Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Innovative: Journal Of Social Science Research
Haikal, Jenggis Khan
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Political Disenfranchisement as a Means of Combating Corruption Suwito, Suwito; Meliana, Yang; Haikal, Jenggis Khan; Riyanto, Ontran Sumantri; Yassine, Chami
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.24132

Abstract

The purpose of this study was to explore effective ways of determining the duration of political disenfranchisement of corruption convicts in Indonesia, with the aim that this punishment serves as an effective deterrent effect without violating human rights. The study also aims to analyze the long-term impact of political disenfranchisement of corruption convicts on democratic processes and their reintegration into post-detention society. This research is categorized as normative legal research and uses a philosophical and analytical approach that focuses on rational, critical analytical, and philosophical views on applicable legislation and legal theory. The research utilizes analytical descriptive methods to examine positive law enforcement practices related to these issues. Based on the severity of corruption cases and the rehabilitation potential of convicts, determining the duration of political disenfranchisement is crucial. Fair review and appeal mechanisms should be in place to support the social and political reintegration of ex-convicts. The study also emphasizes the importance of political disenfranchisement as part of a broader legal system to support healthy democracy, transparent governance, and inclusive societies.
Analysis of Progressive Legal Theory in the Implementation of Tweleve Percent Value Added Tax in the Framework of Increasing National Income and Community Welfare Haikal, Jenggis Khan; Efendi, Syamsul; Pratiwi, Eka; Susanto, Deny; Rizka, Nanda Dwi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18225

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menjelaskan secara deskriptif mengenai objek utama dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder yang peneliti peroleh dari berbagai sumber yang kredibel, yaitu artikel ilmiah, buku, majalah, dan berbagai sumber lain yang lazim digunakan dalam setiap penelitian. Data yang digunakan dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, pemotongan data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan teori hukum progresif oleh Profesor Sacipto Rahardjo terkait dan sejalan dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi dua belas persen. Hal ini dikarenakan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi dua belas persen memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dalam teori hukum progresif, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi dua belas persen dapat meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pembangunan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai ini hanya dikenakan pada barang mewah sehingga tidak menjadi masalah besar bagi masyarakat miskin. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan serta harus menghilangkan kebijakan lama, namun hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena salah satu ciri teori hukum progresif adalah menghantam semua kaidah hukum positif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Co-Authors Efendi, Syamsul Eka Pratiwi Meliana, Yang Ontran Sumantri Riyanto Rizka, Nanda Dwi Susanto, Deny Suwito Suwito Yassine, Chami