Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Public Sphere Review Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Radjikan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PROSES MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI DI DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGADILAN, DIVISI HARKAN, PT. PAL INDONESIA Siti Anisah; Radjikan
ABDIMAS Vol 4 No 04 (2024): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester tujuh jurusan administrasi negara FISIP UNTAG Surabaya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia Divisi Harkan di PT PAL Indonesia, 2) untuk mengetahui proses administrasi di Divisi Harkan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Divisi Harkan PT. PAL Indonesia. Hasil penelitian diperoleh : 1) Proses alur bisnis Divisi Harkan sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, 2) Pengalokasian pegawai sudah teralokasikan sesuai dengan kebutuhan personil yang ada, 3) Proses administrasi bisnis/ organisasi Divisi Harkan sudah berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Rachmawati, Nadila Rizki Tri; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1823

Abstract

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan collaborative governance yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO Bening, Bening; Radjikan; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1826

Abstract

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Lumpur Sidoarjo, dengan fokus pada pengendalian dampak bencana yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lumpur, berperan penting dalam menjalankan berbagai program dan langkah mitigasi yang diatur dalam Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 dalam pengendalian lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PPLS. Penelitiann ini menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 21 Tahun 2017 oleh PPLS telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Namun, meskipun beberapa capaian positif dapat diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Basuki, Muhammad Arief Basuki; Radjikan; Supri Hartono
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2553

Abstract

Salah satu syarat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Perluasan Pemenuhan Kelompok Masyarakat merupakan presentasi yang harus dikembangkan lebih lanjut secara konsisten sehingga masyarakat umum dapat mengajukan pertanyaan secara lebih efektif ke Dinas Pekerjaan Umum. Antar Negara Bagian dan Aset Perairan Pemerintahan Sidoarjo. Program yang dikenal dengan nama SIDORESIK ini juga dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Sidoarjo ikut serta. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Untuk mengetahui variabel-variabel yang menekan dan mendukung Rezim Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penyelidikan ini. Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi terkait penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Taman dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Meningkatkan Pemenuhan Masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. bidang. Hal ini harus terlihat dari otoritas publik yang sangat hebat dalam menjalankan sistem otoritatif, teknik program, metodologi pendukung aset, dan prosedur kelembagaan. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan meningkatkan kinerja layanan pengaduan. Kemudian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi standar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Program Keluarga Harapan Inklusif Kabupaten Gresik Fintiyah, Apriliya; Radjikan; Muhammad Roisul Basyar
Public Sphere Review Volume 5 Nomor 1: Maret 2026
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v5i1.192

Abstract

This study evaluates the implementation of Regent Regulation No. 47 of 2022 concerning the Inclusive Family Hope Program (PKH) in Gresik Regency through the dimensions of policy output and policy outcome using Ripley's (1985) evaluation framework. Using a descriptive evaluative qualitative approach, data were obtained through in-depth interviews with seven key informants, non-participant observation, and documentation study, and analyzed using the Miles and Huberman (1994) model. The results show mixed policy outcomes: high service accuracy and accountability through consistent distribution mechanisms, digital transparency, and multiple layers of control; sufficiently inclusive access with home visit innovations, although exclusion errors still exist; bias can be minimized but is still hampered by data inconsistencies; and program coverage and suitability are still limited due to budget constraints and the dilemma of recipient rotation. In terms of policy outcomes, short-term impacts are evident in increased public awareness, high rates of community reporting, and improved implementation capacity; medium-term impacts are seen in changes in community behavior and government responsiveness. However, the long-term impact still serves as a basic safety net for vulnerable groups. The main supporting factors are political commitment, cross-level coordination, and electronic data systems; while obstacles include budget constraints, unsynchronized data, insufficient monitoring, and inadequate assistance amounts. The study recommends expanding coverage through funding diversification, data synchronization, strengthened monitoring, evaluation of the rotation system and assistance amounts, and integration with empowerment programs. This study enriches the social policy evaluation literature and emphasizes the importance of sustainable program design for groups with permanent limitations.
Implementasi Kebijakan Normalisasi Sungai Kalianak di Kota Surabaya dalam Mendukung Penataan Ruang Wilayah Putri , Falindra Syahla; Radjikan; Muhammad Roisul Basyar
Public Sphere Review Volume 5 Nomor 1: Maret 2026
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v5i1.193

Abstract

The Kalianak River represents one of the most critical flood-prone areas in Surabaya due to severe narrowing, sedimentation, and reduced water capacity, which have repeatedly caused flooding events. The Surabaya City Government implemented a river normalization policy based on Regional Regulation No. 12 of 2014 concerning Spatial Planning (RTRW) for 2014–2034 as part of flood mitigation and spatial management efforts. This study aims to analyze the effectiveness of policy implementation using the Van Meter and Van Horn model, focusing on six implementation indicators. This research employs a qualitative descriptive approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants in this study consisted of officials from the Surabaya City Government, particularly the Public Works Department (Dinas PU), local authorities, and community members living around the KalianaK River area. The findings indicate that the implementation of the river normalization policy has been relatively effective in terms of policy clarity, inter-agency coordination, and implementer commitment. However, several obstacles remain, including social resistance, economic limitations, and political pressures. Therefore, a stronger social approach, law enforcement, and community engagement are required to ensure the sustainability of the policy implementation.
Co-Authors Alfarizi, Risa Angelia Dyah Ayu Larasati Basuki, Muhammad Arief Basuki Basyar, Muhammad Roisul Bening, Bening Christiaan, Priscila Margaret Devie Mahardikasari Djoko Widodo Endang Indartuti Fintiyah, Apriliya Hartono, Supri Muhammad Roisul Basyar Permata, Esandra Antenski Putri , Falindra Syahla RACHMAT HIDAYAT Rachmawati, Nadila Rizki Tri Salsabila, Hilda Nurtin Sari, Indah Ulkiya Siti Anisah Utami, Wahyuning Tri