Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Indonesian Journal of Law and Justice
Defna, Saniyyah
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Collaborative Governance dalam Menanggulangi Banjir Air Rob di Kota Dumai Defna, Saniyyah; Nurcahyati, Nurcahyati; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.364

Abstract

Banjir rob di Kota Dumai merupakan permasalahan lingkungan dan tata kelola publik yang sangat kompleks dan mendesak. Kondisi ini secara fundamental disebabkan oleh kombinasi faktor alamiah dan antropogenik, meliputi kenaikan signifikan permukaan air laut global, penurunan permukaan tanah (subsidence) yang semakin cepat, serta buruknya sistem drainase kota dan manajemen ruang pesisir yang tidak terintegrasi. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat pesisir, sehingga penanganan efektif tidak mungkin diselesaikan hanya oleh upaya tunggal pemerintah daerah. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran strategis tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap banjir rob di Kota Dumai. Fokus utama adalah mengidentifikasi secara detail kontribusi spesifik dari pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat lokal, peran vital sektor swasta, serta sinergi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif berbasis studi literatur ekstensif, dengan teknik analisis data kunci oleh Miles dan Huberman melalui tahapan sistematis: reduksi data, penyajian data temuan, dan penarikan kesimpulan substantif. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran inisiasi dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan kolaborasi lintas sektor; masyarakat berperan aktif sebagai mitra partisipatif utama dalam implementasi mitigasi struktural dan non-struktural; sektor swasta berkontribusi substansial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penyediaan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas adaptif warga; dan sinergi antar lembaga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan melalui kerangka sistem koordinasi terpadu. Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif terbukti nyata meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya yang ada, penjaminan pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif, serta implementasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik dan realitas lokal. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif diposisikan sebagai model strategis dan berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan banjir yang efektif berbasis pemberdayaan multi-aktor di Kota Dumai.
Pengawasan Ombudsman Terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik Yanti, Dinda; Agustina, Anggi; Defna, Saniyyah; Nurcahyati; Sari, Nurmala
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 3 (2026): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i3.5398

Abstract

Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan permasalahan struktural yang mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara sekaligus kegagalan penerapan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep maladministrasi dalam pelayanan publik, peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal, hambatan yang dihadapi dalam pengawasan maladministrasi, serta upaya penguatan peran Ombudsman dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan individual aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas, transparansi, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penyelesaian maladministrasi melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan pemberian rekomendasi, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya daya ikat rekomendasi, resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan hukum Ombudsman, sinergi antar lembaga pengawas, transformasi digital sistem pengaduan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai langkah sistemik untuk mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip good governance.
Co-Authors Agustina, Anggi Erinaldi, Erinaldi Nurcahyati Nurcahyati, Nurcahyati Nurmala Sari Yanti, Dinda