Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) IBLAM Law Review Journal of Accounting Law Communication and Technology
Anggalana, Anggalana
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Pasaribu, Adhisti Syifani; Anggalana, Anggalana
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2219

Abstract

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun Undang-Undang ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data. Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Saran Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum social, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku.
Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung) Anggalana, Anggalana; Sutedja, Herlizza Regina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13968

Abstract

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung) dan untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati faktor penghambat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Metode Penelitian Hukum. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Hasil penelitian ini ialah Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya keanggotaan serta jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan kurang efisien nya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas daerah Notaris Terhadap Jabatan Notaris.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns) Sedyadi, Reza; Baharudin, Baharudin; Anggalana, Anggalana
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.458 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.50

Abstract

Among various types of criminal acts in the community, falsification of letters becomes one of the criminal acts that are rife. For examples criminal cases of falsification of letters are contained in Number: 241/PID.B/2021 PN GNS. Defendant I Suradal and defendant II Efan Efendi committed the criminal act of falsifying documents in the form of STNK. In this study focus on the problem: (1) What are the factors supporting criminal offenders committing STNK counterfeiting crimes? (2) How is the accountability of the perpetrators of STNK counterfeiting? (3) How is the judge’s consideration of the perpetrators of STNK counterfeiting? In this study apply normative juridical approaches as well as empirical juridical. The process of data collection is carried out by field study steps as well as literature studies. The data obtained is then analyzed with qualitative techniques to reach conlcusions in the research conducted. In this study produced answers about what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of forgery, how the perpetrator is responsible and how the judge’s consideration of the perpetrator of the STNK forgery in Number: 241/PID.B/2021 PN GNS.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PRODUK BERAS MEDIUM YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN MERK BERAS TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 381/PID.SUS/2023/PN.TJK) Hakim, Lukmanul; Anggalana, Anggalana; Elyvia, Vinka
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.36671

Abstract

Beras, sebagai bahan pangan pokok di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan beras telah menjadi sumber permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan penggunaan merek beras terdaftar. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar, berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Latar belakang menjelaskan pentingnya beras sebagai komoditas strategis dengan regulasi ketat di Indonesia. Konsumen cenderung memilih beras berdasarkan merek, yang menjadi atribut penting untuk memberikan nilai tambah pada produk. Perdagangan beras juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, membuatnya semakin vital dalam memastikan ketahanan pangan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana yang menggunakan merek beras tanpa izin melibatkan perusahaan Subur Jaya Dua Koki. Penelitian ini melibatkan analisis hak kekayaan intelektual, tindak pidana perdagangan ilegal, dan ketentuan hukum terkait perdagangan beras. Penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium tanpa hak menggunakan merek terdaftar. Studi ini dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan regulasi, perlindungan konsumen, dan menjaga integritas perdagangan beras di Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS SERTIFIKAT TANAH DAN BANGUNAN RUMAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 43/PDT.G/2024/PN TJK) Bachri , Erlina; Anggalana, Anggalana; Jivara , Cinta
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa hak atas sertifikat tanah dan bangunan rumah yang tercermin dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tjk. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait peralihan hak atas sertifikat tanah yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat setelah transaksi jual beli pada tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain mencakup sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, bukti pembayaran yang lengkap, dan penguasaan fisik atas tanah dan bangunan oleh Penggugat selama lebih dari dua dekade. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menandatangani dokumen administrasi balik nama sertifikat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses peralihan hak, hal ini dinilai sebagai bentuk wanprestasi oleh Tergugat, sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut, serta berhak melakukan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
Co-Authors Bachri , Erlina Baharudin Baharudin Elyvia, Vinka Jivara , Cinta Lukmanul Hakim Pasaribu, Adhisti Syifani Sedyadi, Reza Sutedja, Herlizza Regina