Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Radjikan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
PROSES MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI DI DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGADILAN, DIVISI HARKAN, PT. PAL INDONESIA Siti Anisah; Radjikan
ABDIMAS Vol 4 No 04 (2024): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester tujuh jurusan administrasi negara FISIP UNTAG Surabaya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia Divisi Harkan di PT PAL Indonesia, 2) untuk mengetahui proses administrasi di Divisi Harkan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Divisi Harkan PT. PAL Indonesia. Hasil penelitian diperoleh : 1) Proses alur bisnis Divisi Harkan sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, 2) Pengalokasian pegawai sudah teralokasikan sesuai dengan kebutuhan personil yang ada, 3) Proses administrasi bisnis/ organisasi Divisi Harkan sudah berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Rachmawati, Nadila Rizki Tri; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1823

Abstract

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan collaborative governance yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO Bening, Bening; Radjikan; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1826

Abstract

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Lumpur Sidoarjo, dengan fokus pada pengendalian dampak bencana yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lumpur, berperan penting dalam menjalankan berbagai program dan langkah mitigasi yang diatur dalam Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 dalam pengendalian lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PPLS. Penelitiann ini menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 21 Tahun 2017 oleh PPLS telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Namun, meskipun beberapa capaian positif dapat diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Ardiansyah, Jibran; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
STRATEGI PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Basuki, Muhammad Arief Basuki; Radjikan; Supri Hartono
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 4 No. 2 (2024): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v4i2.2553

Abstract

Salah satu syarat bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, Perluasan Pemenuhan Kelompok Masyarakat merupakan presentasi yang harus dikembangkan lebih lanjut secara konsisten sehingga masyarakat umum dapat mengajukan pertanyaan secara lebih efektif ke Dinas Pekerjaan Umum. Antar Negara Bagian dan Aset Perairan Pemerintahan Sidoarjo. Program yang dikenal dengan nama SIDORESIK ini juga dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk pertama kalinya seluruh kecamatan di Sidoarjo ikut serta. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Jalan dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Untuk mengetahui variabel-variabel yang menekan dan mendukung Rezim Sidoarjo dalam Memperluas Pemenuhan Kelompok Masyarakat. Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penyelidikan ini. Observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi terkait penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknik Bantuan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Taman dan Aset Air Pemerintahan Sidoarjo dalam Meningkatkan Pemenuhan Masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya. bidang. Hal ini harus terlihat dari otoritas publik yang sangat hebat dalam menjalankan sistem otoritatif, teknik program, metodologi pendukung aset, dan prosedur kelembagaan. Guna meningkatkan kepuasan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan meningkatkan kinerja layanan pengaduan. Kemudian secara umum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berhasil memenuhi standar dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
DAMPAK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT “GRESIK SEHATI” DALAM ASPEK SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT: Studi Kasus di Desa Slempit Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur Haryana, David; Murti, Indah; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2541

Abstract

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati di Desa Slempit, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, merupakan bentuk pemenuhan akses kesehatan dan bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Kehadiran rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga memunculkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pembangunan rumah sakit tersebut terhadap masyarakat Desa Slempit, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan rumah sakit memberikan dampak individu berupa peningkatan rasa aman, ketenangan psikologis, peluang kerja, dan perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan terlihat melalui perubahan fisik kawasan dan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi di sekitar rumah sakit. Dampak organisasional tercermin dari terjalinnya kolaborasi antara rumah sakit dengan organisasi masyarakat desa, meskipun intensitasnya belum optimal. Dampak masyarakat terlihat dari meningkatnya mobilitas ekonomi, bertambahnya UMKM baru, serta meningkatnya akses layanan kesehatan. Sementara itu, dampak terhadap sistem sosial menunjukkan adanya peningkatan keterbukaan masyarakat terhadap perubahan serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga publik. Faktor pendukung meliputi lokasi strategis, kebutuhan kesehatan masyarakat yang tinggi, dan dukungan pemerintah desa. Adapun faktor penghambat meliputi masih terbatasnya sosialisasi, persaingan usaha, serta belum meratanya manfaat ekonomi bagi seluruh warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Rumah Sakit Gresik Sehati memberikan dampak sosial-ekonomi yang mayoritas positif, namun masih memerlukan optimalisasi agar manfaatnya lebih merata dan berkelanjutan.
PENERAPAN PROGRAM SMART CITY PADA KONSEP SMART ENVIRONMENT: Studi di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Sari, Vera Kartika; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2542

