Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Pasaribu, Adhisti Syifani; Anggalana, Anggalana
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2219

Globalisasi menjadi pendorong lahirnya sebuah era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya di negara maju saja, tetapi di negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, Selain itu juga permasalahan hukum yang sering kali dihadapi yaitu ketika terkait dengan komunikasi, penyampaian informasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian serta dalam hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Unsur melanggar kesusilaan ini yang kemudian digunakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang ITE. Akan tetapi tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan melanggar kesusilaan, undang-undang baik KUHP maupun Undang-Undang ITE ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dan penelitian lapangan dan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data melalui editing, klasifikasi data, dan sistemasi data. Faktor penyebab tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dimana terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah mengirimkan foto alat kelamin terdakwa melalui Whatsapp terhadap korban yang bertujuan untuk mengajak korban untuk melakukan tindak asusila serta korban diancam dapat dibunuh jika tidak memenuhi apa yang menjadi keinginan Terdakwa, Maka karna tindakan itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan- keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Saran Bahwa perlu adanya perlindungan yang dilakukan secara fisik, psikis, hukum social, serta memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memberikan perlindungan terhadap pelaku.

Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung) Anggalana, Anggalana; Sutedja, Herlizza Regina
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13968

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini ialah untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung) dan untuk mengetahui, mengkaji dan mengamati faktor penghambat tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pengawasan berkala terhadap jabatan Notaris (studi pada Majelis Pengawas Daerah Kota Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni Metode Penelitian Hukum. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Hasil penelitian ini ialah Peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung adalah sebagai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya keanggotaan serta jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan kurang efisien nya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas daerah Notaris Terhadap Jabatan Notaris.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/PID.B/2021 PN Gns) Sedyadi, Reza; Baharudin, Baharudin; Anggalana, Anggalana
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Among various types of criminal acts in the community, falsification of letters becomes one of the criminal acts that are rife. For examples criminal cases of falsification of letters are contained in Number: 241/PID.B/2021 PN GNS. Defendant I Suradal and defendant II Efan Efendi committed the criminal act of falsifying documents in the form of STNK. In this study focus on the problem: (1) What are the factors supporting criminal offenders committing STNK counterfeiting crimes? (2) How is the accountability of the perpetrators of STNK counterfeiting? (3) How is the judge’s consideration of the perpetrators of STNK counterfeiting? In this study apply normative juridical approaches as well as empirical juridical. The process of data collection is carried out by field study steps as well as literature studies. The data obtained is then analyzed with qualitative techniques to reach conlcusions in the research conducted. In this study produced answers about what are the factors that cause the perpetrator to commit the crime of forgery, how the perpetrator is responsible and how the judge’s consideration of the perpetrator of the STNK forgery in Number: 241/PID.B/2021 PN GNS.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PRODUK BERAS MEDIUM YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN MERK BERAS TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 381/PID.SUS/2023/PN.TJK) Hakim, Lukmanul; Anggalana, Anggalana; Elyvia, Vinka
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i1.36671

Beras, sebagai bahan pangan pokok di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan beras telah menjadi sumber permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan penggunaan merek beras terdaftar. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar, berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Latar belakang menjelaskan pentingnya beras sebagai komoditas strategis dengan regulasi ketat di Indonesia. Konsumen cenderung memilih beras berdasarkan merek, yang menjadi atribut penting untuk memberikan nilai tambah pada produk. Perdagangan beras juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, membuatnya semakin vital dalam memastikan ketahanan pangan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana yang menggunakan merek beras tanpa izin melibatkan perusahaan Subur Jaya Dua Koki. Penelitian ini melibatkan analisis hak kekayaan intelektual, tindak pidana perdagangan ilegal, dan ketentuan hukum terkait perdagangan beras. Penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium tanpa hak menggunakan merek terdaftar. Studi ini dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan regulasi, perlindungan konsumen, dan menjaga integritas perdagangan beras di Indonesia.

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS SERTIFIKAT TANAH DAN BANGUNAN RUMAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 43/PDT.G/2024/PN TJK) Bachri , Erlina; Anggalana, Anggalana; Jivara , Cinta
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.41533

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa hak atas sertifikat tanah dan bangunan rumah yang tercermin dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Tjk. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara, khususnya terkait peralihan hak atas sertifikat tanah yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat setelah transaksi jual beli pada tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain mencakup sahnya perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, bukti pembayaran yang lengkap, dan penguasaan fisik atas tanah dan bangunan oleh Penggugat selama lebih dari dua dekade. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menandatangani dokumen administrasi balik nama sertifikat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses peralihan hak, hal ini dinilai sebagai bentuk wanprestasi oleh Tergugat, sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut, serta berhak melakukan balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Anggalana, Anggalana
APHTN-HAN Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i2.52

