Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Law Development Journal Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Health Education Law Information and Humanities
Sinaga, Jusnizar
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Sinaga, Jusnizar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.234 KB)

Abstract

Menurut hukum hal yang paling menakutkan dan membahayakan bagi anak-anak dibawah umur adalah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh para penjahat terhadap anak dibawah umur. Adanya aturan baru yang dibuat oleh Pemerinta mengenai hukuman berupa kebiri kimia diharapkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dapat teratasi. Namun adanya peraturan baru ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui penjatuhan hukuman kebiri kimia dan juga pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Penetapan hukuman kebiri kimia sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan upaya preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan kualitatif.
Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Sinaga, Jusnizar
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3099

Abstract

Menurut hukum hal yang paling menakutkan dan membahayakan bagi anak-anak dibawah umur adalah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh para penjahat terhadap anak dibawah umur. Adanya aturan baru yang dibuat oleh Pemerinta mengenai hukuman berupa kebiri kimia diharapkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dapat teratasi. Namun adanya peraturan baru ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui penjatuhan hukuman kebiri kimia dan juga pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Penetapan hukuman kebiri kimia sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan upaya preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan kualitatif.
PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 Sinaga, Jusnizar; Haloho, Harmes Halhadat
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i9.8996

Abstract

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perkawinan merupakan hal yang paling penting bagi individu, dalam perkawinan dan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri – sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bersama itu masih terlihat, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit dijelaskan secara terperinci satu persatu.
Criminal Offenses Committed by Civilians Together With Members Of The Military Tamba, Handika Syahputra; Esther, July; Sinaga, Jusnizar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3576

Abstract

The Military Court can only deal with such cases if there is a decision by the Minister of Defense and Security, approved by the Minister of Justice, to transfer it to a military court. This decision is usually based on consideration of the degree of harm caused to military interests. Based on the types and sources of data used in this research, the author applies normative qualitative research methods. Normative qualitative research is an approach carried out through literature studies by utilizing various references, such as laws, books, journals, theses, and laws and regulations relevant to the formulation of research problems Conflicting sentences reflect the complexity of the criminal justice system involving various legal institutions, such as military police, civilian police, military prosecutors. The handling of this case requires good coordination between institutions to ensure a transparent legal process, in accordance with applicable regulations. This mechanism aims to accommodate equal legal treatment of perpetrators, both members of the military and civilians, while maintaining military discipline, the rule of law. Conflicting crimes reflect the complexity of the criminal justice system in Indonesia, because they involve two different legal jurisdictions. The mechanisms set out in the Military Justice Law aim to ensure justice for perpetrators and victims, while still considering the efficiency and effectiveness of the legal process. The handling of koneksitas cases requires cross-institutional cooperation to ensure a fair and transparent legal process.
Discussion Criminal Offense Of Fraud Committed By Members Of The Indonesian National Army (TNI) Nainggolan, Yolanda; Esther, July; Sinaga, Jusnizar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3598

Abstract

Fraud committed by members of the TNI is a very concerning issue because it involves individuals who should be role models in upholding the law and protecting the public. This crime not only undermines public trust but also shows a violation of the code of ethics and military discipline, even though based on their duties the TNI is required to be someone who has high discipline from various aspects.The approach used by the author of this research is the Normative Juridical Approach where this approach is an approach that focuses on the study of library law which is carried out by examining library materials or secondary data as basic material to be researched by conducting a search for regulations related to this problem.The crime of fraud aims to convince the victim to fulfill his wishes. Fraud is not regulated in the Military Criminal Code (KUHPM), but the examination process by members of the TNI is carried out in the Military Court. The settlement of the crime of fraud by members of the Indonesian National Army follows Law No. 31 of 1997, which includes the stages of investigation, prosecution, and implementation of the decision.The verdict on the crime of fraud committed by members of the Indonesian National Army based on Decision Number 41-K/PM.I-02/AD/III/2024 is correct because it is in accordance with applicable laws. The judge stated that the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of fraud by determining the evidence revealed during the trial and also the judge's own belief in the case.
Legal Analysis of the Handling of M-Bangking Electronic Evidence in Bribery Cases in the Digital Era Sagala, Sudarsono; Esther, July; Sinaga, Jusnizar
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3625

Abstract

Evidence in cybercrime cases can be easily erased or eliminated, and there are challenges in detecting crimes that occur in the banking sector that utilizes computer technology. This difficulty arises due to the lack of adequate equipment, the lack of courage of some victims to report the incident to the authorities, as well as the relatively weak security system of the owner of the asset or system. In addition, the difficulty in tracking the whereabouts of the perpetrators is also a significant problem. This research aims to examine and analyze how electronic evidence derived from M-banking transactions can be used in the process of proving bribery cases, as well as the challenges faced in law enforcement in Indonesia. The research method used is a normative approach with qualitative analysis, which includes literature studies and analysis of relevant regulations, such as the Electronic Information and Transaction Act (UU ITE) and the Code of Criminal Procedure (KUHAP). In this research, it was found that although the ITE Law gives recognition to electronic documents as valid evidence, there are obstacles in its application in court. The Criminal Code has not expressly regulated the recognition of electronic documents, which causes confusion in legal practice. In addition, technical challenges and lack of understanding among law enforcement officers regarding how to handle electronic evidence are also obstacles in the proof process.
Juridical Analysis of The Crime of Theft Committed Jointly by Members of The TNI Gea, Alex Sokhian; Sihotang, Lesson; Sinaga, Jusnizar
Law Development Journal Vol 7, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.1.8-20

