Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK JAWA TIMUR Devie Mahardikasari; Radjikan
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Vol. 1 No. 4 (2023): Januari
Publisher : CV Putra Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58540/jipsi.v1i4.102

Abstract

This study aims to determine population services in the Karangan District Office and the constraints faced in population services. This research uses a qualitative research type with a descriptive approach, which focuses on population services in the Karangan District Office. The research location was carried out at the Karangan District Office, Trenggalek Regency, East Java by collecting research data through direct observation then conducting interviews and taking documentation as evidence. Based on the results of research conducted on population services at the Karangan District Office, they have met service standards on indicators of conformity to requirements. Information regarding requirements and types of services has been provided widely through the website, the requirements provided have been adjusted to the needs in completing the service process. On the indicator of ease of procedure, ease of service has been given to a one-door system where the flow of document management services is very short and fast. On the speed indicator, the average time needed in the service process is around 5-10 minutes depending on the type of service and the completeness of the requirements. On the indicator of fairness of fees/tariffs in all types of services, there is no charge whatsoever. On the indicator of the ability of officers, it is necessary to increase the competency of service officers related to information technology. The indicators for the quality of infrastructure are sufficient, but there is a need for improvement, especially infrastructure that supports service processes such as air conditioning and computers. In the indicator for handling complaints, service users are still lacking in providing information on filling out the suggestion box and there is no standard operating procedure for handling this resulting in a lack of proper coordination regarding incoming complaints.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR Angelia Dyah Ayu Larasati; Supri Hartono; Radjikan
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4363

Abstract

Menumpuknya jumlah penduduk di Kota Surabaya yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan, termasuk juga bagi para penyandang disabilitas. Dengan jumlah adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya tengah berusaha untuk mengurangi dan memperbaiki situasi tersebut dengan mengadakan Job Fair. Dalam Job Fair tersebut juga memberikan kesempatan bekerja khusus untuk karyawan penyandang disabilitas. Selain mengadakan Job Fair, Pemerintah Kota Surabaya juga mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 9 Tahun 2024 tentang pemberian perlindungan bagi penyandang disabilitas, dengan harapan agar para penyandang disabilitas di Kota Surabaya juga dapat mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia seperti mendapat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga pekerjaan guna menaikkan taraf hidup mereka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa penerapan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas Di Kota Surabaya masih belum maksimal, karena beberapa pihak swasta belum dapat secara penuh menerima pekerja penyandang disabilitas.
PEMBERDAYAAN RELAWAN ANTI NARKOBA DALAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI BNN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Utami, Wahyuning Tri; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i04.1619

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan relawan anti narkoba oleh BNN Kota Surabaya dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba di BNN Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) yang meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan metode Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclution Drawing & Verifying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pemberdayaan Relawan Anti Narkoba dalam Optimalisasi Kebijakan P4GN di BNN Kota Surabaya sudah relatif optimal. Hal ini ditunjukkan pada tahap penyadaran, proses pemberdayaan relawan anti narkoba dilakukan melalui pembentukan Penggiat P4GN. Pada tahap pengkapasitasan proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan Relawan Anti Narkoba/Penggiat P4GN. Sedangkan pada tahap pendayaan, pemberdayaan relawan anti narkoba/penggiat P4GN dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada relawan/penggiat untuk melakukan kegiatan P4GN di lingkungan masing-masing. Namun terdapat beberapa kendala dalam melakukan pemberdayaan relawan anti narkoba, diantaranya yaitu kendala dalam hal anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai, kendala waktu karena kesibukan yang dimiliki oleh Penggiat P4GN, kendala dalam komunikasi antar anggota organisasi relawan anti narkoba, kendala Penggiat P4GN/relawan anti narkoba yang belum mendalami arti dari relawan itu sendiri sehingga seringkali masih berfokus pada nilai angka/finansial, serta kendala belum meratanya Penggiat P4GN/Relawan Anti Narkoba di Surabaya.
GAYA KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKTAKAN KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN MANUKAN KULON KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Permata, Esandra Antenski; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1637

