Articles
<![CDATA[Perceraian Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus Di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ]]>
<![CDATA[Kholvi, Nifa]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims to identify the factors and legal consequences of non-judicial divorce, as well as solutions for its eradication among the community in Karijawa Village, Dompu District. The research conducted is empirical. The findings indicate that economic factors are the most dominant influence on the occurrence of unofficial divorce. This is evident as the majority of the community in Karijawa Village falls into the low-income category, with most of them working as laborers. The legal consequences have a significant impact on the rights of children and wives. Post-divorce, husbands are often absolved of any responsibility to support their children or ex-wives. Furthermore, it impacts the legal status of the divorce itself.]]>
<![CDATA[Pengaturan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Pra BPJS Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Asyhadie, Zaeny]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.268
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebelum berlakunya UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis terhadap bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrin/ pendapat para sarjana yang berkaitan dengan jaminan sosial. Semua bahan hukum dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dari hasil kajian diketahui bahwa Istilah Jaminan Sosial baru dikenal dengan keluarnya UU. No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dipertegas lagi dengan UU. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu dengan UU. 33 Tahun 1947 hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian dan penggantian kerugian tersebut harus dimohonkan ke Pengusaha/Perusahan. Peraturan perundangan yang berlaku sebelum keluarnya UU. No. 24 Tahun 2011 ternyata mempunyai banyak kelemahan, yaitu : (a) Jaminan sosial bagi pekerja buruh disamakan dengan penggantian kerugian, (b)perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian (jaminan social), (c) Jaminan sosial tersebut harus dimohonkan ke perusahan, dan (d) tidak semua pekerja/buruh dapat dipertanggungkan dalam program Pertanggungan, Sakit, Hamil dan Bersalin.]]>
<![CDATA[Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjan Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana ]]>
<![CDATA[Santoso, Windy Pratiwi Candra]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6403
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasakan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Waris Yang Belum Dibagi Dalam Perspektif Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1197
<![CDATA[Penelitian in bertujuan untuk menganalisis implikasi terhadap penerbitan sertifikat atas tanah kepada salah satu ahli waris dan menganalisi tanggungjawab negara (BPN) terkait pembuatan sertifikat tanah atas nama salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Implikasi penerbitan sertifikat dan tanggungjwab negara pada tahap akhir bergantung pada sistem pendaftaran dan sistem publiksasi pendaftaran tanah yang dianut oleh negara. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan sistem pendaftaran Hak dengan sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem publikasi negatif, sebaliknya sistem publikasi positif menerapkan prinsiple insurance yang didalamnya terdapat tanggung jawab negara menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah melalui proses pendaftaran. Kesalahan yang dilakukan oleh negara dalam pendaftaran tanah, termasuk dibidang waris, jika tanah tersebut merupakan tanah bersama namun dengan manipulasi tertentu oleh oknum tertentu kemudian terbit atas nama seseorang ahli waris maka negara bertanggungjawab penuh terhadap kesalahan penerbitan sertifikat tersebut. Tanggung jawab tersebut bersifat strict liability (mutlak) berupa kompensasi atau ganti rugi terhadap pihak yang telah dirugikan.]]>
<![CDATA[Konseptualisasi Pengaturan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah berbasikan kepastian Hukum dan Keadilan ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>;
<![CDATA[Sahruddin, Sahruddin]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3900
<![CDATA[Permasalahan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan menarik untuk selalu menjadi bahan kajian Keberagaman penilaian dalam perjanjian jual beli hak atas tanah tergambar baik sebelum dan sesudah UUPA. Penelitian ini akan memfokuskan diri mengetahui konsep pengaturan perjanjian jual beli Hak Atas Tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA, konsep peralihan hak atas tanah di Indonesia jika dilihat dari perbandingan dalam konsep abstract system dan causal system, serta konsep peralihan hak atas tanah yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, peralihan hak atas tanah melalui jual beli menekankan pada pejabat yang berwenang dalam jual beli hak atas tanah namun di masayarakat sebagian tetap menggunakan hukum adat sebagai dasar perjanjian jual beli hak atas tanah. Jika melihat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, dapat dikatakan KUHPedata menganut sistem campuran yakni causal-asbtract system. Sistem ini secara tidak langsung serupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 namun dilapisi dengan semangat yang ada dalam UUPA.. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perjanjian jual beli hak atas tanah maka diperlukan pengaturan yang pasti terkait antara perjanjian jual beli dengan menggunakan akta PPAT dan perjanjian jual beli dengan cara adat. Penegasan ini diperlukan supaya masyarakat memiliki kejelasan mengenai patokan berprilaku, khususnya terhadap pegangan yang diyakini untuk mendapat perlindungan hukum dalam melakukan transaksi jual beli tanah.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Sertifikat Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ]]>
