Ayuningtyas, Indah
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan Mareta, Iske; Ayuningtyas, Indah; Rosa, Dina; Islamiah, Nur Wahdaniah Ijatul
JURNAL PENDIDIKAN Vol 30 No 2 (2021): July
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/jp.v30i2.1522

Abstract

Ketimpangan dan pengkastaan dalam ranah pendidikan memembuat pemerintah bergerak untuk membuat kebijakan baru demi mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan zonasi disebut-sebut sebagai salah satu kebijakan yang mampu menjamin segala pengkastaan dan ketimpangan pendidikan dalam suatu sekolah favorit dan tidak favorit. Dengan menggunakan metode literatur review menggunakan kepustakaan dalam mengumpulkan referensi dari berbagai buku maupun jurnal yang terkait. Penelitian ini mencoba untuk menjawab hak sekolah dan hak siswa yang seperti apa yang terampas akibat kebijakan zonasi. Hasil yang kami temui mengemukakan bahwasannya kebijakan zonasi telah mampu melakukan ketimpangan pendidikan dalam pelabelan sekolah favorit namun tidak dengan ketimpangan kualiatas sebuah sekolah.Kata-kata Kunci: Pendidikan, Kebijakan, Zonasi
Mangkraknya Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah sebagai Representasi Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukabumi Ayuningtyas, Indah; Wahdatin, Nela; Novia, Seli
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13423

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam penyebab stagnasi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Sukabumi senilai Rp181 miliar yang terhenti sejak 2019 sebagai cerminan kerusakan tata kelola daerah. Metode yang digunakan yaitu, kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah dokumen resmi, regulasi, laporan media, dan publikasi akademik terkait tata kelola pemerintahan, proyek publik, serta manajemen pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangkraknya proyek bukan semata akibat persoalan teknis, tetapi merupakan akumulasi disfungsi struktural berupa perencanaan yang tidak berbasis data, ketidakterpaduan dokumen pembangunan, lemahnya kapasitas teknis aparatur, serta pengawasan internal yang cenderung bersifat administratif. Intervensi politik lokal semakin memperlemah konsistensi kebijakan, sehingga proses penganggaran dan pengadaan kehilangan transparansi, stabilitas, dan rasionalitas teknokratis. Terputusnya rantai integrasi perencanaan–penganggaran–pengawasan menyebabkan belanja modal bergerak tanpa arah strategis dan tanpa koreksi yang memadai, sehingga deviasi pekerjaan dan penyimpangan anggaran tidak terdeteksi sejak fase awal. Kondisi ini melahirkan pemborosan anggaran, hilangnya manfaat publik, mandeknya pelayanan, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak dapat bersifat parsial, tetapi memerlukan rekonstruksi menyeluruh melalui penguatan kapasitas teknokratis, reformasi mekanisme pengadaan, dan pembentukan forum pertanggungjawaban publik yang memungkinkan kontrol eksternal bekerja secara substantif. Tanpa pembenahan sistemik, proyek publik berskala besar akan tetap rentan mengalami stagnasi dan menimbulkan kerugian fiskal serta sosial bagi masyarakat. Keywords: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Internal, Perencanaan Anggaran, Birokrasi Daerah
Mangkraknya Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah sebagai Representasi Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sukabumi Ayuningtyas, Indah; Wahdatin, Nela; Novia, Seli
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13423

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam penyebab stagnasi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Sukabumi senilai Rp181 miliar yang terhenti sejak 2019 sebagai cerminan kerusakan tata kelola daerah. Metode yang digunakan yaitu, kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah dokumen resmi, regulasi, laporan media, dan publikasi akademik terkait tata kelola pemerintahan, proyek publik, serta manajemen pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mangkraknya proyek bukan semata akibat persoalan teknis, tetapi merupakan akumulasi disfungsi struktural berupa perencanaan yang tidak berbasis data, ketidakterpaduan dokumen pembangunan, lemahnya kapasitas teknis aparatur, serta pengawasan internal yang cenderung bersifat administratif. Intervensi politik lokal semakin memperlemah konsistensi kebijakan, sehingga proses penganggaran dan pengadaan kehilangan transparansi, stabilitas, dan rasionalitas teknokratis. Terputusnya rantai integrasi perencanaan–penganggaran–pengawasan menyebabkan belanja modal bergerak tanpa arah strategis dan tanpa koreksi yang memadai, sehingga deviasi pekerjaan dan penyimpangan anggaran tidak terdeteksi sejak fase awal. Kondisi ini melahirkan pemborosan anggaran, hilangnya manfaat publik, mandeknya pelayanan, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak dapat bersifat parsial, tetapi memerlukan rekonstruksi menyeluruh melalui penguatan kapasitas teknokratis, reformasi mekanisme pengadaan, dan pembentukan forum pertanggungjawaban publik yang memungkinkan kontrol eksternal bekerja secara substantif. Tanpa pembenahan sistemik, proyek publik berskala besar akan tetap rentan mengalami stagnasi dan menimbulkan kerugian fiskal serta sosial bagi masyarakat. Keywords: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Internal, Perencanaan Anggaran, Birokrasi Daerah