Abstract

The criminal act of livestock theft causes material losses and impacts the social and economic lives of farmers. Livestock theft is driven by environmental factors, lack of legal awareness, economic conditions, opportunities, and other social factors. This study aims to analyze the enforcement of the law applicable in handling cases of livestock theft committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and to determine the sanctions imposed on TNI members involved in livestock theft to provide punishment and assess its implications for the image of the TNI. The research method used is a normative legal approach, which involves an in-depth examination of the issue by collecting library data and analyzing it to draw conclusions. The data analysis applied is descriptive analysis to interpret qualitative data, where the researcher uses materials such as legislation, court decisions, journals, and books. The findings of this study reveal that the criminal act of theft committed collectively by TNI members is regulated under Article 363 paragraph (1) 1 in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 126 of the Military Penal Code (KUHPM). The Military Court has the authority to try TNI members who commit criminal acts based on Article 9 of Law No. 31 of 1997, taking into account violations of military honor under Article 126 of the Military Penal Code, which relates to its implications for the image of the TNI.
IMPLEMENTASI PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PRESFEKTIF PROFESIONALISME DALAM PENEGAKAN KASUS PENGGELAPAN Sinaga, Jusnizar; Sihombing, Freean Gabriel
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11642

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan magang mempunyai tujuan untuk memberi bekal pengalaman dan keterampilan kerja praktis, penyesuaian sikap dalam dunia kerja sebelum mahasiswa memasuki dunia kerja saat setelah menyelesaikan studi nantinya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Untuk mewujudkan profesi Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (Officium Nobile), yaitu setiap Advokat dalam menjalankan profesinya harus tunduk dan patuh pada etika profesi (kode etik), peraturan perundangundangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mematuhi sumpah Advokat. Apabila setiap Advokat patuh dan tunduk pada ketiga hal tersebut maka akan bermanfaat baik bagi diri Advokat sendiri maupun bagi masyarakat (klien) maupun bagi negara. Dan Advokat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk mengubah citra advokat sebagai profesi hukum yang kini engga dipercayai masyarakat, penerapan kode etik dan etika profesi dalam menjalankan tugas merupakan salah satu langkah menjadikan advokat sebagai profesi yang mulia dihapan masyarakat.
PERAN KANTOR HUKUM DWI NGAI SINAGA, S.H, M.H. DALAM PENANGANAN SENGKETA TANAH Sinaga, Jusnizar; Sianipar, Otja Brilian Burju Sastro
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11645

Abstract

Kegiatan sehari-hari baik individu maupun kelompok sering kali melibatkan sengketa di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak-pihak yang terlibat biasanya memilih untuk menggunakan advokat sebagai perwakilan hukum mereka. Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian hukum secara non-litigasi di Law Office Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., & Associates, serta berbagai hambatan yang muncul. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, berdasarkan teori perdamaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hak milik melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan metode negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, terdapat hambatan yuridis yang muncul akibat konflik langsung antara pihak-pihak dalam proses mediasi. Selain itu, hambatan non-yuridis juga disebabkan oleh faktor emosional, seperti keangkuhan, yang menghalangi penyelesaian. Seringkali, masing-masing pihak merasa bahwa mereka berada di pihak yang benar dan enggan untuk mengalah, yang pada akhirnya memperumit proses penyelesaian sengketa tersebut.
ANALISIS PERSPEKTIF ADVOKAT DAN PENYIDIK TENTANG PEMBUKTIAN DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Sinaga, Jusnizar; Nainggolan, Tunas Marulitua
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12082

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian hukum khusus. Proses pembuktian dalam kasus KDRT sering kali menjadi tantangan bagi advokat dan penyidik, mengingat kompleksitas sifat kekerasan yang terjadi di ranah pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif advokat dan penyidik terkait pembuktian dalam kasus KDRT, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan korban, terdapat banyak kendala dalam pengumpulan alat bukti yang memadai. Advokat berperan penting dalam mendampingi korban, sementara penyidik perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus KDRT secara efektif.
Co-Authors Angelica Saragi, Velina Esther, July Febriando Sinaga, Stevan Gea, Alex Sokhian Haloho, Harmes Halhadat Nainggolan, Tunas Marulitua Nainggolan, Yolanda Natanail Purba, Jefri Sagala, Sudarsono Setiawan Siregar, Jody Sianipar, Otja Brilian Burju Sastro Sihaloho, Lastri Meiyana Sihombing, Freean Gabriel Sihotang, Lesson Silaban, Erikson Sonya Airini Batubara, Sonya Airini Tamba, Handika Syahputra Tessalonika, Tessalonika