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang baik harus menjadi harapan semua pihak dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi dan diharapkan hasil Pemilihan Umum dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan keinginan masyarakat. Kontestasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang merupakan salah satu undang-undang dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dimana proses Pemilihan Umum Kepala Daerah harus mengutamakan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan dan pemilihan kepala daerah yang baik bersama dengan aparatur yang bertanggung jawab menegakkan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kualitas Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan menumbuhkan terciptanya integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun dalam setiap pelaksanaannya terkadang sering ditemukan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang pada kenyataannya ditemukan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah telah melakukan pelanggaran pemilihan umum yang dalam hal ini dilakukan oleh aparatur sipil negara.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk.) Aquila A M, Jericho; Anggalana, Anggalana; Ramasari, Risti Dwi
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6878

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari suatu perilaku seseorang terhadap kesadaran Hukum oleh pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik dan mental serta kesadaran manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun permasalahan yang sehingga membuat peneliti tertarik untuk membahasnya seperti pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa faktor apa saja yang mendasari perbuatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua pendekatan yaitu yuridis normatif (legal research), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, serta Pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian serta wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang pada Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk. Adapun Pembahasan dalam penelitian ini yaitu Faktor tindak pidana penganiayaan pelaku terhadap korban melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Nomor: 479/Pid.B/2024/PN.Tjk, dikarenakan faktor emosi kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang, pengaruh atau paksaan dari pihak lain, Lingkungan, serta Pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan pidana penganiayaan tersebut. Saran kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam tindakan kekerasan penganiayaan karena hal ini dapat merugikan diri kita sendiri bahkan orang lain, yang akan berakibat pada hukum, dikarenakan terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang tindak kekerasan penganiayaan.Kepada para aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menangani pembuktian suatu perkara dapat dilakukan secara seadil-adilnya sehingga memilik tujuan akhir yang baik dalam menegakkan kebanaran dan keadilan terlaksana tanpa adanya hambatan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk) Anggalana, Anggalana; Anabila, Keilla
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7922

Penyalahgunaan narkotika golongan I masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam membedakan posisi pelaku sebagai penyalahguna atau bagian dari peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Nomor 719/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya kontrol diri, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang permisif dan kemudahan akses narkotika. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1), dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendekatan rehabilitatif agar pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pencegahan berulangnya tindak pidana narkotika.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Studi Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk) Masir, Shahira Fatiha; B, Erlina; Anggalana, Anggalana
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7940

Salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) adalah penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pelaku tindak pidana perdagangan orang dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Permasalahan: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2025/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/ 2025/PN.Tjk? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya kesadaran beragama, kesengajaan pelaku, orientasi keuntungan ekonomi, serta penyalahgunaan kepercayaan dan posisi rentan korban menjadi penggerak utama terjadinya perbuatan pidana. Faktor eksternal berupa lingkungan yang tidak baik, kerentanan sosial-ekonomi korban, rendahnya literasi hukum mengenai penempatan pekerja migran, serta lemahnya pengawasan struktural terhadap praktik penempatan tenaga kerja menciptakan kondisi yang memungkinkan kejahatan itu terjadi dan berkembang. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus penempatan calon pekerja migran Indonesia di luar negeri terdiri atas pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis diwujudkan melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan filosofis tercermin dari orientasi hakim pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan dalam melindungi martabat manusia dan korban kejahatan. Pertimbangan sosiologis tampak dari perhatian hakim terhadap dampak sosial perbuatan terdakwa, perlindungan kelompok rentan, serta fungsi putusan sebagai sarana pencegahan dan pengendalian sosial.

Implementasi Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggalana, Anggalana; Febriyanti, Atika
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7923

Mekanisme Penegakan Kode Etik Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Kehormatan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung adalah Penegakan kode etik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan instrumen krusial dalam upaya menjaga marwah, kehormatan, serta kredibilitas lembaga legislatif di mata publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung, wewenang absolut dalam mengawasi serta menindak pelanggaran etika berada pada Badan Kehormatan (BK). Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota DPRD Oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung terdapat tiga aspek utama: Pertama, melalui upaya preventif (sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, dan pengarahan personal). Kedua, melalui upaya represif (pemberian teguran lisan/tertulis hingga eskalasi ke rapat formal BK untuk pelanggaran yang berulang). Seluruh mekanisme ini bertujuan untuk mengonstruksi anggota dewan yang profesional, di mana kepentingan publik diposisikan sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan pribadi maupun golongan, guna menjamin reputasi DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga legislatif yang berintegritas. Dan Upaya Penegakan Kode Etik Oleh Badan Kehormatan Terhadap Anggota DPRD Provinsi Lampung. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung telah mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Namun, dalam implementasinya, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada independensi anggota BK itu sendiri. Terdapat tantangan berupa hambatan sosiologis, yakni ikatan kolega antaranggota dewan yang sering kali memunculkan sikap sungkan dalam memberikan sanksi tegas.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search