Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Hukum Indonesia Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Dewi, Aida
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Dewi, Aida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i1.4

Abstract

Setiap manusia yang lahir di dunia memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak. Persamaan hak sebagai manusia inilah yang dikatakan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep tentang HAM secara resmi diakui internasional oleh PBB sejak tanggal 10 Desember 1948 yaitu dengan diproklamasikannya Deklarasi Universal Human Right. Setelah diakui secara internasional, konsep HAM juga diakui secara nasional oleh Bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat memberikan kemajuan tersendiri untuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sangat terbatas mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pada umumnya bentuk kekerasan seksual yang diatur hanya mengenai permasalahan kasus perkosaan dan pencabulan. Untuk itu Penelitian ini menggunakan normatif method atau metode dengan pendekatan yuridis normatif atau doctrinal. Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Dewi, Aida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i2.11

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi, pada umunya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekersaan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga belum nampak, sehingga hal ini semakin merebak di daerah-daerah khususnya wilayah hukum seluruh kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Out put dari penelitian ini agar menjadi pengayaan ilmu dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan juga bisa diterbitkan dalam jurnal lokal maupun jurnal nasional terakreditasi.
Legal Protection for Rape Victims in Indonesia: Seeking an Ideal Concept Dewi, Aida; Dimyati, Khudzaifah; Subakti, Natangsa; Absori, Absori; Nurani, Siti Syahida
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.09 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.791

Abstract

This paper analyzes and provides advice on legal protection for rape victims in Indonesia in transcendental, restorative law, and responsive law perspectives. These perspectives are compared and combined in an effort to seek an ideal concept. The implication of this paper is to provide advice for an ideal concept of legal protection for victims of rape in an Indonesian context. This paper uses a normative juridical approach with a legal interpretation method. This paper concludes that law enforcement against perpetrators of rape in the Indonesian context can employ transcendental, restorative law, and responsive law approaches. However, in an effort to find an ideal concept, the transcendental perspective of maṣlaḥah mursalah which considers benefits for the public and prevents harm is more suitable for use in Indonesia’s pluralistic society. This is because, in addition to emphasizing moral, ethical, and religious values ​​in law enforcement, the approach will prevent recurrence of cases through handing out severe punishment to perpetrators of rape and providing physical and psychological rehabilitation to victims to make it in line with restorative justice in which victims get the right to recover physically and mentally without reducing the punishment for rape perpetrators.
Understanding of Labor Crimes for Indonesian Migrant Workers (PMI) (Study on the Implementation of Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers) Dewi, Aida; Anang Setiyana
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i2.1611

Abstract

Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (referred to as PPMI Law) is the legal basis for the protection of Indonesian migrant workers. The passing of this law marks the end of a long slow and steep journey of the legislative process for the protection of Indonesian migrant workers who face vulnerability at every turn, ranging from wage evictions, persecution, sexual harassment, rape and even the death penalty. The spirit of Law No. 18/2017 as outlined in its explanation is to protect migrant workers from human trafficking, including slavery and forced labor, victims of violence, arbitrariness, crimes against human dignity, and other treatment that violates human rights. Despite contributing to the country's remittances, many PMIs experience various actions that violate their rights while working abroad. that there are PMIs are vulnerable to rights violations or unlawful acts committed by employers or other parties. The method used is normative method or normative juridical approach. Where to sharpen the research analysis, the author uses a case approach and a statutory approach and a sociological approach. The stages carried out in researching patterns of community behavior are combined with literature so that it will be found that things should be done or accepted in balance with their application / practice and the final stage analyzes the Understanding of Employment Crimes for PMI (Indonesian Migrant Workers) (Study on the Application of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers). Based on data from the Crisis Center of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) in 2022, some of the problems faced during 2019-2021 included unpaid salaries, PMI failing to depart, trafficking, work not in accordance with the work agreement, acts of violence from employers, depression / mental illness, fraudulent employment opportunities, and so on.
Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati Reformasi, Titis Pandan Wangi; Dewi, Aida
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1142

