Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora (JPPSH) Kertha Widya : Jurnal Hukum
Mariadi, Ni Nyoman
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Mariadi, Ni Nyoman; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 5, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.727 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v5i3.42527

Abstract

Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)  terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.
PENERAPAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG TERKAIT RUMAH AMAN Setiawan, I Ketut Adi; Mariadi, Ni Nyoman; Sena, I Gede Arya Wira
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1526

Abstract

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terealisasi. Penelitian ini meneliti penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman dan kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng (DP2KBP3A). Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Penerapan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Buleleng Terkait Rumah Aman. Kabupaten Buleleng belum memiliki rumah aman untuk penanganan korban perempuan dan anak dari tindak kekerasan. DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan kerjasama dengan yayasan dan Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).
IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BULELENG) Apriawan, Kadek; Mariadi, Ni Nyoman; Surata, I Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat pentingnya peranan Notaris maka dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya senantiasa harus diawasi agar tidak merugikan masyarakat.Penelitian ini meneliti implementasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  dan bagaimana implikasi sehubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yang dilakukan di Majelis Pengawas Daerah Kabupaten  Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Implementasi Kode Etik Notaris oleh notaris-notaris di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun terakhir, hanya ada pelanggaran-pelanggaran kecil, yang tidak dilakukan lagi setelah ditegur. Implikasi Kode Etik Notaris pada notaris-notaris di Kabupaten Buleleng  berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, karena sebagai pengemban profesi hukum, notaris  yang berpegang teguh mentaati dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi.
PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA Putra, Gede Aldi Permana; Sena, I Gede Arya Wira; Mariadi, Ni Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v11i1.1527

Abstract

Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya menanggulangi pandemi Covid-19 pada Lapas/Ruta/LPKA melalui program asimilasi di rumah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja dan apa yang menjadi kendala dan upaya dalam pelaksanaan asimilasi di rumah pada Lapas Singaraja. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, lokasi penelitian di Lapas Singaraja, teknik pengumpulan data  menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi pada Lapas Singaraja sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 namun pelaksanaanya belum optimal. Kendalanya yaitu: 1) Tidak Adanya Penjamin 2) Terlambatnya Penerimaan Berkas Dari Instansi Terkait 3) Lamanya Narapidana Dititipkan Di Polsek/Polres Setempat. Upayanya yaitu: 1) Pihak Lapas melakukan sosialisasi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat 2) Lapas selaku instansi terakhir pada birokrasi hukum Indonesia semaksimal mungkin untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang baik terhadap pihak Kejaksaan selaku penerbit eksekusi dan pihak Pengadilan selaku penerbit putusan, dan 3) Pihak Lapas Singaraja mengupayakan untuk bersurat kepada instansi penahan jika terdakwa yang sudah diputus dapat dikirim ke Lapas untuk menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan dan eksekusi.
HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES DEOXY NUCLEIC ACID TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI Klarisa, Klarisa; Mariadi, Ni Nyoman
Kertha Widya Vol 11, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperjelas kedudukan anak luar kawin. Hubungan yang terbentuk antara anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA (Deoxy Nucleic Acid) terhadap ayah biologisnya akan menimbulkan hak perdata bagi anak tersebut. Putusan MK tersebut mengakomodasi status hukum dan hak perdata seorang anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA secara sah. Di Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal hanya mengenal pewaris adalah keturunan laki-laki/purusa dari hasil perkawinan yang sah secara hukum adat Bali. Anak astra dalam hukum waris adat Bali tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya, kecuali dipersengketakan. Permasalahannya adalah bagaimana hak waris pada anak luar kawin dengan pembuktian tes DNA dengan ayah biologis yang telah memiliki perjanjian paska kawin dengan istri sahnya menurut hukum waris adat Bali. Ditemukan bahwa pada situasi tersebut maka anak astra hanya bisa mendapatkan warisan berdasarkan kerelaan dari ayah biologis tanpa mengganggu harta dari istri sah ayah biologisnya.
Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Mariadi, Ni Nyoman; Arta, I Komang Kawi
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 5 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.727 KB) | DOI: 10.23887/jppsh.v5i3.42527

Abstract

Pengguna baik pihak PPAT maupun pihak kreditor pengguna HT-el yang salah memasukkan data, sehingga dari BPN (Badan Pertanahan Nasional)  terhambat untuk menyelesaikan secara cepat pengurusan HT-el. HT-el memang dapat mempercepat prosedur pengurusan hak tanggungan, namun masih ada suatu kendala lain seperti sistem atau jaringan yang eror pada saat proses pengurusan HT-el. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan kendala serta upaya Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dan ditambah melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekundernya. Sampel penelitian menggunakan sampel purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengurusan Hak Tanggungan Elektronik sudah efektif, namun apabila dikaji dengan teori efektivitas hukum. Pada bagian budaya hukum mengenai HT-el yang masih terdapat beberapa kendala yang harus perlu penyeseuaian budaya hukum yang semula pengurusan Hak Tanggungan secara manual dengan perkembangan teknologi sekarang menjadi pengurusan Hak Tanggungan secara elektronik. Kendala yang dihadapi dari sisi server dan jaringan, serta teknis penggunaan dari HT-el tersebut. Diperlukan suatu server yang memadai dan terus dilakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap HT-el tersebut kepada pengguna Ht-el, supaya pengguna dapat cepat beradaptasi dengan budaya hukum pengurusan HT-el saat ini.
Serangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Mariadi, Ni Nyoman; Surata, I Gede
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): April
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jppsh.v7i1.59211

Abstract

Adanya kebutuhan masayarakat akan papan yang terus berkembang, berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi atau pendekatan langsung dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Populasi yang digunakan adalah masyarakat petani yang menguasai dan memiliki tanah pertanian. Juga institusi pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian yang populasinya cukup banyak, oleh karena itu peneliti akan menggunakan purposive sampling yaitu melakukan penelitian dengan menitik beratkan pada keputusan peneliti dan tujuan studi. Setelah data terkumpul kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, yaitu menyusun data secara teratur dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Propil Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) di Kecamatan Buleleng, belum secara maksimum dilakukan. Kebijakan Pemerintah Daerah Buleleng dalam menyeimbangkan antara eksistensi LPPB dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Buleleng, sudah cukup terlihat dalam pemberian ijin peralihfungsian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Dan bentuk Perlindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng, diwujudkan dalam bentuk kontribusi, terutama diberikan subsidi pupuk, subsidi bibit, dan dana Pendidikan darianak petani yang lahannya ditunjuk sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Co-Authors Apriawan, Kadek I Komang Kawi Arta Klarisa, Klarisa Putra, Gede Aldi Permana Sena, I Gede Arya Wira Setiawan, I Ketut Adi Surata, I Gede Surata, I Nyoman