Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.811
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal PENA : Penelitian dan Penalaran Jurnal Jatiswara Journal of Social Political Sciences (JSPS) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences International Journal Education and Computer Studies Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Jurnal Pepadu FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam
Sahruddin, Sahruddin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
NARRATIVE AND THE POLITICS OF IDENTITY: PATTERNS OF THE SPREAD AND ACCEPTANCE OF RADICALISM AND TERRORISM IN INDONESIA Firdaus Syam; Sahruddin, Sahruddin; Ajeng Rizqi Rahmanillah
Journal of Social Political Sciences Vol 1 No 1 (2020): February 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.136 KB)

Abstract

This study aims to examine the narrative map, acceptance and spread patterns, and factors influencing the spread and acceptance of the narrative associated with the phenomenon of radicalism and terrorism in DKI Jakarta Province. It was conducted with a qualitative approach: the data were collected through in-depth interviews with as many as 24 subjects (informants) divided into seven categories, namely, the Rohis (Islamic organization in secondary schools), the LDK (Basic Leadership Training)), mosque youth, youth organizations, religious leaders, da’i (preacher)/ takmir (mosque board), political activists, and cultural leaders. The finding of the study showed that the radicalism narrative has spread through a variety of patterns and has more importantly spread through interpersonal relationship patterns. However, the spread of the narrative has not been accompanied by an acceptance by the respondents of the narrative’s substance. From 96 radicalism and terrorism narratives posed as questions, a total of 62 responses (64.58%) showed opposition to these narratives that are present in the midst of the people of Jakarta. A total of 20% of the respondents expressed an improvement attitude towards the narratives, and the rest were receptive and accepted them with considerations. This finding proves that Jakarta residents not only are relatively free from the influence of radicalism and terrorism narratives but also have an immune system (improvement group) whose numbers among the groups of respondents to the narratives are balanced.
Deliberatization Politic Exposition about Democracy Hari, Hari; Sahruddin, Sahruddin; Zulkarnain, Zulkarnain
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4415

Abstract

During the political liberalisation of the reform era (1998 – present), various groups have complained about the evil practices of democratic politics. One of the shooting targets is that we have made the wrong choice, namely adopting a majoritarian or liberal democracy model. In the literature on democracy theory, one of the theories relevant to improving democratic practice is TDD (Theory of Deliberalization of Democracy). Although still using the principle of representation, TDD, in general, makes corrections or improvements to the procedures and substance of democracy that have been poorly practised in Indonesia today. This research is based on qualitative research using the descriptive-analytical method to provide a clear picture of the object of the problem. The conclusion of this study shows evidence that there is a model of democracy—both in substance and in procedures. They are different from the mechanism of representation initially derived from the theory of representative democracy.
Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Terima Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeure Sahruddin, Sahruddin; Wagian, Diangsa; Dilaga, Zaenal Arifin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.709 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.7

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan terjadinya keadaan force majeure dalam kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab kontraktor atas risiko musnahnya bangunan sebelum serah terima sebagai akibat dari terjadinya force majeure dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1). Dalam hal muncul suatu peristiwa atau keadaan kahar/keadaan memaksa, Penyedia Barang/Jasa selanjutnya memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan tersebut dapat diterima maupun ditolak oleh PPK. 2) Jika musnahnya bangunan/gedung tersebut disebabkan kesalahan kontraktor maka risiko ditanggung oleh kontraktor sendiri, namun jika musnahnya barang/bangunan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau murni disebabkan karena disebabkan karena terjadinya force majeure maka risiko ditanggung masing-masing pihak, baik kontraktor maupun pemilik proyek, sehingga mengembalikan keadaan seperti seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak. Pihak kontraktor bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa force majeure (keadaan kahar/keadaan memaksa) telah menjadi penyebab musnahnya bangunan/gedung proyek sebelum dilakukan serah-terima kepada pemilik proyek. Jika tidak mampu membuktikan bahwa force majeure menjadi penyebab musnahnya objek PBJ, maka Penyedia bertanggung jawab untuk menyerahkan banguna/gedung diperjanjikan. Kata kunci : objek pengadaan, serah terima pekerjaan, force majeure
Kajian Empiris Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 Kontrak Karya Tentang Kewajiban Membayar Pajak PT. Newmont Nusa Tenggara Sahruddin, Sahruddin; Djumardin, Djumardin; Dilaga, Zainal Arifin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.462 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.22

