Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Journal Evidence Of Law KOLONI Innovative: Journal Of Social Science Research Education Curiosity
Susanto, Deny
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
The Position Of Human Rights in Indonesia Constitutional Law Bahrain, Bahrain; Susanto, Deny; Darodjat , Tubagus Achmad
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.943

Abstract

This study aims to evaluate the position of human rights in Indonesian constitutional law, as well as identify challenges and solutions in the implementation of human rights protection based on the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related laws and regulations. The method used is normative research with a qualitative descriptive approach, which focuses on analysing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that although Indonesia has regulated human rights constitutionally, the implementation of its protection is still constrained by the weakness of law enforcement institutions, limited resources, and political dynamics. In addition, state institutions that play a role in handling human rights violations such as the National Human Rights Commission and the Human Rights Court have limited authority that reduces their effectiveness. This study suggests that law enforcement agencies be strengthened and given greater authority to deal with human rights violations, as well as the importance of increasing public awareness and legal apparatus regarding the importance of human rights protection.
Analysis of Progressive Legal Theory in the Implementation of Tweleve Percent Value Added Tax in the Framework of Increasing National Income and Community Welfare Haikal, Jenggis Khan; Efendi, Syamsul; Pratiwi, Eka; Susanto, Deny; Rizka, Nanda Dwi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18225

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menjelaskan secara deskriptif mengenai objek utama dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang peneliti peroleh dari berbagai sumber yang kredibel, yaitu artikel ilmiah, buku, majalah, dan berbagai sumber lain yang lazim digunakan dalam setiap penelitian. Data yang digunakan dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, pemotongan data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan teori hukum progresif oleh Profesor Sacipto Rahardjo terkait dan sejalan dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dua belas persen. Hal ini dikarenakan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi dua belas persen memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dalam teori hukum progresif, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi dua belas persen dapat meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pembangunan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai ini hanya dikenakan pada barang mewah sehingga tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat miskin. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan serta harus menghilangkan kebijakan lama, namun hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena salah satu ciri teori hukum progresif adalah menghantam semua kaidah hukum positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Konsepsi Religius Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Kritisismenya Terhadap Filsafat Barat Susanto, Deny
EduCurio: Education Curiosity Vol 1 No 1 (2022): November 2022
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/ecu.v1i1.8

Abstract

Ilmu yang berkembang di dunia Barat saat ini berdasarkan pada rasio dan pancaindra. Plato memberikan definisi ilmu sebagai keyakinan sejati yang bermanfaat bagi manusia. Peradaban Barat ia memberi sumbangan besar bagi teknologi. Barangkali karena alasan ini para filsuf tertarik mendefinisikan daripada membahas beragam jenis ilmu, maka, cara untuk membedakan ilmu akan sesuatu dan ilmu akan kebenaran, dan kemudian membagi-bagi apa yang ia sebut ilmu akan sesuatu menjadi dua bagian: (i) ilmu berdasarkan pemberian dan (ii) ilmu berdasarkan pengenalan..Ada sejumlah hal yang kita tahu "tangan pertama" dan yang sebatas kita dengan atau baca-dengan kata lain hal-hal yang digambarkan pada kita. Sebagian besar ilmu kita masuk dalam kotak pertama. Kita mengetahui bahwa dengan penelitian ini ilmu, tidak berdasarkan pengenalan langsung, melainkan juga melalui penggambaran yang kita jumpai di buku-buku dan laporan ilmiah.
PENDEKATAN BUDAYA HUKUM SEBAGAI SUBSISTEM HUKUM DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Susanto, Deny
KOLONI Vol. 1 No. 2 (2022): JUNI 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v1i2.210

Abstract

The Job Creation Act's ratification offers the most recent rules for labor laws in Indonesia. These guidelines are part of regulatory norms that adapt to legal culture, particularly those pertaining to the community's legal interests, which are covered by the labor law sector. The study methodology employed is normative research, which involves keeping an eye on the Employment Creation Act's regulations, related employment discussions, and labor laws before they are changed. This study aims to evaluate the applicability of taking legal cultural factors into account when creating relevant laws and regulations. The results of this study indicate that the consideration of legal cultural issues has not been ideal in the development of connected legislation, and as a result. Keywords: Cipta Kerja Act, Culture Law, Labour
Traditional Decriminalization in a Digital World: Reconstructing Criminal Policy towards Bitcoin-Based Money Laundering in the Era of Decentralized Finance Fadilah, Fadilah; Susanto, Deny; Akkapin, Supaphorn
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1523

Abstract

The emergence of Bitcoin and blockchain technology as a decentralized financial infrastructure has shaken the foundations of the conventional criminal justice system, particularly in addressing money laundering offenses. This study aims to evaluate the effectiveness of existing criminal policies and reformulate the criminal law approach toward anonymous and cross-jurisdictional digital assets. Using a legal-normative method and comparative analysis of international policies, it was found that policies overly reliant on formal financial institutions become irrelevant in detecting peer-to-peer blockchain transactions. This study proposes a model for reconstructing criminal policy based on the principles of responsive law, adaptive digital surveillance (RegTech and SupTech), and transnational jurisdictional cooperation. The findings of this study are expected to provide conceptual and practical contributions to the design of a relevant, progressive, and digitally grounded criminal justice system.
Penyuluhan Tentang Yayasan dan Aspek Hukumnya Susanto, Deny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.459

