Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal Evidence Of Law

Hak Ulayat dan Kepentingan Nasional di IKN : Mana yang Lebih Didahulukan? Pribadi, Izaz Dhiasyabana; Moh Saleh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak ulayat dalam pembangunan IKN serta menilai keseimbangan antara pengakuan hak masyarakat adat dengan tuntutan kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum, yang dipadukan dengan studi literatur mengenai praktik pengelolaan hak ulayat di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional hak ulayat diakui dan dilindungi, namun pelaksanaannya sering kali dibatasi oleh dalih kepentingan nasional, khususnya dalam proyek strategis negara seperti pembangunan IKN. Ketidakharmonisan regulasi dan lemahnya mekanisme perlindungan hak masyarakat adat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kebijakan integratif yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian dari kepentingan nasional, bukan sebagai hambatan, sehingga pembangunan IKN dapat berlangsung secara berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Batasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam Verifikasi Surat Kuasa Digital Intani, Aulia Anugrah; Moh Saleh
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1511

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisa sejauh apa batasan pada tanggung jawab notaris untuk memverifikasi surat kuasa digital karena terdapat PMPJ. Dalam implementasinya PMPJ untuk memverifikasi kuasa digital menghadapi tantangan validasi identitas dan otentifikasi dokumen. Penelitian ini akan menganalisa batasan penerapan PMPJ terkait keterbatasan alat verifikasi pada identitas digital serta kesenjangan pada aturan notaris dan PMPJ dalam ranah digitalisasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni normatif dengan menganalisa peraturan dan jurnal. Hasil pada tulisan ini menyatakan bahwa notaris perlu pedoman dalam mengintegrasikan PMPJ untuk memverifikasi surat kuasa digital. Rekomendasi akan difokuskan pada penyempurnaan pada undang-undang jabaran notaris (UUJN) agar sejalan dengan perkembangan transaksi digital dan adanya peningkatan untuk kapasitas identifikasi dokumen digital.