Abstract

Penerapan kerangka Smart City pada sektor lingkungan merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Berangkat dari konteks kebijakan tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi program Smart Environment di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan analitis. Teori ini memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap karakteristik kebijakan, termasuk kejelasan tujuan dan kemampuan operasionalisasi program variabel non peraturan yang mempengaruhi proses implementasi, seperti kondisi sosial, politik, dan kelembagaan; serta tahapan implementasi kebijakan pada level administrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, dengan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Smart Environment memiliki tujuan yang relatif jelas dan selaras dengan roadmap Smart City Surabaya. Namun, keterbatasan sumber daya, kesiapan teknologi, dan variasi kapasitas teknis pada tingkat kecamatan menghambat kejelasan operasionalnya. Faktor non-statutori, terutama ketimpangan literasi teknologi masyarakat, lemahnya integrasi kelembagaan, serta variabilitas komitmen pemangku kepentingan, turut memengaruhi efektivitas implementasi. Meskipun sejumlah inovasi digital seperti sistem informasi persampahan berbasis web, perangkat real-time monitoring kualitas lingkungan, dan platform pelaporan masyarakat telah diadopsi, proses implementasi masih berjalan secara terfragmentasi antar-tahapan administrasi. Kondisi ini menempatkan penerapan Smart Environment pada fase transisional yang memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta perluasan partisipasi publik agar sesuai dengan kriteria efektivitas implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier.
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Paba, Maria Theresia; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2543

Abstract

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KABUPATEN NAGEKEO Nuwa, Marianus Waghi; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2546

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan (Ternak) diterbitkan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan mencegah gangguan aktivitas masyarakat akibat hewan ternak yang berkeliaran. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban hewan ternak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Dinas Peternakan dan Satpol PP Kabupaten Nagekeo. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn digunakan sebagai analisis utama dengan melihat aspek standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial ekonomi, serta sikap pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi minimnya jumlah personel Satpol PP, kurangnya fasilitas kandang penampungan, budaya beternak secara bebas, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Sementara itu, faktor pendukung berasal dari regulasi yang jelas dan dukungan sebagian aparat pelaksana. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas pendukung untuk mewujudkan ketertiban hewan ternak di Kabupaten Nagekeo.
KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAWA TIMUR DALAM PENGAWASAN MALADMINISTRASI Sofiana; Radjikan
ABDIMAS Vol 6 No 01 (2026): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v6i01.2683

Abstract

Kegiatan magang ini dilandaskan pada skema Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memiliki tujuan dalam memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri lewat berbagai kegiatan di luar kelas perkuliahan. Tujuan daripada kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengenal lebih mengenai lembaga Ombudsman serta mengetahui alur pelaporan hingga tindakan terhadap laporan. Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh penulis adalah Magang Mandiri. Teknik pengambilan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data disajikan melalui metode analisis berikut seperti, reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil dari kegiatan magang menunjukkan selama 40 hari Kerja melaksanakan magang di Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jawa Timur, penulis menerima berbagai pengarahan dari staff PVL. Keasistenan Bidang Pemeriksaan, dan Keasistenan Bidang Pencegahan tetang mekanisme laporan, output, dan verifikasi Laporan. Selain itu, penulis juga menerima berbagai tugas yang diberikan oleh staff-staff Ombudsman yang bertujuan untuk lebih mengenal maladministrasi dalam pemerintahan seperti Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), penyusunan SKPD, Penyusunan LHPD, dan Notulen rapat. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah Ombudsman menjadi lembaga yang mengimplementasikan teori-teori tersebut secara nyata, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berkeadilan bagi masyarakat.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim, Achluddin Ibnu Alfarizi, Risa Angelia Dyah Ayu Larasati Ardiansyah, Jibran Basuki, Muhammad Arief Basuki Basyar, Muhammad Roisul Bening, Bening Christiaan, Priscila Margaret Devie Mahardikasari Djoko Widodo Endang Indartuti, Endang Hartono, Supri Haryana, David Indah Murti, Indah Nuwa, Marianus Waghi Paba, Maria Theresia Permata, Esandra Antenski RACHMAT HIDAYAT Rachmawati, Nadila Rizki Tri Salsabila, Hilda Nurtin Sari, Indah Ulkiya Sari, Vera Kartika Siti Anisah Sofiana Utami, Wahyuning Tri