Abstract

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini difokuskan Penyuluhan mengenai aspek-aspek hukum dalam organisasi yayasan pada Pengurus dan Anggota Yayasan Masjdi Alfalah Johor Baru, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan yayasan sebagai badan hukum non-profit memerlukan pemahaman mendalam terkait aspek hukum. Pentingnya penyuluhan diakui sebagai langkah kunci dalam memastikan kesadaran hukum dan kepatuhan yayasan. Selain itu, ditemukan bahwa tingkat partisipasi dalam penyuluhan memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan dan pemahaman materi hukum yang disampaikan, Metode yang digunakan untuk mancala tujuan PKM ini adalah melalui ceramah dan praktik. Materi pelatihan disampaikan melalui ceramah dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap yayasan dan aspek hukumnya meningkat setelah mengikuti penyuluhan. Pemahaman mengenai Struktur organ Kepengurusan yayasan perlu ditegaskan secara legal Formal, dan bagaimana bisnis yayasan secara legal aturan dijalankan dengan optimal, Pencatatan aset kekayaan yayasan berupa tanah wakaf perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan yayasan. Yayasan dalam melakukan kegiatannya termasuk dalam pengelolaan harta yang mencakup bidang sosial kemanusian harus membentuk lini entitas terpisah bilamana dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau profit. Serta adanya tindak lanjut berupa pendampingan hukum yang terkait dengan aset kekayaan yayasan. Kemudian bagaimana melakukan asesmen terkait dengan kepatuhan pengurus Yayasan dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pengurus sesuai dengan regulasi yang terkait dengan Yayasan.
The Role Of Religious Moderation In Countering Radicalism In The Village Harsya, Rabith Madah Khulaili; Ridwan, Ahmad; Sa'diyah, Sa’diyah; Chatun, Sri; Susanto, Deny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.594

Abstract

This article comes from the author's service in the villages of Bulak and Bandar Baru for 1 month in these villages. This dedication began with the writer/devotee's sense of concern for villages that have great potential to be invaded by radicalism. This program is also a priority for BNPT and the Government of the Republic of Indonesia. "National preparedness as part of prevention is mandated by law, and we will implement this in village strengthening activities later, because if villages are ready, there is no room for terror groups to invite young people to become part of them," said the Commissioner General. Pol. Boy Rafli Amar. The results in this article show 1). One of the places where radicalism has the potential to enter is rural areas due to education, literacy and so on. 2). The teaching of religious moderation is a teaching that upholds the values of tolerance, four, and so on by relaxing the rules in religion. 3). Therefore, the writer/devotee decided to carry out education on religious moderation in order to counter radicalism in rural areas. This program is also in line with the BNPT and Indonesian Government programs.
Kesadaran Hukum Siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Dampaknya Susanto, Deny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 1 (2023): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i1.1404

Abstract

Kesadaran hukum di kalangan siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta penting mengingat tingginya penggunaan media sosial oleh generasi muda. Pengabdian ini bertujuan mengukur kesadaran hukum siswa terhadap ujaran kebencian di media sosial dan dampaknya. Dengan metode survei dan wawancara, Pengabdian ini melibatkan siswa SMK Kelas X-XI di Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa meskipun siswa menyadari adanya aturan hukum terkait ujaran kebencian, banyak yang tidak memahami konsekuensi hukumnya. Ketidaksadaran ini meningkatkan kasus kebencian di kalangan remaja serta risiko hukum yang mereka hadapi. Pengabdian Masyarakat merekomendasikan peningkatan edukasi hukum di sekolah sebagai upaya preventif. Kurangnya diskusi mengenai dampak jangka panjang perilaku negatif di media sosial membuat remaja merasa media sosial adalah zona bebas aturan. Akibatnya, tindakan seperti body shaming dan ujaran kebencian menjadi semakin umum, merusak kesejahteraan mental korban dan menciptakan lingkungan online yang toksik. Edukasi hukum yang menekankan etika digital dan empati sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial.
Edukasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Melalui Pelatihan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran Susanto, Deny
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1507

Abstract

Pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Kualitas tata kelola pemerintahan desa sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam hal tata kelola dan transparansi anggaran di tingkat desa, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran edukasi, khususnya pelatihan tata kelola dan transparansi anggaran, dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di beberapa desa di Jakarta Utara, pengabdian kepada masyarakat ini menemukan bahwa pelatihan yang terfokus pada aspek tata kelola dan transparansi anggaran dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan akuntabel. Pengabdian masyarakat ini dapat merekomendasikan pelaksanaan program edukasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung peningkatan kualitas pemerintahan desa.
Co-Authors Ahmad Ridwan Akkapin, Supaphorn Bahrain, Bahrain Chatun, Sri Darodjat , Tubagus Achmad Efendi, Syamsul Eka Pratiwi Fadilah Fadilah, Fadilah Haikal, Jenggis Khan Harsya, Rabith Madah Khulaili Rizka, Nanda Dwi Sa'diyah, Sa’diyah