Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Natalitas di Indonesia: Studi Literatur Yanti, Dinda; Agustina, Anggi; Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.373

Abstract

Kajian ini berfokus untuk mengetahui efektivitas kebijakan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan angka kelahiran di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan KB sebagai instrumen pengendalian pertumbuhan penduduk, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik serta perumusan kebijakan kependudukan yang lebih optimal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, menelaah jurnal, artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah berbagai sumber yang relevan, seperti buku dan jurnal ilmiah. Selain itu juga dari laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta situs resmi lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana di Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, serta kemutakhiran informasinya. Menurut Tingkat Kesuburan Total (TKT), Program Keluarga Berencana (KB) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka kelahiran. TKT Indonesia telah turun dari sekitar 2,6 anak per wanita pada awal 2010-an menjadi sekitar 2,3 pada 2024, menurut data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Jumlah rata-rata anak per wanita selama masa reproduksinya kini mendekati tingkat penggantian populasi optimal untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencerminkan efektivitas metode kontrasepsi. Program ini tidak hanya mengurangi jumlah kelahiran tetapi juga meningkatkan kualitas keluarga dengan mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Namun, masalah seperti persepsi masyarakat terhadap kontrasepsi yang tidak baik, kekurangan tenaga penyuluh, dan ketimpangan antar wilayah masih menjadi masalah.
Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik Yanti, Dinda; Agustina, Anggi; Defna, Saniyyah; Nurcahyati; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5398

Abstract

Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan permasalahan struktural yang mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara sekaligus kegagalan penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maladministrasi dalam pelayanan publik, peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal, hambatan yang dihadapi dalam pengawasan maladministrasi, serta upaya penguatan peran Ombudsman dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individual aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penyelesaian maladministrasi melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan pemberian rekomendasi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya daya ikat rekomendasi, resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan hukum Ombudsman, sinergi antar lembaga pengawas, transformasi digital sistem pengaduan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai langkah sistemik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip good governance.