Martiasari, Andin
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengemudi Mabuk dalam Perspektif Hukum Martiasari, Andin; Maulida, Maulida; Pasaribu, Agnes; Soetijono, Irwan Kurniawan
SPEKTRUM HUKUM Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v22i01.5971

Abstract

Traffic accidents caused by drunk drivers are a complex legal issue in the criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze criminal liability for drivers who drive drunk and cause accidents, as well as review legal considerations in Supreme Court Decision Number 177 K/Pid/2022. This research uses a normative juridical method with a legal and case approach. The results of the study show that even though the defendant is proven guilty under Article 310 paragraph (3) of the LLAJ Law, the sentence imposed by the judge is lighter than the maximum threat stipulated in the law. This raises a debate about the effectiveness of sanctions in providing a deterrent effect. In conclusion, this case shows a gap in the justice system that allows for lighter sentences even though there is an element of deliberate and knowingly possible in the defendant's actions
Analisis Yuridis Tindak Pidana Carding Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Larif, Choirul Mustika Al Hafizhil; Mulyanto, Rudi; Martiasari, Andin
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.642

Abstract

Carding is a crime where someone steals another person's credit card number and uses it for online transactions. Carding has become a type of transnational crime. Transnational crime refers to criminal acts carried out across countries by individuals, groups, or syndicates using cross-border networks for specific purposes and gains. The type of research used is normative legal research and it employs normative case studies. In this research, the approaches used are the legislative approach and the analytical approach. The research results show that to address transnational crimes such as Carding, Indonesia needs to have regulations that meet international standards. Proving the crime of Carding requires a special approach due to the digital and transnational nature of this crime. Proof in the context of criminal law must meet certain standards to ensure that justice is upheld.
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Ferdiansyah, Mielda Auliya; Mulyanto, Rudi; Martiasari, Andin
JURNAL AMAR Vol 2 No 1 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i1.670

Abstract

Keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan, terlebih pada tindak pidana ringan termasuk penganiayaan. Keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan juga memiliki faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan pada penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Hasil dari kesimpulan yang didapat bahwasannya Penerapan Keadilan Restoratif) dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah terlaksana dengan baik.
Analisis Yuridis Penerapan Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Banyuwangi Cantika, Berlian Mayang; Martiasari, Andin; Mulyanto, Rudi
JURNAL AMAR Vol 2 No 2 (2024): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Desember 2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v2i2.752

Abstract

Pada kasus pidana yang dilakukan anak yang berusia di bawah 12 tahun, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang digunakan adalah diversi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penerapan diversi pada kasus tindak pidana anak dan faktor yang menjadi kendala penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Penulis menggunakan metode yuridis-empiris yang mana penelitian tersebut penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini diversi sudah diterapkan di Kejaksaan Negeri Banyuwangi, prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, tetapi dalam penerapannya upaya diversi kerap mengalami kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Analisis Efektivitas Pembinaan Kepribadian Berbasis Pesantren sebagai Implementasi PP Nomor 31 Tahun 1999 di Lapas Banyuwangi Wiryanto, Ady Satyo; Martiasari, Andin; Wicaksono, Demas Brian
JURNAL AMAR Vol 3 No 1 (2025): Amar : Jurnal Ilmiah Hukum (Juli 2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62734/amar.v3i1.756

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi melaksanakan pembinaan berbasis pondok pesantren untuk mengubah perilaku warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan keimanan, dan mampu mengamalkan ilmu setelah bebas. Penelitian ini mengkaji: (1) upaya Lapas dalam melaksanakan Pasal 3 huruf a PP No. 31 Tahun 1999 tentang peningkatan ketakwaan beragama, dan (2) efektivitas pembinaan keagamaan sebagai syarat pemenuhan hak integrasi. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama, Lajnah Muroqobah Yanbu’a, empat pondok pesantren di Kecamatan Srono, Balai Pemasyarakatan, serta Polresta Banyuwangi. Pelaksanaan bimbingan warga binaan yang memperoleh integrasi mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No. E.06-PK.04.10 Tahun 1992 dan PP No. 32 Tahun 1999.