Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Secara Ilegal Ke Luar Negeri Devi, A.A Mas Karpeka; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Jurnal Analogi Hukum 124-130
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.124-130

Abstract

The lack of job opportunities in Indonesia, along with the increasing needs, has led many Indonesians to choose to seek employment abroad. TKI (Indonesian Migrant Workers) are those who travel abroad to work in order to earn a wage. Individuals who are very enthusiastic about working abroad can create various problems as a result, one of which is the illegal placement of TKI by individuals who send TKI without following the existing regulations. Prospective migrant workers certainly suffer losses due to this situation. Regarding this, (1) What are the legal guidelines for sending Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad? What are the legal sanctions for those involved in the illegal trade of Indonesian migrant workers abroad? In this study, a legislative and regulatory approach is combined with a normative legal methodology. Based on the examination, it was found that there may be administrative and criminal sanctions for those who violate the law. However, Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers temporarily regulates these sanctions.
Kedudukan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Denpasar Somayasa, I Made Gede Bagus; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Jurnal Analogi Hukum 181-186
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.181-186

Abstract

Industrialization has led to a decline in workers' autonomy, making them increasingly dependent on their employers. As a result, employers may unknowingly mistreat their workers, citing market competition as justification for their actions. The Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia allows trade unions to be formed based on different criteria such as field of business or type of work. The guideline states that a trade union is an organization that gathers workers of a company and has a management structure at various levels. The problem formulations raised are (1) What is the position of labor unions in the implementation of industrial relations dispute settlement? and (2) How are the implementation obstacles in the settlement of industrial relations disputes? The research method used in this research is the empirical law method. The results show that trade unions play an important role in resolving conflicts in the workplace and protecting workers' rights. The imbalance of power between labor unions and employers internally, as well as resistance or lack of support from management externally, are the main obstacles to resolving industrial relations disputes, causing tension between the two parties.
Implikasi Predatory Pricing Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia Yudha, Bagus Arya Wira; Budiartha, I Nyoman Putu; Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Jurnal Analogi Hukum 256-261
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.256-261

Abstract

Perdagangan merupakan suatu bentuk dari kegiatan menjual atau membeli barang dalam memperoleh keuntungan. Perdagangan secara garis besar mengacu pada mekanisme pemberian barang atau jasa dengan imbalan uang. Saingan usaha merupakan prasyarat perekonomian pasar bebas yang membawa empat manfaat bagi pembangunan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah menciptakan harga yang kompetitif, meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi yang berkelanjutan, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Perdagangan elektronik atau disingkat E-commerce merupakan kegiatan komersial yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer, termasuk Internet. (1) Bagaimana Implikasi dari keberadaan tiktok Shop terhadap UMKM pedagang lokal di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM Siapakah yang akan terdampak oleh Predatory Pricing. Apakah toko-toko TikTok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan. Upaya Perlindungan hukum dalam penyelesaian kasus predatory pricing adalah perlu dibuatkan suatu regulasi yang tegas dan jelas oleh pemerintah, bilamana terdapat pelaku usaha ataupun pengguna sosial media yang dalam prakteknya berbasis E-commerce, maka dalam Regulasi atau aturan tersebut perlu dijelaskan mengenai mekanisme, ruang lingkup dan juga parameter harga dalam praktek E-commerce, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya praktek perdagangan UMKM berbasis konvensional.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Perangkat Lunak (Software) Komputer di Indonesia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi; Arinjaya, I Gede Yudi; Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Jurnal Analogi Hukum 269-275
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.269-275

Abstract

Hak cipta adalah salah satu jenis dari beberapa bentuk hak kekayaan intelektual yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Maraknya tindakan ilegal dalam menggunakan software yang dilakukan oleh penduduk Indonesia merupakan sebuah permasalahan serius dalam melanggar hukum yang bisa dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam studi ini akan mendiskusikan cara perlindungan hukum diatur terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak komputer dan bagaimana hukum ditegakkan terhadap pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Penelitian ini berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan hukum dan konsep teoritis. Perlindungan hukum adalah ide yang secara umum dikenal dalam sistem hukum negara mana pun. Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu melalui proses pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. Lokasi aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar adalah penjara atau denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pelanggaran.
Co-Authors Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Arinjaya, I Gede Yudi Ashton, Annie Long Asri, Ida Ayu Putu Purnam Damayanti, Anak Agung Alit Ista Devi, A.A Mas Karpeka Dharmayuda, Made Satria Fandoe, Brendan Matthew I Nyoman Putu Budiartha Mahayuni, Cokorda Istri Agung Pangalila, Janneta Angela Primantara, Made Rama Wiguna Somayasa, I Made Gede Bagus Sugiartha, I Nyoman Gede Widhiastuty, Ni Putu Ayu Angreny Yani, Anak Agung Rai Gayatri Artha Yudha, Bagus Arya Wira