Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SENSOR ULTRASONIK SEBAGAI FEEDBACK PADA SISTEM KENDALI OTOMATIK PITCH ATTITUDE HOLD Zaeny, U. M; Indriyanto, T; Muhammad, H
Mesin Vol 22, No 1 (2007)
Publisher : Mesin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.206 KB)

Abstract

Standard altimeter, i.e. static tube, does not work accurate enough for vehicle flying several meters from the ground. One alternative for measuring altitude in this case is using ultrasonic range-meter. This idea is brought further by using two range-meters to measure pitch attitude. Laboratory experiments were conducted to study this idea statically by constructing them in an inclined moving bar and dynamically by arranging them in a Pitch Attitude Hold control system.
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Kusuma, Rahmawati; i Hamzah, Any Suryan; Husni, Lalu; Asyhadie, Zaeny
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.227 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .
Moderasi Agama dalam Perspektif Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama Lampung Muttaqin, Ahmad; Zaeny, Ahmad; Salim, Luthfi
Kamaya: Jurnal Ilmu Agama Vol 8 No 1 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/kamaya.v8i1.3946

Abstract

Islamic mass organizations (Ormas) that exist and develop in the midst of society also influence the dynamics of social life, especially in the context of religious moderation. This study aims to analyze the perspectives of three Islamic mass organizations in Lampung, namely Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama on religious moderation. This study uses a case study method with primary data obtained through in-depth interviews with figures from each of these mass organizations. The results of the study show that by using their perspectives on the differences between Islamic mass organizations, views on the term “infidel”, and views on the relationship between religion and state (Pancasila), it is concluded that these three mass organizations have a moderate attitude towards differences between Islamic mass organizations, by prioritizing the principle of mutual respect and appreciation in worship and organization. Jamaah Tabligh emphasizes unity among Muslims despite differences in carrying out worship, while Muhammadiyah and NU also recognize this diversity, but emphasize the importance of preaching in an inclusive manner. Regarding the view on the term “kafir”, Jamaah Tabligh and NU use the term contextually in the early history of Islam, while Muhammadiyah emphasizes more on the attitude of tolerance between religious communities. The three mass organizations also agree that Pancasila as the foundation of the Indonesian state is the right foundation, which allows the integration of religious values ​​in national and state life, without forgetting diversity. Overall, this study shows that moderation varies according to the perspectives of three mass organizations in Lampung, namely Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, and Nahdlatul Ulama, reflected in an inclusive and harmonious attitude towards differences, both in aspects of worship, social views, and politics. Such views can also prevent conflict in the midst of society due to differences in views.
Pengaturan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Pra BPJS Ketenagakerjaan Asyhadie, Zaeny; Arifin Dilaga, Zaenal
JATISWARA Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i3.268

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebelum berlakunya UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis terhadap bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrin/ pendapat para sarjana yang berkaitan dengan jaminan sosial. Semua bahan hukum dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dari hasil kajian diketahui bahwa Istilah Jaminan Sosial baru dikenal dengan keluarnya UU. No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dipertegas lagi dengan UU. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu dengan UU. 33 Tahun 1947 hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian dan penggantian kerugian tersebut harus dimohonkan ke Pengusaha/Perusahan. Peraturan perundangan yang berlaku sebelum keluarnya UU. No. 24 Tahun 2011 ternyata mempunyai banyak kelemahan, yaitu : (a) Jaminan sosial bagi pekerja buruh disamakan dengan penggantian kerugian, (b)perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian (jaminan social), (c) Jaminan sosial tersebut harus dimohonkan ke perusahan, dan (d) tidak semua pekerja/buruh dapat dipertanggungkan dalam program Pertanggungan, Sakit, Hamil dan Bersalin.
SIGNIFIKANSI AJARAN MU’TAZILAH TERHADAP EKSISTENSI FILSAFAT DI DUNIA ISLAM Zaeny, Ahmad
KALAM Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v9i1.322

Abstract

Sejarah menerangkan bahwa di masa kekhalifahan Abu Ja’far Abdullah al-Ma’mu>n, aliran Mu’tazilah mengalami kejayaan dan menjadi mazhab resmi negara. Sebagai penganut faham Mu’tazilah yang fanatik, Khalifah Al-Ma’mu>n bahkan mengekspresikan kefanatikannya dengan mengadakan mihnah (inkuisisi) terhadap orang lain yang tidak menganut faham tersebut. Mihnah terus berlangsung hingga ke masa khalifah al-Mutawakkil. Terlepas dari konflik ideologi yang telah menimbulkan kekerasan dan paksaan, harus diakui Mu’tazilah juga memberikan kontribusi yang cukup besar kepada dunia Islam; karena melalui merekalah pintu filsafat dibuka, dan mereka pulalah yang mempertahankan Islam dari serangan orang-orang di luar Islam yang menggunakan filsafat.
Implementation of Pluralism Values in Indonesia and Its Relevance to The Medina Charter Ghozali, Abdul Malik; Zaeny, Ahmad
KALAM Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v13i2.3529