Abstract

Masa sekarang kepemimpinan menjadi topik pembicaraan. Tidak hanya di lingkungan organisasi, pemimpin suatu wilayah bahkan negara pun hal ini bisa terjadi. Dalam organisasi pemerintahan kelurahan, kepemimpinan akan mempengaruhi kesuksesan ataupun kegagalan saat melaksanakan tugas juga penyelenggaraan pemerintahan, dengan kepemimpinan yang didorong kemampuan pemerintah yang memenuhi, sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik dapat terpenuhi, begitupun dengan lemahnya kepemimpinan akan menjadi faktor penyebab runtuhnya kinerja birokrasi yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gaya kepemimpinan Lurah serta melihat faktor pendukung dan faktor penghambatnya dalam meningkatkan kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Manukan Kulon Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional Lurah memberikan dampak positif terhadap motivasi dan komitmen pegawai dalam mencapai tujuan bersama. Sementara itu, gaya kepemimpinan demokratis memberikan ruang bagi partisipasi pegawai dalam pengambilan keputusan yang meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam proses organisasi. Adanya komunikasi harmonis tentunya menjadi faktor pendukung terhadap tercapainya tujuan pelaksanaan administrasi pemerintahan, namun masih kurangnya keterampilan SDM yang mengunakan teknologi yang menjadi faktor penghambat.
ANALISIS PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SATPAS COLOMBO SURABAYA JAWA TIMUR Christiaan, Priscila Margaret; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1638

Abstract

Pelayanan publik adalah kegiatan penyediaan jasa untuk masyarakat. Pelayanan ini biasa dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara. Karena menyangkut hidup banyak orang, maka pelayanan publik membutuhkan konsep, design, tata nilai, dan sistem yang berbeda dengan pelayanan yang bersifat pribadi. SATPAS Colombo Surabaya (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM) adalah salah satu instansi pemerintah di Jawa Timur terutama kota surabaya yang dibentuk untuk mempercepat dalam memberikan pelayanan kepentingan masyarakat berupa barang. Pembentukan Satpas Colombo Surabaya ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat. Satpas diartikan sebagai instansi pemerintah yang berkepentingan dalam memberikan kepuasan dalam pembuatan surat izin mengemudi. Penelitian ini menggunakan analisis pelayanan prima dalam pengruusan surat izin mengemudi di Satpas Colombo Surabaya. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pelayanan prima dalam pengurusan surat izin mengemudi di Satpas Colombo Surabaya, terutama dalam mekanisme dan prosedur pelayanan pengurusan surat izin mengemudi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA SIDOARJO JAWA TIMUR Salsabila, Hilda Nurtin; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1640

Abstract

Kota Sidoarjo sendiri selain menempati posisi pertama sebagai penghasil sampah terbanyak. Banyaknya sampah yang dihasilkan tiap tahunnya akan menimbulkan banyak masalah mulai dari pencemaran sungai, masalah pengelolaan sampah, dan dampak pada lingkungan. Pengawasan terhadap terhadap pengelolaan dan penanganan sampah merupakan kewenangan dari DLH, sesuai pada Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo atas dasar untuk memberitahukan tata kelola sampah serta retribusi yang sudah ditetapkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas lingkungan hidup Kota Sidoarjo. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah ini perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah berjalan secara optimal. Dengan adanya Dinas lingkungan hidup Kota Sidoarjo bisa meningkatkan kebersihan dan kerapian di kota Sidoarjo. Faktor pendukung bagi dinas kebersihan dan lingkungan hidup di antaranya komitmen kuat terhadap dari pemerintah daerah,alokasi anggaran yang mewadai, serta ikatan kerja sama yang baik dengan pihak Tps dan Tpa dan masyarakat.dengana danya dukungan teknologi dan informasi juga mendapatakan penanganan terhadap keluhan di masyarakat, pihak Tps dan Tpa. Namun terdapat faktor penghambat yang perlu di atasi yakni kendala di peraturan bupati no 51 tahun 2023 yang terbaru, dengan ini menjadikan pihak Dinas lingkungan hidup ini memulai ulang program pengelolaan sampah dan mengembangkan mulai dari awal lagi sehingga dapat di nyatakan berhasil seperti peraturan Daerah no 6 tahun 2012.
PERAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN FASILITAS BAGI DISABILITAS DI TERMINAL TIPE A ARYA WIRARAJA KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR Alfarizi, Risa; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1641

