Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN MODEL BISNIS E-COMMERCE DALAM BIDANG PERIKANAN DI BUTON SELATAN. Pardana, Deki; Husni, Husni; Zamihu, Juamdan Zamha; Muhaimin, La Ode; Daholu, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 04 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i04.783

Penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat mencakup berbagai aspek dalam industri perikanan. Beberapa ruang lingkup utama yang dapat pertimbangkan dalam menerapkan model bisnis e-commerce di bidang perikanan, mulai dari persediaan produksi, iklan, jaminan kualitas hingga pemasaran yang menggunakan platform digital. Ruang lingkup penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan di Kecamatan Batauga sangat bervariasi, dan pelaku bisnis dapat memilih aspek-aspek mana yang paling relevan sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Hal ini penting untuk merencanakan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menjalankan operasi yang efisien untuk kesuksesan jangka panjang dalam industri perikanan di Kabupaten Buton Selatan.

Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan Mili, Sumarlin La; Muhaimin, La Ode; Faharudin, Faharudin
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 1 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i1.1264

Settlement of disputes over the election of village heads is the attributive authority of district/city regional heads based on Article 37 Paragraph (6) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which states "in the event of a dispute over the results of the village head election, the regent/mayor shall resolve the dispute within the time period specified in referred to in paragraph (5)", in conjunction with Article 53 paragraph (1) South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Election of Village Heads which reads "In the event of a dispute over the results of the Village Head election, the Regent is obliged to resolve the dispute within a period of time. 30 (thirty) days”. However, the resolution of the dispute by the Regent still left a dispute, and resulted in a lawsuit at the State Administrative Court, this was because the nature of the Regent's decision could still be challenged (Beschikking). This research aims to determine the implementation of the South Buton Regent's Regulation Number 23 of 2017 concerning the Election of Village Heads in Resolving disputes over Simultaneous Village Election results in South Buton Regency. This research method is a normative juridical method, by conducting a review of library data or library research (Library Research). The model used is collecting legal materials and conducting analysis. The results of this research are that the Regulations for Settlement of Village Head Election Disputes in South Buton Regent Regulation Number 23 of 2017 concerning Village Head Elections are not regulated implicitly so that changes or separate arrangements need to be made as well as transferring authority in resolving Village Head Election Disputes in accordance with the division of power of an institution.

Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN Berdasarkan Peraturan Menteri Pan & RB Nomor 6 Tahun 2022 Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas ASN Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Muhaimin, La Ode; Muthalib, Abd. Azis; Nur, Muh.
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.407

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data terhimpun dianalisis menggunakan metode induktif dan metode deduktif, dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dapat meningkatkan kualitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara (2) Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. (3) kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai mengenai pentingnya pengelolaan kinerja, keterbatasan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pengelolaan kinerja, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, budaya organisasi dan resistensi terhadap perubahan dari pegawai yang terbiasa dengan sistem lama dapat menjadi faktor-faktor penghambat Implementasi Pengelolaan Kinerja ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mewujudkan Karakteristik Arsitektur Buton Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Muhaimin, La Ode; Zamihu, Juamdan Zamha; Kahar, Amrun; Hamid, Helson; Perdana , Deki
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 3 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i3.389

Karakteristik arsitektur Buton yang berbentuk susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas yang ditampilkan pertama kali pada kediaman resmi Sultan Buton memiliki makna filosofis yang mencerminkan karakter dan peradaban masyarakat Buton. Karena itu, kegiatan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sebagai sarana yang melegitimasi pemerintah Kota Baubau mewajibkan setiap pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik arsitektur Buton menjadi relevan untuk memelihara dan melestarikan karakteristik arsitektur Buton. Tujuan diadakannya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung agar karakteristik arsitektur Buton mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga pemilik bangunan gedung wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung. Hasil kegiatan menunjukan bahwa sangat dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar bagi pemerintah Kota Baubau mewajibkan kepada pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik Buton. Selain itu, memampilkan karakteristik Buton pada setiap bangunan gedung membangkitkan kepedulian masyarakat Buton terhadap karya-karya leluhurnya yang sangat bernilai tinggi dan monumental sebagai manifestasi dari karakter masyarakat Buton dan peradabannya.

PENERAPAN MODEL BISNIS E-COMMERCE DALAM BIDANG PERIKANAN DI BUTON SELATAN. Pardana, Deki; Husni, Husni; Zamihu, Juamdan Zamha; Muhaimin, La Ode; Daholu, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 2 No. 04 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v2i04.783

Penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat mencakup berbagai aspek dalam industri perikanan. Beberapa ruang lingkup utama yang dapat pertimbangkan dalam menerapkan model bisnis e-commerce di bidang perikanan, mulai dari persediaan produksi, iklan, jaminan kualitas hingga pemasaran yang menggunakan platform digital. Ruang lingkup penerapan model bisnis e-commerce dalam bidang perikanan di Kecamatan Batauga sangat bervariasi, dan pelaku bisnis dapat memilih aspek-aspek mana yang paling relevan sesuai dengan tujuan dan sumber daya mereka. Hal ini penting untuk merencanakan dengan baik, menjaga kualitas produk, dan menjalankan operasi yang efisien untuk kesuksesan jangka panjang dalam industri perikanan di Kabupaten Buton Selatan.

