Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Peran Kejaksaan Dalam Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Giawa, Astuti Angelina; Nainggolan, Ojak
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4944

Abstract

Proyek strategis nasional dan proyek infrastruktur prioritas dibangun dalam jangka menengah dan panjang. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan strategis harus dimulai dengan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), yang selanjutnya disebut Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), sebagaimana diatur dalam Pasal 30B UU RI Nomor 11 Tahun 2021 Strategis Keamanan Pembangunan mencakup bidang keamanan infrastruktur jalan, serta infrastruktur lainnya, dan bertanggung jawab untuk menjaga proyek strategis nasional. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengancam pekerjaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah adalah focus Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. upaya Kejaksaan RI untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional, serta mengkaji batasan wewenang dan tanggung jawab kejaksaan sebagai penegak hukum dan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
Peran Advokat dalam Perdamaian Kasus Pidana Produksi dan Edaran Obat Tidak Sesuai Standar Pada Anak Pardede, Carmelita; Nainggolan, Ojak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1799

Abstract

Advokat memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pembela hukum di pengadilan tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kasus pidana kesehatan, seperti tragedi gagal ginjal akut pada anak akibat obat tidak sesuai standar, advokat dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran advokat dalam menempuh perdamaian pada kasus tindak pidana produksi dan edaran obat tidak sesuai standar pada anak, serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan, literatur, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian damai yang tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, muncul kendala seperti penolakan dari korban, keterbatasan norma hukum pidana terhadap perdamaian, dan dilema etika profesi. Oleh karena itu, advokat harus menyeimbangkan perlindungan hak anak dan keadilan publik melalui pendekatan hukum yang humanis dan berorientasi pada pemulihan
Peran Advokat Dalam Gugatan Class Action Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Aritonang, Sion Nita Muliani; Nainggolan, Ojak
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1819

Abstract

Penelitian ini menyoroti pentingnya peran advokat dalam mekanisme class action sebagai upaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara kolektif. Tujuannya adalah menganalisis peran advokat dalam pelaksanaan class action serta kendala yang dihadapi di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan studi kasus gugatan class action pada kasus gagal ginjal akut anak-anak. Data diperoleh melalui analisis dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan strategis sebagai kuasa hukum, pendamping, dan pelindung hak korban, serta mengorganisir gugatan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan hambatan administratif. Kesimpulannya, efektivitas class action bergantung pada profesionalisme advokat dan dukungan sistem hukum yang memadai.
Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak Pidana Penghinaan Presiden Sinaga, Jusnizar; Esther, July; Nainggolan, Ojak
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.3120

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 reinstates the offense of insulting the President under Articles 218 and 219 of the Criminal Code. This study examines the differences in the normative construction of these provisions and their implications for legal certainty and freedom of expression. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that Article 218 emphasizes the substance of insult with a public interest exception, while Article 219 focuses on dissemination without clear limitations regarding intent. This ambiguity risks multiple interpretations and potential criminalization of criticism. Therefore, judicial interpretative guidelines are required to clarify intent and ensure proportional application.
Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) Sitepu, Ella Doris; Simamora, Janpatar; Nainggolan, Ojak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.