<![CDATA[Putri Anggriani, Rica]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3937
<![CDATA[This study aims to find out first how to bind patens as fiduciary guarantees and how to execute patents as fiduciary guarantees. The type of research used is normative research, with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research show that the binding of patents rights as fiduciary guarantees can be used as fiduciary guarantees can be used as collateral objects by binding the paten rights to fiduciary guarantee institutions because patent rights are part of intellectual property rights where patent rights have economic principles that will provide economic benefits to the owner patents. Patents can be bound by fiduciary guarantees because patents are intangible movable objects included in the fiduciary guarantee category, the way to execute patents right in a written agreement because in general patents rights cannot be sold in public auctions, or sold on the securities trading market so that if execution is carried out by selling underhanded it will result in at transfer of patents rights wich is carried out in a written agreement in the form of a notarial deed and registered or recorded at the Directorate General of Intellectual Property Rights (Ditjen HAKI) and subject to administration fees.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Penaganan Wanprestasi Pada Pengerjaan Proyek Monumen Mataram Metro ]]>
<![CDATA[Dwi Santika, Sri Ayu]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4879
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tinjauan yuris terhadap penanganan wanprestasi pada pengerjaan proyek monumen akibat keterlambatan penyelesaian konstrusksi serta upaya hukum terhadap penanganan wanprestasi oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun hasil penelitian ini ialah bentuk wanprestasi yang terjadi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Pada pengerjaan kontrak kerja konstruksi dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan bagian dari tidak dipenuhinya prestasi atau isi dari kontak atau bisa disebut wanprestasi. Sesuai ketentuan yang berlaku terdapat dua alternatif yang dapat di tempuh oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi keterlambatan pneyelesaian konstruksi, yaitu pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan perpanjangan waktu kontrak yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterlambatan penyelesaian konstruksi bangunan diakibatkan oleh keadaan memaksa atau overmatch yaitu curah hujan tinggi, oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada keterlambatan penyelesaian bangunan yaitu pemberian perpanjangan waktu menyelesaikan pekerjaan, dengan memberikan sanksi kepada penyedia jasa sebesar Rp. 560.164,60 perhari.]]>
<![CDATA[Perceraian Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya: Studi Kasus Di Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ]]>
<![CDATA[Kholvi, Nifa]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/14qmgk30
<![CDATA[This research aims to identify the factors and legal consequences of non-judicial divorce, as well as solutions for its eradication among the community in Karijawa Village, Dompu District. The research conducted is empirical. The findings indicate that economic factors are the most dominant influence on the occurrence of unofficial divorce. This is evident as the majority of the community in Karijawa Village falls into the low-income category, with most of them working as laborers. The legal consequences have a significant impact on the rights of children and wives. Post-divorce, husbands are often absolved of any responsibility to support their children or ex-wives. Furthermore, it impacts the legal status of the divorce itself.]]>
<![CDATA[Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjan Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana ]]>
<![CDATA[Santoso, Windy Pratiwi Candra]]>;
<![CDATA[Arifin Dilaga, Zaenal]]>
<![CDATA[ Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6403
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan apa akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data adalah berdasakan hasil wawancara dengan pihak bank dan pihak notaris. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah karena adanya batasan plafon kredit yang tidak didaftarkan jaminan fidusia, resiko kredit, pertimbangan biaya, jangka waktu kredit, debitur sudah dikenal baik oleh pihak bank. Akibat hukum dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut sehingga proses eksekusi atas benda atau objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan serta kedudukan kreditur menjadi kreditur konkuren.]]>
