Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Private Law
Arifin Dilaga, Zaenal
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Private Law

 1 
Perceraian Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus Di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Kholvi, Nifa; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to identify the factors and legal consequences of non-judicial divorce, as well as solutions for its eradication among the community in Karijawa Village, Dompu District. The research conducted is empirical. The findings indicate that economic factors are the most dominant influence on the occurrence of unofficial divorce. This is evident as the majority of the community in Karijawa Village falls into the low-income category, with most of them working as laborers. The legal consequences have a significant impact on the rights of children and wives. Post-divorce, husbands are often absolved of any responsibility to support their children or ex-wives. Furthermore, it impacts the legal status of the divorce itself.
Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjan Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana Santoso, Windy Pratiwi Candra; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasakan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena  adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik  oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan  bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.
Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900

Abstract

Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.
Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Putri Anggriani, Rica; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3937

Abstract

This study aims to find out first how to bind patens as fiduciary guarantees and how to execute patents as fiduciary guarantees. The type of research used is normative research, with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research show that the binding of patents rights as fiduciary guarantees can be used as fiduciary guarantees can be used as collateral objects by binding the paten rights to fiduciary guarantee institutions because patent rights are part of intellectual property rights where patent rights have economic principles that will provide economic benefits to the owner patents. Patents can be bound by fiduciary guarantees because patents are intangible movable objects included in the fiduciary guarantee category, the way to execute patents right in a written agreement because in general patents rights cannot be sold in public auctions, or sold on the securities trading market so that if execution is carried out by selling underhanded it will result in at transfer of patents rights wich is carried out in a written agreement in the form of a notarial deed and registered or recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights (Ditjen HAKI) and subject to administration fees.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penaganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro Dwi Santika, Sri Ayu; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan yuris terhadap penanganan wanprestasi pada pengerjaan proyek monumen akibat keterlambatan penyelesaian konstrusksi serta upaya hukum terhadap penanganan wanprestasi oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun hasil penelitian ini ialah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan bagian dari tidak dipenuhinya prestasi atau isi dari kontak atau bisa disebut wanprestasi. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dua alternatif yang dapat di tempuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan pneyelesaian konstruksi, yaitu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan perpanjangan waktu kontrak yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterlambatan penyelesaian konstruksi bangunan diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmatch yaitu curah hujan tinggi, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada keterlambatan penyelesaian bangunan yaitu pemberian perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sebesar Rp. 560.164,60 perhari.
Perceraian Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus Di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Kholvi, Nifa; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/14qmgk30

Abstract

This research aims to identify the factors and legal consequences of non-judicial divorce, as well as solutions for its eradication among the community in Karijawa Village, Dompu District. The research conducted is empirical. The findings indicate that economic factors are the most dominant influence on the occurrence of unofficial divorce. This is evident as the majority of the community in Karijawa Village falls into the low-income category, with most of them working as laborers. The legal consequences have a significant impact on the rights of children and wives. Post-divorce, husbands are often absolved of any responsibility to support their children or ex-wives. Furthermore, it impacts the legal status of the divorce itself.
Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjan Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana Santoso, Windy Pratiwi Candra; Arifin Dilaga, Zaenal
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasakan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena  adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik  oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan  bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.
Co-Authors Ahmad Zaeny Dwi Santika, Sri Ayu Fathoni, M. Yazid Kholvi, Nifa Putri Anggriani, Rica Sahruddin, Sahruddin Santoso, Windy Pratiwi Candra