Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN PROSES RANTAI PASOK PENYEDIAAN RUMAH SUSUN YANG TERJANGKAU OLEH PENGEMBANG BUMN DAN SWASTA DI DKI JAKARTA (STUDI KASUS: SAMESTA SENTRALAND CENGKARENG DAN GREEN PRAMUKA CITY) Heng, Jeckhi; Tresani, Nurahma; Mahmud, Nasiruddin
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v5i1.9905

The provision of affordable housing is still a big issue in every major city in Indonesia. The increasing number of urbanizations hasn’t made the provision of housing in the city of Jakarta also increase. Residents who take part in the urbanization program were from the Middle Class and Low-Income Communities Class. The provision of land for Affordable Flats was still a bit. Based on the presentation of the Director of Housing Financing Planning at the Directorate General of Housing Financing, classic problems have happened since 1992 by the PUPR Settlement Area Development were still related to the housing supply chain process. This research will re-examine the supply chain process that has been carried out by developers and stakeholders in DKI Jakarta as well as solutions to the efforts that will be made to overcome obstacles in the provision of Affordable Flats. The research locations are in Samesta Sentraland Cengkareng and Green Pramuka City. The approach used in this research is a qualitative approach. The analytical method for researching is chronological analysis and comparison of each Affordable Flats where developed by the developer. The results of the study show that the provision of affordable flats is still very influential on the regulations that have been carried out by the government on the land, and the selection of materials for the establishment of Affordable Flats is still very influential. In the case of Samesta Sentraland Cengkareng, the existing regulations at the project site must provide 20% of their development for MBR, and the selection of materials is based on discussions with the construction manager. Even though the license in the Green Pramuka City case was rusunami, there was only anami due to the request of the prospective buyer to use good material specifications. Keywords: flats, affordability; supply chain; low-income communities; developers; stakeholders; government AbstrakPenyediaan hunian yang terjangkau masih menjadi isu besar pada setiap kota-kota besar di Indonesia. Angka urbanisasi yang semakin bertambah tidak membuat penyediaan hunian di kota Jakarta juga ikut bertambah. Penduduk yang ikut program urbanisasi dari Masyarakat Kelas Menengah dan Kelas Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Penyediaan tanah untuk Rumah Susun yang Terjangkau masih sedikit. Berdasarkan presentasi Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, permasalahan klasik sejak tahun 1992 oleh Pengembangan Kawasan Permukiman PUPR masih berkaitan dengan proses rantai pasok hunian. Pada penelitian ini akan meneliti kembali proses rantai pasok yang sudah dijalankan oleh pengembang-pengembang dan stakeholders yang ada di DKI Jakarta maupun solusi upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan pada penyediaan Rumah Susun yang Terjangkau. Lokasi penelitian berada di Samesta Sentraland Cengkareng dan Green Pramuka City. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis kronologi dan perbandingan pada masing-masing rumah susun yang dikembangkan oleh pengembang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyediaan rumah susun yang terjangkau masih sangat berpengaruh terhadap peraturan yang telah dilakukan oleh pemerintah pada lahan tersebut, serta pemilihan material pada berdirinya rumah susun yang terjangkau masih sangat berpengaruh. Pada kasus Samesta Sentraland Cengkareng, peraturan yang ada pada lokasi proyek mesti menyediakan 20% dari pengembangan mereka untuk MBR, dan pemilihan material berdasarkan hasil diskusi dengan manager konstruksi. Walaupun perizinan pada kasus Green Pramuka City merupakan rusunami, yang ada hanya anami akibat permintaan calon pembeli untuk menggunakan spesifikasi bahan yang baik.

KAJIAN KINERJA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA OLEH PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMN DI DKI JAKARTA Yuli Arianto, Bagus; Tresani, Nurahma; Mahmud, Nasiruddin
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v8i1.22161

