of international organizations in the Millennium Development Groups (MDGs). One of the Compact with the MDGs is the eradication of poverty and hunger. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS, 2011) the number of poverty Indonesia is still at 30.02 million persons or 12.5 percent of the percentage of the entire population of Indonesia 237 million people. This paper attempts to explain how the governments efforts in tackling poverty by the policies and programs that have been prepared, and then find a variety of challenges to find solutions to solve the poverty problem. Based on the findings the problem of poverty in Indonesia can be solved with the approach to community empowerment through the strengthening of SMEs by increasing the participation of all stake holders including government, private sector, higher education institutions.

Performance Appraisal in Indonesian Local Government Wigunawan, Hendriarto; Noor, Irwan; Haris Wanto, Alfi
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 2, No 4 (2016): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

In 2014 Indonesian government enacted a hybrid performance appraisal system that evaluates both civil servantsâ behaviors and annual targets (SKP). Under qualitative method, the paper tries to examine the practice of this new performance appraisal system by observing the case of Banyumas Regency. Data are collected from interviewing personnel in Banyumas Civil Service Agency (BKD Banyumas) and official documents. This paper focuses on the strategies used by the government to implement the system and the constraining factors of the implementation. The finding shows that the appraisal system emerges problems such as inflexible individual targets, complexity of procedures, bias and less reliable results, and lack of appreciation for performers. Therefore it can be concluded that the system has many weaknessess that lead an unfair and unreliable evaluation.

Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi) Wanto, Alfi Haris
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

Banyuwangi teaching program is implemented on the basis that schools in areas with difficult access levels (called Detas schools), lacked of teachers, so that the learning process not able to walk properly, the problem appears because of the moratorium on civil servants. In addition, the schools operational support funds too few, so it is impossible to add auxiliary teachers at the school because of the salary is too few. Therefore, in 2014 Department of Educational Banyuwangi Regency implement Banyuwangi teaching program to overcome the problem.Implementation of Banyuwangi teaching program in Banyuwangi Regency was conducted by Banyuwangi Teaching Team (Department of Educational Banyuwangi Regency) along with assigned volunteersÂ to Detas schools. When examined more deeply, the overall implementation of this program is good enough, but the benefits resulting from this program has not been maximized because from the volunteers who were assigned, there are volunteers who do not have the ability to teach and the amount of limited budget so that only assigned some volunteers who have the ability to teach in Detas schools. For maximum benefits, Department of Educational Banyuwangi Regency should be provide training to volunteers in order to have the provision when commissioned and the addition of the budget so it is capable of assigning many volunteers in schools Detas in Banyuwangi Regency.

Evaluasi Kebijakan Internasionalisasi Universitas Brawijaya Dalam Rangka Menuju World Class University Khadafi, Muamar; Hariyono, Bambang Santoso; Wanto, Alfi Haris
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.531 KB)

Peran Universitas dalam menunjang internasionalisasi ini dianggap perlu untuk dilaksanakan karena isu internasionalisasi merupakan salah satu dampak globalisasi dunia, tidak hanya dalam bidang teknologi informasi tetapi juga dalam bidang pendidikan. Universitas Brawijaya telah berkomitmen untuk menjadi universitas berkelas dunia melalui kebijakan-kebijakannya untuk menunjang tujuan Universitas Brawijaya menjadi World Class University. Untuk menuju tahap tersebut, kebijakan internasionalisasi yang diambil oleh UB harus benar-benar setap sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan kebijakan internasionalisasi dan kendala pelaksanaannya di Universitas Brawijaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan internasionalisasi UB dari segi input, proses, dan output mengindikasikan masih belum efisiennya pelaksanaan kebijakan tersebut karena belum seimbangnya input, proses, dan hasil yang diperoleh. Sementara beberapa kendala juga ditemukan dalam proses internasionalisasi tersebut.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Wanto, Alfi Haris
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Wanto, Alfi Haris
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 2, No 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

Stakeholder Analysis in Tourism Development Bintan Regency During the Pandemic COVID-19 Mahadiansar, Mahadiansar; Wijaya, Andy Fefta; Wanto, Alfi Haris
Journal of Governance and Public Policy Vol 8, No 3 (2021): October 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v8i3.11758

In improving the welfare of the people in border areas, the development of the tourism sector has an impact on long-term economic growth which has been the largest regional income source in Bintan Regency. The importance of interaction and stakeholder actors involved in tourism activities during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze the condition of stakeholder actors in tourism management in Bintan Regency. The research method used a qualitative approach with stakeholder analysis using NVivo 12 with data collection techniques in the form of interviews with stakeholders and using existing secondary data which was carried out in-depth analysis. The results showed that 3 components (who, when, and how) showed a significant correlation between stakeholders in tourism development in Bintan Regency, namely the local government which regulates the executive management as a facilitator. Then the involvement of community groups as active participation to support the development of travel bubble-based tourism in the border region of the country, then the involvement of the private sector who maintain and regulate health protocols in the spread of COVID-19. Furthermore, the alternative is to improve stakeholder relations in the future to make efforts to approach harmonious communication between stakeholders in the tourism sector in Bintan Regency.

Public Transport in Developing Countries Adinata, Rendra; Wike, Wike; Wanto, Alfi Haris
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2021.006.02.7

The changes and challenges in public transport in developing countries are need to be address with the right policy, yet to make the right policy, we need to identify the main problem and characteristics of public transport in developing countries itself. This article explain the characteristics of public transportation in developing countries using literature review. In general, it is based on its organization, multimodal transport planning and finance, fare control, fare exemptions and social obligations, vehicle specifications, competition and regulation and finally ownership and investment.

TNI Strategy in Countering Terrorism: Study of Involvement of Former Terrorist Convicts with TNI in Deradicalization Activities in the TMMD Program Sidik Wiyono; Alfi Haris Wanto; Milda Istiqomah
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.4912

Collaboration between actors is needed for deradicalization programs, not only institutional actors (institutions) but actors outside of institutions need to be involved for the deradicalization process as a form of national resilience. This paper discusses the involvement of former terrorist convicts (Napiter) who are the members of the Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) and the TNI (Indonesian Armed Forces) during the effort of deradicalization through the TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program. This research was conducted with the object of former terrorist convicts by conducting interviews, documentation studies and observations. The analysis of this research with a collaborative governance theory approach with qualitative research methods. From this study it was found that the synergy between TNI and ex-terrorist convicts must be integrated for deradicalization process through the TMMD implementation program so that the national resilience will be realized.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS KONSEP SMART CITY Alfi Haris Wanto
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 2 No. 1 (2017): November 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Lahirnya konsep smart city tumbuh seiring semakin majunya perkembangan teknologi informasi yang merambah hampir seluruh kalangan, tua muda, kaya miskin, desa kota. Masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan komunikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pekerjaan lain dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang dipergunakan antara lain adalah Informan, Peristiwa, dan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen Penelitian dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang seperti buku catatan, alat perekam, dan kamera. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 12-14) meliputi Kondensasi data (data condensation), Penyajian Data (data display) dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions drawing). Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city antara lain dengan beberapa strategi. Yaitu: Strategi membangun (political environment) yang mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintah kota Malang yang lebih melayani. Membangun lingkungan politik, Strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berebasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Strategi menyiapakan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program tersebut. Strategi partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung terlaksananya program tersebut. Stakeholders di sini bisa berasal dari masyarakat, maupun dunia usaha (private sector), tanpa partisipasi dari seluruh stakeholders tersebut kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (outcome) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh (policy maker). Saran dari riset ini adalah pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam upaya memastikan program ini terus bisa berjalan dengan baik (sustainable).

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search