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang (1) pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaitan dengan kewajiban pajak, dan (2) faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan Pasal 13 KK yang berkaiatan dengan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dikatakan penelitian hukum empiris karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam implementasi Pasal 13 PT Newmont Nusa Tenggara, yang berkaitan dengan kewajiban pajak Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. 1. PT Newmont Nusa Tenggara telah melak-sanakan kewajiban pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Kontrak Karya. Kewajiban itu, meliputi iuran tetap, iuran eksploitasi/produksi (royalty) untuk mineral yang diproduksi perusahaan, pajak penghasilan atas segala jenis keuntungan atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perorangan, PPh badan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lainnya. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia sebesar Rp31.350.362.855.316. Kewajiban itu, telah dilakukan sejak 1997 sampai dengan tahun 2012. 2. Faktor penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena (1) berkurangnya pendapatan perusahaan, (2) berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri, (3) rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport, dan (4) adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral.
Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Wagian, Diangsa; Sahruddin, Sahruddin; Dilaga, Zaenal Arifin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.58

Abstract

Masyarakat yang telah melakukan perkawinan secara di bawah tangan banyak yang menginginkan perkawinan mereka dilakukan itsbat nikah. Namun demikian tidak banyak yang mengetahui bagaimana istbat nikah itu dilakukan. Hal ini menyebabkan keengganan sebagian masyakat untuk melakukan itsbat nikah. Jika hal ini dibiarkan maka akan berakibat semakin banyaknya perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan. Beberapa permasalahan tersebut tidak akan berlarut-larut jika dilakukan itsbat nikah atas perkawinan mereka. Untuk itulah, maka dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang syarat-syarat pengajuan itsbat nikah menurut ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan ceramah dan metode diskusi dan tanya jawab. Peserta penyuluhan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Berdasarkan kegiatan penyuluhan tersebut, terungkap bahwa Masyarakat Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ternyata banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara pengajuan itsbat nikah. Persoalan syarat-syarat pengajuan itsbat nikah yang paling banyak diungkapkan oleh masyarakat adalah masalah status dari anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan secara di bawah tangan, hak waris dari anak tersebut, dan hak perwaliannya. Persoalan lain juga adalah berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan secara agama (Islam) dan akibat hukumnya.
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Desa Secara Swakelola Menurut Peraturan Lkpp Nomor 12 Tahun 2019 Wagian, Diangsa; Dilaga, Zaenal Arifin; Sahruddin, Sahruddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.59

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa desa secara swakelola dan apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut telah sesuai atau tidak dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis mengkaji dan menganalisa asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang yang relevan dengan perlindungan hokum terhadap kontraktor dalam kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di level pelaksanaannya, masih banyak dari norma-norma yang terdapat di dalam peraturan LKPP No 12 Tahun 2019 yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara beberapa sebabnya adalah lemahnya sumber daya manusia dan peraturan itu sendiri yang belum dipahami secara baik oleh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa secara swakelola.
E-Library at Aceh Provincial Language Center Sahruddin, Sahruddin; Salam, Abdus
International Journal Education and Computer Studies (IJECS) Vol. 1 No. 1 (2021): MAY 2021
Publisher : Lembaga KITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.463 KB) | DOI: 10.35870/ijecs.v1i1.328