Abstract

Transportasi umum memiliki peran vital/penting bagi manusia di wilayah perkotaan dan pedesaan khusus nya bagi penyandang disabilitas. Karena itu, ada kebutuhan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar mobilitas manusia berlangsung aman, nyaman, teratur, baik dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang efisien terutama dalam hal kecepatan, biaya rendah. Dalam konteks ini, penyediaan transportasi umum khusus nya bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Metode penelitian kualitatif, adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan yang dirumuskan BPTD Kelas II Jawa Timur belum memadai .​​​​​​ Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas , atau bahkan kurang kesadaran , terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BPTD.​​​ Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam melakukan sosialisasi dan sosialisasi informasi terkait kebijakan tersebut kepada masyarakat secara lebih efektif .​ Selain itu, fasilitas di terminal juga masih dirasa belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas , hal ini menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas untuk menjamin aksesibilitas yang memadai bagi disabilitas.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR Hidayat, Rachmat; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1653

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana program dijalankan dan faktor-faktor yang membantu atau menghambat keberhasilannya. jenis penelitian yang digunakan adalahndeskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian berfokus model implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Meskipun terjadi penurunan jumlah pengguna narkoba di Surabaya, tantangan seperti keterbatasan sumber daya masih ada. Program P4GN melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menggunakan berbagai strategi. Untuk meningkatkan efektivitas, penjangkauan, koordinasi, pengembangan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun program ini telah mencapai beberapa keberhasilan, upaya dan perbaikan yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Surabaya.
MANAJEMEN STRATEGI PT KERETA COMMUTER INDONESIA WILAYAH VIII SURABAYA DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN PENUMPANG KERETA RUTE SURABAYA-BLITAR Sari, Indah Ulkiya; Widodo, Joko; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i05.1660

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari frekuensi perjalanan kereta commuter yang relatif tinggi sehingga banyak penumpang yang tidak kebagian tiket kereta dan terdapat penumpang yang duduk tidak sesuai dengan nomor kursinya. Dengan demikian, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi dari PT Kereta Commuter Indonesia dalam meningkatkan kepuasan penumpang serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Stasiun Wonokromo yang terletak di Jagir, Wonokromo, Surabaya. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa rata-rata penumpang sudah cukup puas, yang dimana penumpang kereta commuter line rute Surabaya-Blitar menyampaikan sudah sesuai dengan apa yang penumpang harapkan. Tetapi masih ada penumpang yang memberikan kritik maupun keluhan terhadap transportasi ini. Adapun strategi yang dapat dijadikan sebagai faktor kunci keberhasilannya adalah sebagai berikut: (1) Lakukanlah survey kepada penumpang karena dengan adanya saran dan masukannya pihak KCI dapat terus mengedepankan fasilitas yang lebih baik lagi. (2) Lakukanlah penambahan dan perbaikan fasilitas terkait papan informasi dan penunjuk arah agar penumpang tidak bingung dengan rute perjalanan, sehingga penumpang tidak beralih ke transportasi lain, seperti ojek online. (3) Lakukanlah pemantauan dan evaluasi secara berkala agar menjadi transportasi yang unggul dan nyaman sehingga bisa terbentuknya integrasi antar transportasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kritik maupun masukan dari penumpang merupakan sebuah peluang bagi PT Kereta Commuter Indonesia karena bisa tau apa yang dibutuhkan penumpang, seperti apa yang masih kurang, apa yang perlu perbaiki, dan apa yang perlu dievaluasi. Jika penemumpang merasa puas dan nyaman, pasti akan naik kereta ini lagi sehingga bisa mencakup tentang keuangan.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BIDANG PERATURAN DESA DI DESA SAMBIKEREP DAN DESA WENGKAL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK Indartuti, Endang; Radjikan
ABDIMAS Vol 3 No 06 (2023): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan administrasi pemerintahan desa, khususnya di bidang Peraturan Desa adalah kegiatan dengan tujuan meningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa yang diperuntukkan bagi perangkat desa baik Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan penyuluhan, pendampingan dan pemberdayaan administrasi pemerintahan desa ini selain sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai wujud kontribusi sivitas akademika kepada masyarakat, juga bermanfaat juga bagi Desa Sambikerep dan Desa Wengkal. Kebetulan kedua desa tersebut, baru saja merekrut perangkat desa baru, Desa Wengkal ada 4 orang dan Desa Sambikerep 3 orang perangkat desa baru. Guna berbagi bidang ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan di bidang Peraturan Desa ini dilakukan dalam bentuk, observasi, advokasi, pelatihan, dan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dalam memecahkan dan mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Desa Sambikerep maupun Desa Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.