Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Suharno, Suharno; Binardjo, Goro; Supriadi, Dedi
Darma Sabha Cendekia Vol 6 No 1 (2024): Darma Sabha Cendekia: Juni 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32424/dsc.v6i1.10675

Abstract

Pada saat melakukan jual beli tanah dan bangunan pembeli maupun penjual dikenakan pajak. Penjual akan dikenakan pajak penghasilan (PPh), sedangkan pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Karangtengah berada di Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Melalui penyuluhan edukatif, pelatihan, diskusi, dan pendampingan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai BPHTB. Diperkenalkan tentang pengertian, objek, subjek, dasar pengenaan pajak, cara pembayaran, sampai dengan pengajuan dalam hal terdapat keberatan dari warga dari nilai BPHTB. Melalui penyuluhan, dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban pajak daerah BPHTB.
Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Zulafah, Annida; Arifin, Agus; Binardjo, Goro
Lingka Ekonomika Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32424/jle.v2i2.10070

Abstract

Regional expenditure carried out by the Regional Government is still of low quality, only 30 percent of the APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) has a direct impact on the public. Regional expenditure is used more for operational expenditure which is generally less productive, while capital expenditure is the least compared to other expenditure, even though their use can be felt directly by the public. The realization of capital expenditure in Central Java Province is still below 30 percent, it has not yet reached the target according to the direction of the Ministry of Home Affairs. The purpose of this study is to analyze the effect of PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil), and PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) on capital expenditure. The data analysis technique in this study uses panel data regression analysis. The results of this study indicate that: 1) PAD and DBH have a positive effect but not significant on capital expenditure, 2) DAU and DAK have a positive and significant effect on capital expenditure, and 3) PDRB has a negative and significant effect on capital expenditure. The implication of this research is that Regional Government must optimize the extraction of resources that contribute to PAD and DBH. The Regional Government further increase the DAU and DAK budgets allocated to the capital expenditure budget to improve public service. Regional Government can minimize unnecessary routine expenditure, more allocated to capital expenditure in order to improve people’s welfare and encourage economic development and community self-sufficiency in a sustainable manner.
Determinan penyerapan tenaga kerja di provinsi Banten Sari, Isnaini Lembayung; Sambodo, Herman; Binardjo, Goro
INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen Vol. 19 No. 3 (2023): Agustus
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v19i3.2976

Abstract

Memanfaatkan seluruh potensi tenaga kerja dalam komponen sumber daya manusia sudah tidak diragukan lagi akan mendorong pertumbuhan dan kemajuan negara. Selama bertahun-tahun, telah diakui bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan persepsi masyarakat tentang keunggulan merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Produk domestik regional bruto, upah minimum, rata-rata lama sekolah dan tingkat partisipasi angkatan kerja adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Studi ini menggunakan regresi linier berganda dengan mengubah model menjadi logaritma natural. Data panel yang digunakan terdiri dari data cross-sectional dan time-series dari tahun 2011 hingga 2021 dan mencakup 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, namun upah minimum pengaruhnya negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan
Apakah Investasi dan Produktivitas Menjawab Tantangan Pengangguran Sektor Industri? Studi Kasus Barlingmascakeb Kirana, Adristi Rahma; Arifin, Agus; Binardjo, Goro; Barokatuminalloh
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1442

Abstract

  Ketimpangan pembangunan industri antarwilayah di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) masih menjadi tantangan serius dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penyerapan tenaga kerja yang merata. Beberapa kabupaten telah menunjukkan kemajuan melalui peningkatan investasi industri, tetapi disparitas antarwilayah tetap tinggi, terutama dalam hal produktivitas tenaga kerja dan distribusi lapangan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi dan produktivitas tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri kawasan Barlingmascakeb, dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan regresi data panel pada lima kabupaten selama periode 2009–2019.  Temuan utama menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri. Sebaliknya, produktivitas tenaga kerja menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi produksi di wilayah ini belum sejalan dengan peningkatan permintaan tenaga kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan industri untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang ada atau melakukan substitusi tenaga manusia dengan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun investasi menjadi instrumen penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas perlu dikawal dengan kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
Pengaruh Pariwisata, Indeks Pembangunan Manusia, Dana Perimbangan, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Himawan, Muhammad Deni; Badriah, Lilis Siti; Binardjo, Goro
Lingka Ekonomika Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32424/jle.v4i2.17794

Abstract

Poverty remains a major problem in the Special Region of Yogyakarta (DIY) despite the implementation of development programs, including the development of the tourism sector and the allocation of transfer funds from the central government, such as balancing funds and village funds. Human development through increasing the Human Development Index (HDI) is also continuously pursued as part of the poverty alleviation strategy. This study aims to analyze the influence of tourism, HDI, balancing funds, and village funds on poverty levels in five districts/cities in DIY during the 2016–2023 period. The analysis technique used in this study is the panel data regression method with the Fixed Effect Model (FEM) as the best selected model. The results show that tourism and HDI have a significant negative effect on poverty levels, balancing funds have no significant effect on poverty in DIY, and village funds have a significant positive effect on poverty. The implications of this study indicate that the government needs to encourage a more inclusive tourism development model so that its benefits reach a wider community, and prioritize strengthening human development through increasing the HDI for poverty alleviation. Regional governments also need to optimize the use of balancing funds and village funds to be more targeted and support poverty alleviation programs. Improving village fund governance, accountability, and transparency must be a government focus so that the balanced funds and village funds can effectively reduce poverty.
Happiness Index in ASEAN-9 2015-2021: Macroeconomic and Demographic Perspectives Giansyah, Resty Wulansari; Sambodo, Herman; Binardjo, Goro; Suharno, Suharno
Economics Development Analysis Journal Vol 12 No 4 (2023): Economics Development Analysis Journal
Publisher : Economics Development Department, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The ASEAN happiness index is low compared to the world happiness index because it was ranked 6th out of 10 other regions in 2021. From Frey's theory perspective, research on the happiness index in ASEAN is needed using economic and non-economic variables. Therefore, this research aims to analyze the effect of GDP per capita, inflation, population density, and dependency ratio on the happiness index in ASEAN-9 and examines the most influential variables. The secondary data was obtained from the World Happiness Report in the Sustainable Development Solutions Network, the World Bank, and the Asian Development Bank. Data were analyzed using panel regression with the r1andom effect model method selected. Found that GDP per capita, inflation, population density, and dependency ratio simultaneously affect the happiness index in ASEAN-9. Partially, GDP has a positive and significant effect on the happiness index in ASEAN-9. Meanwhile, inflation, population density, and dependency ratio are not significant to the happiness index in ASEAN-9. GDP per capita is the most influential variable to the happiness index in ASEAN-9. The finding is that during 2015-2021, in ASEAN-9 countries, there has been GDP per capita growth of 23%, with the average happiness index increasing from 5,339 to 5,431. The implication is that each government of ASEAN countries needs to pay attention to efforts to increase per capita income so that ASEAN people can live more prosperously and happily.