Abstract

The book data information system at the Aceh Provincial Language Center still uses conventional methods in book data collection. The large number of printed manuscripts that were entered and the transaction process caused many difficulties in controlling bookkeeping. In addition, data processing also takes a long time. From the background description, the authors define the problem only in how the E-library Database Management System at the Aceh Provincial Language Headquarters and the design of the E-library Database Management System at the Aceh Province Language Center Office are web-based. The purpose of the discussion is to find out the E-library Database Management System at the Aceh Provincial Language Headquarters and to design a web-based E-library Database Management System at the Aceh Province Language Headquarters. For the perfection of this report, the authors collected data using several data collection methods, including using field studies and literature studies. The E-library Database Management System makes it easy for the Aceh Provincial Language Headquarters to evaluate the handling of e-libraries and with this application, it can overcome problems that exist at the Aceh Provincial Language Head Office because it speeds up reporting and reduces human errors.
Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Metode Pembelajaran Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Syamsinar, Syamsinar; Ismi, Nur; Thahir, Rahmatia; Sahruddin, Sahruddin
JURNAL PENA Vol 11, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jp.v11i1.14405

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerapan pembelajaran berdeferensiasi dimana guru belum mengakomodir kebutuhan belajar murid, berupa kesiapan belajar, minat belajar dan profil (gaya) belajar murid. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar murid. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen: (1) lembar observasi aktivitas murid dan (2) tes hasil belajar. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar murid pada siklus I sebesar 16,6%, meningkat menjadi 41,6% pada siklus II. Sedangkan persentase aktivitas belajar murid pada siklus I mencapai 71,5%, meningkat 73,95% pada siklus II. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui model pembelajaran discovery learning dapat mengoptimalkan aktivitas dan hasil belajar murid. 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN JUAL BELI Fathoni, M. Yazid; Sahruddin, Sahruddin; Dilaga, Zaenal Arifin
Jurnal Pepadu Vol 5 No 3 (2024): Jurnal PEPADU
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/pepadu.v5i3.5842

Abstract

Di dalam KUHPerdata diatur beberapa jenis perjanjian atau seringkali disebut dengan perjanjian bernama. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata atau perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat yaitu diantaranya : Jual Beli yang diatur dalam Bab V Buku III KUHPerdata, Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling sering dilakukan di msayarakat. Karena sering dan dianggap penting maka KUHPerdata menempatkan jenis perjanjian ini dalam hirarki tertinggi diantara perjanjian lainnya. Meskipun yang utama diatur dalam KUHPerdata, masyarakat sebagian besar masih belum mengetahui pengaturan perjanjian jual beli tersebut dalam KUHPerdata ataupun hukum positif lainnya. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi, hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan di masyarakat.
Tinjauan Yuridis Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan KUHPerdata Damayanti, Windi Etika; Sahruddin, Sahruddin
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study is to determine the inheritance rights of illegitimate children based on Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law and to find out the similarities and differences in the distribution of inheritance property to illegitimate children in Islamic Inheritance Law and Civil Code Inheritance Law. This research is the normative legal research method. The types of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research explain the inheritance rights of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and the Inheritance Law of the Indonesia Civil Code; And reveal the similarities and differences in the distribution of inheritance of illegitimate children according to Islamic Inheritance Law and Indonesia Civil Code Inheritance Law.
Co-Authors Abdus Salam, Abdus Ajeng Rizqi Rahmanillah Arba Arba Arifin Dilaga, Zaenal Damayanti, Windi Etika Diangsa Wagian, Diangsa Dilaga, Zaenal Arifin Dilaga, Zainal Arifin Djumardin, Djumardin Firdaus Syam Hari, Hari Haris, Auliya Ismi, Nur M. Yazid Fathoni, M. Yazid Muhammad Umar Muhammad Yaumi, Muhammad Rahmatun, Dwiana Aulya Rusli Malli, Rusli Sugeng, Santoso Sumiati Sumiati Thahir, Rahmatia Zulkarnain Zulkarnain