The increase in Jakarta's population has led to a pressing need for adequate housing. The government responded by facilitating the construction of apartment buildings, especially for Low-Income Communities (MBR). According to Government Regulation No. 13 of 2021, Article 15, the provision of apartment buildings can be carried out by various parties, including the Central Government, Local Governments, State-Owned Enterprises (BUMN), and private entities. This study selected three apartment buildings: Rempoa Apartment (managed by the Ministry of Public Works and Public Housing), Cipinang Muara Apartment (managed by the Jakarta Provincial Government), and Seruni Apartment (managed by Perumnas). Each has different characteristics, including their sources of funding. The aim of this research is to identify the performance of each manager and evaluate the strengths and weaknesses of their management. The methods used are Servqual and Importance Performance Analysis (IPA) to assess residents' perceptions of the management performance of the apartment buildings. The evaluation results show that Cipinang Muara Apartment has superior performance in all evaluated dimensions, followed by Seruni Apartment and Rempoa Apartment. This study has the potential to benefit apartment building operators, residents, and other researchers by improving management optimization, participation, and contribution to program development and further research. It is hoped that the results of this research will enhance understanding of the effectiveness of apartment building management and inspire further improvement and development in providing adequate housing for MBR in Jakarta. Keywords: Rental flats; Management performance; Servqual; IPA Abstrak Peningkatan jumlah penduduk di Jakarta telah memunculkan kebutuhan mendesak akan hunian yang layak. Pemerintah merespons dengan memfasilitasi pembangunan rumah susun, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2021 pasal 15, penyelenggaraan rumah susun dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta. Penelitian ini memilih tiga rumah susun, yaitu Rusunawa Rempoa (dikelola oleh Kementerian PUPR), Rusunawa Cipinang Muara (dikelola oleh Pemerintah DKI), dan Rusunawa Seruni (dikelola oleh Perumnas). Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk sumber dana pengelolaannya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kinerja masing-masing pengelola serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pengelolaannya. Metode yang digunakan adalah Servqual dan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mendapatkan penilaian dari penghuni terhadap kinerja pengelolaan rumah susun. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Rusunawa Cipinang Muara memiliki kinerja unggul dalam semua dimensi yang dievaluasi, diikuti oleh Rusunawa Seruni dan Rusunawa Rempoa. Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggara rumah susun sewa, penghuni, serta peneliti lainnya dengan meningkatkan optimalisasi pengelolaan, partisipasi, dan kontribusi dalam pengembangan program serta penelitian selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas pengelolaan rumah susun, serta menginspirasi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR di Jakarta.

PENGEMBANGAN HUNIAN TERJANGKAU PADA KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (KBT) LEBAK BULUS JAKARTA Pranoto, Budiwan Suryo; Tresani, Nurahma
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v8i1.23911

The shortage of housing supply/backlog is one of the problems in Jakarta to date. According to JPI (2021) the backlog figure in Jakarta reached 1.2 million units. This is because regional development is uneven and population density is only concentrated in certain areas. Many workers today cannot afford to own a house in Jakarta and choose to live on the outskirts of the capital or outside Jakarta. So there is a need to develop affordable housing in Transit Oriented Areas (KBT) in Jakarta. Based on DKI Jakarta Governor Regulation No. 31 of 2022, the Lebak Bulus area is an area designated as a city KBT. This can be a trigger for the provision of affordable housing in the form of public flats. The existence of affordable housing in KBT is a concern because lower middle class people need housing close to work and access to public transportation. However, the problem that arises lies in the rising and expensive land prices which result in selling prices becoming increasingly unaffordable for the lower middle class. Therefore, this research aims to identify types and classes of residential development, policies, constraints and concepts in developing affordable housing. This research uses a qualitative approach, grounded theory research type to obtain an initial theory based on a literature review compared with field findings through triangulated interviews with expert sources. The analysis method used the interpretation method and comparison method. The results of the analysis showed that in KBT Lebak Bulus there is no affordable housing in the form of flats that can be accessed by the general public with low incomes, existing policies have supported the development of affordable housing, obstacles in the development of affordable housing are high land prices, environmental and social problems and the concept of realizing this through financing incentives, intensity bonus incentives, management subsidies, cooperation in the form of a consortium of several developers and cooperation in utilizing regional assets. Keywords: affordable housing; Transit-Oriented Area (KBT); grounded theory; triangulasi Abstrak Kekurangan suplai rumah/backlog menjadi salah satu permasalahan di Jakarta sampai dengan saat ini. Menurut JPI (2021) angka backlog di Jakarta mencapai 1,2 juta unit. Hal ini karena pengembangan wilayah yang tidak merata dan kepadatan penduduk hanya terkonsentrasi di daerah tertentu. Pekerja saat ini banyak yang tidak terjangkau untuk memiliki rumah di Jakarta dan memilih tinggal di pinggiran ibu kota atau di luar Jakarta. Sehingga perlu adanya pengembangan hunian terjangkau yang ada pada Kawasan Berorientasi Transit (KBT) di Jakarta. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 31 tahun 2022, Kawasan Lebak Bulus merupakan Kawasan yang ditetapkan sebagai KBT kota. Hal ini dapat menjadi pemicu (trigger) bagi penyediaan hunian yang terjangkau dalam bentuk rumah susun umum. Keberadaan hunian terjangkau pada KBT menjadi perhatian karena masyarakat menengah kebawah lebih membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja dan akses sarana transportasi umum. Namun permasalahan yang muncul terletak pada harga lahan yang naik dan mahal yang mengakibatkan harga jual akan semakin tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan kelas pengembangan hunian, kebijakan, kendala dan konsep dalam pengembangan hunian terjangkau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian grounded theory untuk mendapatkan teori awal berdasarkan kajian literature dengan dibandingkan temuan lapangan melalui wawancara narasumber ahli secara triangulasi. Metode analisis digunakan metode interpretasi dan metode komparasi.. Hasil analisis didapatkan bahwa di KBT Lebak Bulus belum ada hunian terjangkau dalam bentuk rumah susun yang dapat diakses oleh masyarakat umum berpenghasilan rendah, kebijakan yang ada telah mendukung terhadap pengembangan hunian terjangkau, kendala dalam pengembangan hunian terjangkau adalah harga lahan yang tinggi, permasalahan lingkungan dan sosial serta konsep dalam mewujudkan melalui insentif pembiayaan, insentif bonus intensitas, subsidi pengelolaan, kerjasama dalam bentuk konsorsium beberapa pengembang dan kerjasama pemanfaatan asset daerah.