Abstract

Violence due to religious conflict is still becoming one of the problems faced by almost all countries, including Indonesia. Religious doctrine is often understood so narrowly that it imprisons its adherents in religious exclusivism and triggers conflict. In the context of a pluralistic Indonesian society, anticipatory efforts need to be made so that violence in the name of religion can be avoided. One of the efforts is by strengthening the values of pluralism. This article examines the implementation of the values of pluralism among the people of the village of Hanura Pesawaran Lampung while looking for its relevance to the values of pluralism that exist in the Medina Charter. This study is a field research using a qualitative approach. This study is field research using a qualitative approach. Data were obtained by observing, documenting, and interviewing community leaders in the village of Hanura. The results showed that the people of Hanura village had implemented pluralism values well. This can be seen from three indicators, namely: recognition of equal rights and obligations, the existence of social coherence, and community tolerance. These three things are following the values of pluralism in the Medina Charter. In conclusion,  the life of Hanura villagers can be used as a  model of the implementation of the values of pluralism in society.
KHILAFAH ISLAMIYAH DAN PROFIL KEPEMIMPINAN PADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA Zaeny, A.
JURNAL TAPIS Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i2.846

Abstract

Abstrak Khalifah dalam perspektif Islam mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai seorang pemimpin di muka bumi di satu sisi yang harus merealisasikan tugas sucinya (pembawa rahmat bagi alam semesta), dan sebagai hamba Allah di sisi lain (yang harus patuh dan tunduk  serta senantiasa terpanggil untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah).Masalah khilafah  adalah masalah yang berhubungan dengan sosial, dimana di dalamnya terjadi interaksi timbal balik  (antara yang memimpin dan yang dipimpin) untuk mencapai tujuan yang sama. Mengenai rekruitment pemimpin Islam, Al-Qur’an dengan tegas menggariskan bahwa seorang pemimpin wajib diambil dari para “ahlul halli wal aqdi”, yakni para ilmuan yang dalam agamanya atau dari agamawan yang luas ilmunya dan dari para cendikiawan beragama yang berjiwa pegabdian, yang peduli terhadap masyarakat luas, bukan dari mereka yang memprioritaskan untuk kekayaandirinya sendiri, tetapi adalah mereka yang mempunyai jiwa ikhlas berkorban dan bekerja demi masyarakat dan negara Kata Kunci: Khilafah, Kepemimpinan, Lembaga Keagamaan 
IDIOLOGI DAN POLITIK KEKUASAAN KAUM MU’TAZILAH Zaeny, A.
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1538

Abstract

Abstrak Kemunculan Mu’tazilah pada mulanya adalah berakar dari masalah teologi tentang pelaku dosa besar. Dimana Khawarij menyatakan bahwa ia adalah kafir, Murji’ah menyatakan bahwa ia tetap mu’min; kemudian Mu’tazilah meresponnya dengan menyatakan bahwa pelaku dosa besar tempatnya antara mu’min dan kafir. Kemudian aliran ini berlanjut menjadi satu aliran teologi. Kejayaan aliran Mu’tazilah muncul pada masa khalifah Abu Ja’far Abdullah Al Ma’mun, yang menganut aliran ini. Bahkan Mu’tazilah dijadikan mazhab resmi negara. Al Ma’mun dalam mengekspresikan kefanatikannya, ia mengadakan mihnah, yaitu suatu ujian bagi mereka apakah mereka sefaham dengan faham Mu’tazilah yang menyatakan bahwa Al Qur’an itu adalah mahluk. Sedangkan faham yang berkembang pada masa itu adalah bahwa Al Qur’an itu qadim. Bagi pembangkang Al Ma’mun memberikan hukuman dengan diturunkan dari jabatannya, dan bagi yang keras kepala, Al Ma’mun menjatuhi  hukuman mati. Mihnah terus berlangsung dari satu generasi khalifah ke generasi lainnya., bahkan sampai ada yang membunuh dengan tangannya sendiri dalam kedudukannya sebagai khalifah. Kata Kunci: Idiologi,Politik Kekuasaan
Gerakan Dan Strategi Perjuangan Jama’atut Tabligh Zaeny, A.
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.1616

Abstract

Abstrak Secara historik Jama’ah Tabligh mempunyai akar dengan madzhab Hanafi dan kehidupan sufi. Jama’ah Tabligh dalam perkembangannya banyak melakukan praktik dakwah berupa  penyampaian (tabligh) tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang. Jama’ah ini menekankan kepada pengikutnya untuk meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk;bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik. Beberapa prinsip doktrin atau ajaran jama’ah tabligh adalah: seruan untuk tabligh kepada ulama salaf, menghindarkan diri dari usaha ijtihad, tidak perlu melakukan amar ma’ruf nahi munkar, membatasi anggotanya untuk memperdalam ilmu  dalam sektor formal dan larangan terhadap anggotanya untuk terjun kedalam dunia politik. Kata Kunci: Gerakan, Strategi Perjuangan, Jama’ah Tabligh  
DISKURSUS KEBERAGAMAAN DI INDONESIA (Upaya melacak akar sejarah pemikiran umat) Zaeny, A.
JURNAL TAPIS Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i1.1685

Abstract

AbstrakSikap eksklusif adalah merasa dirinya yang paling baik, sementara yang lainnya tidak. Pandangan ini tidaklah selamanya salah dalam beragama. Sebab jika eksklusivisme berarti sikap agnostik dan tidak toleran, maka tidak ada etika agama manapun yang membenarkannya. Tetapi jika yang dimaksud dengan eksklusif berkenaan dengan kualitas, maka setiap manusia sesungguhnya mencari agama yang eksklusif dalam arti excellent, sesuai dengan selera dan keyakinannya. Sementara sikap inklusif merupakan sikap keberagamaan yang menganggap agama-agama lain sebagai  bentuk implisit dari agamanya. Sikap ini cenderung menghasilkan sikap toleran terhadap kelompok-kelompok yang memilki agama atau pandangan keagamaan yang berbeda. Sedangkan dalam pluralisme tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan, dalam kebhinekaan.Kata kunci: Keberagamaan, Eksklusive, Inklusive, Pluralis