Abstract

Hukuman mati masih menjadi isu kontroversial karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara Das Sollen (harapan ideal) dan Das Sein (kenyataan) dalam penerapan hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar, dan laporan dari organisasi internasional seperti Amnesty International. Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara idealisme hukum yang menuntut keadilan dan kenyataan yang menunjukkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, terutama karena faktor sosial, ekonomi, dan diskriminasi etnis. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam putusan hukuman mati, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengisi gap studi yang belum secara komprehensif menghubungkan teori Das Sollen dan Das Sein dalam konteks hukuman mati. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk reformasi peradilan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini termasuk perlunya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi terdakwa hukuman mati.
Legal Protection for Rape Victims in Indonesia: Seeking an Ideal Concept Dewi, Aida; Dimyati, Khudzaifah; Subakti, Natangsa; Absori, Absori; Nurani, Siti Syahida
Al-Risalah Vol 21 No 1 (2021): June 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i1.791

Abstract

This paper analyzes and provides advice on legal protection for rape victims in Indonesia in transcendental, restorative law, and responsive law perspectives. These perspectives are compared and combined in an effort to seek an ideal concept. The implication of this paper is to provide advice for an ideal concept of legal protection for victims of rape in an Indonesian context. This paper uses a normative juridical approach with a legal interpretation method. This paper concludes that law enforcement against perpetrators of rape in the Indonesian context can employ transcendental, restorative law, and responsive law approaches. However, in an effort to find an ideal concept, the transcendental perspective of maṣlaḥah mursalah which considers benefits for the public and prevents harm is more suitable for use in Indonesia’s pluralistic society. This is because, in addition to emphasizing moral, ethical, and religious values ​​in law enforcement, the approach will prevent recurrence of cases through handing out severe punishment to perpetrators of rape and providing physical and psychological rehabilitation to victims to make it in line with restorative justice in which victims get the right to recover physically and mentally without reducing the punishment for rape perpetrators.
PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA Fuad, Fuad; Dewi, Aida; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.538

Abstract

ABSTRAK Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal baru. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak kian hari bertambah, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Salah satu hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah bahwa mereka dapat memperoleh diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik garis besar pemahaman terkait penerapan diversi pada anak terhadap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan pelaku orang dewasa. Penelitian ini melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi penerapan diversi anak atas perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa, dan bagaimana penerapan diversi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap telah mencapai kesepakatan diversi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap. Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, penyelesaiannya akan selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kasus yang penyelesaiannya melalui upaya diversi, mengacu pada Pedoman Penetapan Diversi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014.Kata kunci: diversi; tindak pidana; anak; pencurian. ABSTRACT The rampant juvenile crime of theft is nothing new. The cases often occured and the number was increasing. Nonetheless, the child commiting the crime of theft is entitled to obtain diversion. The objective of this research is to identify the application of juvenile diversion to the children who commit criminal theft along with adult offenders. This research examines the decisions of the Rantauprapat District Court, North Sumatra. The research method used in this analysis is a normative legal approach. This method examines the prevailing laws and regulations, or certain law applied to particular legal issues. The formulation of the problem in this analysis is the background of the implementation of child diversion for criminal acts of theft committed with adults; and the mechanism for implementing child diversion for the crime of theft committed with adult offenders. The results of this study indicate that based on Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap and as stated in the Diversion Determination Number 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, a diversion agreement has been reached. Resolutions for children with legal problems always refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, juvenile criminal cases resolved through diversion refer to the Guidelines for Determining Diversion, that is Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014. Keywords: diversion; crime; juveline; theft.
Co-Authors Absori Absori Anang Setiyana Fifink Praiseda Alviolita Fuad Fuad Khudzaifah Dimyati Nurani, Siti Syahida Reformasi, Titis Pandan Wangi Subakti, Natangsa