STUDI PENERAPAN REGULASI PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KLUSTER APARTEMEN GREEN BAY PLUIT Agustin, Laura Tri; Tresani, Nurahma
Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Publisher : Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmstkik.v8i1.26350

Indonesia is experiencing very rapid development and urbanization. In line with this, in the 90s the government and private sector began to develop housing from housing cluster to apartment clusters. Public facilities and social facilities are one of the requirements regulated by regulations and must be fulfilled by the developer. However, in its implementation, the provision of public facilities and social facilities experiences many obstacles, especially in apartment. The aim of this research is to identify the process of implementing public facilities and social facilities regulations and identify the root causes of the obstacles that occur in implementing public facilities and social facilities in apartment in Jakarta. To realize this goal, researchers conducteda study of the regulations used and the process of implementing these regulations by developers in DKI Jakarta. This research has the character of an exploratory study and an instrumental case study approach where the researcher will focus on an issue or theory which is then supported by the case study. The instruments used in this research has the character of an exploratory study and an instrumental case study approach where the researcher will focus on an issue or theory which is then supported by the case study. The instruments used in this research were in-depth interviews, documentation and observation. The case study is a high density apartment cluster to see whether the regulations used are in line with the reality on the ground. The case study used is the Green Bay Apartment in North Jakarta with a total of 34.048 people divided into 12 apartment towers. The research results show that the regulations used to date have not been adjusted since 2015 and apartment occupancy regulations still use housing regulations, so that with very high density these regulations are not appropriate. Apart from that, until now public facilities and social facilities are considered private zones of apartments, so they are often not handed over to the government. Keywords: Apartment; Regulation; Facilities; Public; Social Abstrak Indonesia mengalami perkembangan dan urbanisasi yang sangat cepat. Seiring dengan hal tersebut, maka tahun 90-an pemerintah dan swasta mulai melakukan pengembangan hunian dari kluster perumahan hingga kluster apartemen. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan salah satu syarat yang diatur oleh regulasi dan harus dipenuhi oleh pengembang. Namun dalam penerapannya, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial mengalami banyak kendala, terutama pada hunian apartemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses penerapan regulasi fasilitas umum dan fasilitas sosial dan mengidentifikasi akar permasalahan dari kendala yang terjadi dalam penerapan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada hunian apartemen di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap regulasi yang digunakan dan proses penerapan regulasi tersebut oleh pengembang di DKI Jakarta. Penelitian ini bersifat studi eksploratif dan pendekatan instrumental case study dimana peneliti akan memusatkan perhatian pada suatu isu atau teori yang kemudian didukung studi kasus. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi lapangan. Adapun studi kasus yang dipilih adalah kluster apartemen dengan kepadatan yang tinggi untuk melihat apakah regulasi yang digunakan sesuai dengan realita di lapangan. Studi kasus yang digunakan adalah kluster apartemen Green Bay di Jakarta Utara dengan jumlah 34.048 jiwa yang terbagi dalam 12 tower apartemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang digunakan hingga saat ini belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2015 dan regulasi hunian apartemen masih menggunakan aturan perumahan, sehingga dengan kepadatan yang sangat tinggi maka regulasi tersebut tidak sesuai. Selain itu, hingga saat ini fasilitas umum dan fasilitas sosial dianggap sebagai zona private dari apartemen, sehingga sering kali tidak diserahkan kepada pemerintah.