Accountability of Regional Heads to Regional People’s Representative Council Following the Amendment of the 1945 Constitution Muhaimin, La Ode; Taibu , Rahmat; Kahar, Amrun
Constitutionale Vol 6 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/constitutionale.v6i1.4497

Amendments to the 1945 Constitution have reinforced the presidential system at the regional level through the direct election of regional heads and a dismissal mechanism analogous to that of the president. However, key elements of presidentialism in regional governance are obscured by the requirement that regional heads submit an Accountability Report (LKP) to the Regional People’s Representative Council (DPRD), while the DPRD is also positioned within the regional government structure. This research examines, first, how presidential and unitary state perspectives conceptualize the LKP obligation and, second, whether it undermines the DPRD’s role as part of the legislative branch. Using normative legal analysis with juridical and conceptual approaches, the research finds that the relationship between regional heads and the DPRD continues to be framed by unitary state logic, thereby legitimizing central regulations mandating the LKP. In substance, however, this relationship aligns more closely with a presidential framework involving two distinct and coequal regional institutions. The LKP requirement therefore weakens the presidential character of regional governance. Moreover, defining the DPRD as part of the regional executive is conceptually flawed, as it risks implying multiple legislatures in a unitary state. As a representative body, the DPRD belongs to the legislative branch, differing from the DPR only in jurisdiction, and the LKP obligation further obscures this role and conflicts with the principle of checks and balances.

Analisis Hukum Pengisian Jabatan Lurah Di Kota Baubau Syarifuddin, Yusri; Muhaimin, La Ode; Faharudin, Faharudin
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2062

Penelitian ini berjudul Pengangkatan Lurah di Kota Baubau Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui bagaimana cara pengangkatan Lurah sekaligus menganalisa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terhadap pengangkatan Lurah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang dalam penelitian ini metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan masalah penelitian ini adalah: Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual. Adapun pengumpulan data menggunakan bahan pustaka yang mana adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Data-data tertulis terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan atau lainnya. Hasil dari penelitian ini bahwa lurah diangkat oleh kepala daerah kabupaten/kota Khusunya Kota Baubau adalah Walikota. asal usulan dari sekretaris daerah (sekda), sekda membuat surat permohonan kepada Walikota, jika Walikota menyetuji, walikota dapat langsung memanggil dan melantik calon lurah tersebut, sedangkan lurah diangkat oleh Walikota atas penunjukan dari camat. Dan camat membuat surat permohonan kepada bupati/walikota. Jika bupati menyetujinya maka buapti/walikota melantik calon lurah tersebut.dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tertulis beberapa persyaratan untuk calon calon lurah, sedangkan lurah juga harus diangkat dari pegawai negeri sipil, minimal pangkat atau golongan yang dimiliki lurah yaitu peñata III/C dan masa kerjanya dipemerintahan paling sedikit 10 tahun juga bagi calon lurah harus mengerti segala bentuk pemerintahan dikelurahan.

Konsep Penanggulangan Mafia Peradilan Di Indonesia Suaib, Sujarwadi; Muhaimin, La Ode; Husein, Saddam
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2073

Praktik mafia peradilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia yang ditandai dengan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum melalui suap, kolusi, dan manipulasi proses peradilan. Fenomena ini berlangsung secara sistemik sehingga berdampak pada tergerusnya keadilan substantif, menurunnya kepastian hukum, serta melemahnya kepercayaan publik. Berbagai kasus yang melibatkan hakim, panitera, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menunjukkan bahwa mekanisme penanggulangan yang selama ini diterapkan belum mampu menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Mafia peradilan di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif dan represif, sehingga belum efektif. Di sisi lain, konsep peradilan Al-Qadha menempatkan syariah sebagai standar objektif hukum serta menekankan integritas moral hakim. Prinsip-prinsip tersebut mampu menekan praktik koruptif dalam peradilan. Konsep peradilan Al-Qadha memiliki relevansi untuk dijadikan kerangka konseptual alternatif dalam penanggulangan mafia peradilan di Indonesia. Adopsi prinsip-prinsip peradilan Al-Qadha tidak harus dimaknai sebagai penggantian sistem hukum nasional atau perubahan dasar negara, melainkan bisa digunakan sebagai bagian dari reformasi peradilan agar memperkuat sistem hukum, integritas hakim, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search