Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENERAPAN MODEL BISNIS E-COMMERCE DALAM BIDANG PERIKANAN DI BUTON SELATAN. Pardana, Deki; Husni, Husni; Zamihu, Juamdan Zamha; Muhaimin, La Ode; Daholu, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 04 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i04.783

Abstract

Penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat mencakup berbagai aspek dalam industri perikanan. Beberapa ruang lingkup utama yang dapat pertimbangkan dalam menerapkan model bisnis e-commerce di bidang perikanan, mulai dari persediaan produksi, iklan, jaminan kualitas hingga pemasaran yang menggunakan platform digital. Ruang lingkup penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan di Kecamatan Batauga sangat bervariasi, dan pelaku bisnis dapat memilih aspek-aspek mana yang paling relevan sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Hal ini penting untuk merencanakan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menjalankan operasi yang efisien untuk kesuksesan jangka panjang dalam industri perikanan di Kabupaten Buton Selatan.
Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan Mili, Sumarlin La; Muhaimin, La Ode; Faharudin, Faharudin
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1264

Abstract

Settlement of disputes over the election of village heads is the attributive authority of district/city regional heads based on Article 37 Paragraph (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states "in the event of a dispute over the results of the village head election, the regent/mayor shall resolve the dispute within the time period specified in referred to in paragraph (5)", in conjunction with Article 53 paragraph (1) South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Election of Village Heads which reads "In the event of a dispute over the results of the Village Head election, the Regent is obliged to resolve the dispute within a period of time. 30 (thirty) days”. However, the resolution of the dispute by the Regent still left a dispute, and resulted in a lawsuit at the State Administrative Court, this was because the nature of the Regent's decision could still be challenged (Beschikking). This research aims to determine the implementation of the South Buton Regent's Regulation Number 23 of 2017 concerning the Election of Village Heads in Resolving disputes over Simultaneous Village Election results in South Buton Regency. This research method is a normative juridical method, by conducting a review of library data or library research (Library Research). The model used is collecting legal materials and conducting analysis. The results of this research are that the Regulations for Settlement of Village Head Election Disputes in South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Village Head Elections are not regulated implicitly so that changes or separate arrangements need to be made as well as transferring authority in resolving Village Head Election Disputes in accordance with the division of power of an institution.
Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan Peraturan Menteri Pan & RB Nomor 6 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas ASN Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Muhaimin, La Ode; Muthalib, Abd. Azis; Nur, Muh.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.407

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data terhimpun dianalisis menggunakan metode induktif dan metode deduktif, dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dapat meningkatkan kualitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (2) Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai mengenai pentingnya pengelolaan kinerja, keterbatasan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pengelolaan kinerja, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem lama dapat menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
Mewujudkan Karakteristik Arsitektur Buton Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Muhaimin, La Ode; Zamihu, Juamdan Zamha; Kahar, Amrun; Hamid, Helson; Perdana , Deki
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.389

Abstract

Karakteristik arsitektur Buton yang berbentuk susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas yang ditampilkan pertama kali pada kediaman resmi Sultan Buton memiliki makna filosofis yang mencerminkan karakter dan peradaban masyarakat Buton. Karena itu, kegiatan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sebagai sarana yang melegitimasi pemerintah Kota Baubau mewajibkan setiap pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik arsitektur Buton menjadi relevan untuk memelihara dan melestarikan karakteristik arsitektur Buton. Tujuan diadakannya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung agar karakteristik arsitektur Buton mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga pemilik bangunan gedung wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung. Hasil kegiatan menunjukan bahwa sangat dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar bagi pemerintah Kota Baubau mewajibkan kepada pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik Buton. Selain itu, memampilkan karakteristik Buton pada setiap bangunan gedung membangkitkan kepedulian masyarakat Buton terhadap karya-karya leluhurnya yang sangat bernilai tinggi dan monumental sebagai manifestasi dari karakter masyarakat Buton dan peradabannya.
PENERAPAN MODEL BISNIS E-COMMERCE DALAM BIDANG PERIKANAN DI BUTON SELATAN. Pardana, Deki; Husni, Husni; Zamihu, Juamdan Zamha; Muhaimin, La Ode; Daholu, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 04 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i04.783

Abstract

Penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat mencakup berbagai aspek dalam industri perikanan. Beberapa ruang lingkup utama yang dapat pertimbangkan dalam menerapkan model bisnis e-commerce di bidang perikanan, mulai dari persediaan produksi, iklan, jaminan kualitas hingga pemasaran yang menggunakan platform digital. Ruang lingkup penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan di Kecamatan Batauga sangat bervariasi, dan pelaku bisnis dapat memilih aspek-aspek mana yang paling relevan sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Hal ini penting untuk merencanakan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menjalankan operasi yang efisien untuk kesuksesan jangka panjang dalam industri perikanan di Kabupaten Buton Selatan.