Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PROSES MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI DI DEPARTEMEN PERENCANAAN DAN PENGADILAN, DIVISI HARKAN, PT. PAL INDONESIA Siti Anisah; Radjikan
ABDIMAS Vol 4 No 04 (2024): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Kerja Lapangan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa semester tujuh jurusan administrasi negara FISIP UNTAG Surabaya. Mata kuliah ini membekali mahasiswa pengetahuan tentang kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematik dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia Divisi Harkan di PT PAL Indonesia, 2) untuk mengetahui proses administrasi di Divisi Harkan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Divisi Harkan PT. PAL Indonesia. Hasil penelitian diperoleh : 1) Proses alur bisnis Divisi Harkan sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya, 2) Pengalokasian pegawai sudah teralokasikan sesuai dengan kebutuhan personil yang ada, 3) Proses administrasi bisnis/ organisasi Divisi Harkan sudah berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Rachmawati, Nadila Rizki Tri; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1823

Abstract

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan collaborative governance yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO Bening, Bening; Radjikan; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1826

Abstract

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Lumpur Sidoarjo, dengan fokus pada pengendalian dampak bencana yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lumpur, berperan penting dalam menjalankan berbagai program dan langkah mitigasi yang diatur dalam Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 dalam pengendalian lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PPLS. Penelitiann ini menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 21 Tahun 2017 oleh PPLS telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Namun, meskipun beberapa capaian positif dapat diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Ardiansyah, Jibran; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.