PENGARUH COMMUTER-RAIL RUTE JAKARTA-BOGOR TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN DAN POTENSINYA DALAM MENDUKUNG TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT Madigliani, Adam; Tresani, Nurahma; Winayanti, Lana; Apriyanto, Heri; Prasetya, Hermawan
Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jpm.v13i1.45398

This study examines the impact of the Jakarta-Bogor commuter rail line on the intensity of residential area development around the stations and its potential in supporting transit-oriented development in the future. The research highlights the crucial role of the commuter train in integrating various regions, creating networks that influence regional development, particularly in areas around the stations. Qualitative methodology is employed, including field observations and semi-structured interviews with stakeholders such as real estate developers, property agents, and government institutions. The findings indicate that the commuter train significantly affects the development of low-density housing around the stations. This underscores the need for government oversight to manage the rapid urbanization in these areas by promoting the realization of high-density residential areas supported by various spatial functions, as prerequisites for Transit-Oriented Development (TOD) in the Jabodetabek region. The study recommends revising spatial planning around the stations to encourage a synergistic approach between public transportation and urban area development, as well as urban redevelopment or revitalization.

STUDI PENERAPAN REGULASI DALAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PADA KLUSTER APARTEMEN DI JAKARTA: STUDI KASUS: APARTEMEN SKY TERRACE DAN APARTEMEN GREEN BAY Agustin, Laura Tri; Tresani, Nurahma
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v9i1.23378.2025

Indonesia is going through a rapid development and an excessive urbanization. The demand in residential sector had been growing each year, until the year 1990 when both Indonesian government and private developers started to focus on developing residential sector, from clustered houses to apartment complex. Public and social facilities is one of the mandatory requirements for both landed and apartment residentials provided by the developers. However, the provision of public and social facilities have proven to meet many obstacles along the way. The purpose of this research is to identify the process of public and social facilities regulation use, and to identify the root of the problem of public and social facilities application in clustered apartment projects in Jakarta, by reviewing chronologically the government regulation and the disposition process, the application by developers, observation system by the government during operational, and the handover from developers to the government. In the process of reviewing the matter thoroughly, this research is done by focusing on the main proposition, which is on “How to apply the public and social facilities regulation in clustered apartment?”. To support the conclusion of the main proposition, the supporting conclusion are: (1) How was the government regulation forming process on public and social facilities in clustered apartment? (2) How is the application done by developers on public and social facilities in clustered apartment? (3) How is the observation done by the government’s authority during application and handover of public and social facilities in clustered apartment. To provide answers for the proposition conclusion above, this research is done by explorative study research method and instrumental case study approach, where the researcher will focus on the understanding of an issue or theory which will be supported by case study. The instruments that was used in this research is thorough interview, documentation and observation. As for the location limitation was determined by the numbers of inhabitants. The case study for this research are Sky Terrace apartment in West Jakarta with 2.014 inhabitants, and Green Bay apartment in North Jakarta with 34.048 inhabitants. Keywords: Apartment, vertical, regulation, residensial, cluster, facilities, public

Successful Implementation of SDG'S Concept in Citra Raya Tangerang Housing Afiq Riwendi, Muhammad; Tresani, Nurahma; Winayati, Lana
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i4.889

Citra Raya Tangerang is an area developed by the Ciputra Group since 1994; since 2011, Citra Raya Tangerang has implemented the EcoCulture concept, which is expected to turn residents into a green community that cares about a clean environment. The EcoCulture concept has similarities with sustainable development or SDGs, which aims to eradicate poverty, improve prosperity and care for the planet Earth. 17 (seventeen) achievements are used as indicators of achieving sustainable development. To achieve these 17 (seventeen) achievements cannot be done alone; collaboration between various parties is needed to achieve these goals. Citra Raya Tangerang, by implementing the EcoCulture concept since 2011, has succeeded in achieving seven goals out of 17 indicators of sustainable development. The achievements that Citra Raya Tangerang has made are number 3. Good Health and Well-Being, 6. Clean Water and Sanitation, 7. Affordable and Clean Energy, 8. Decent Work and Economic Growth, 11. Sustainable Cities and Communities, 12. Responsible Consumption and Protection, 13. Climate Action. The achievement of these seven indicators was not carried out by Citra Raya Tangerang alone but involved several other stakeholders. This stakeholder consistency applies the things that are part of this indicator so that the prepared plan can run well. Residents who consistently sort waste, local governments who provide support and other third parties who collaborate to achieve this goal. Citra Raya Tangerang management continues to strive to provide the best service to its residents. The effect of this collaboration means that sustainable development goals can be achieved gradually.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search