Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veritas et Justitia Undang: Jurnal Hukum Jurnal Yudisial Media Iuris Jurnal Penelitian Transportasi Laut Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Pembangunan SASI Jurnal Legislasi Indonesia
Bimo Fajar Hantoro
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Transportation

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
RELEVANSI DAN KONTRIBUSI METODE KONVERSI SUARA MENJADI KURSI DALAM UPAYA PENYEDERAHANAAN JUMLAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA Wicaksono, Dian Agung; Rahman, Faiz; Hantoro, Bimo Fajar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i3.652

Abstract

Dalam kontestasi pemilihan umum, pemilihan metode konversi suara menjadi kursi kerap kali kurang mendapatkan perhatian dalam pengaturan pemilu. Padahal, perbedaan jenis metode konversi suara yang digunakan akan berpengaruh pula pada perbedaan jumlah kursi yang bisa didapatkan oleh suatu partai politik di parlemen. Dalam sejarah kepemiluan di Indonesia, setidaknya terdapat dua jenis metode konversi suara yang telah digunakan, yakni metode Kuota Hare dan metode Divisor Sainte-Lague. Perubahan metode tersebut tentu secara praktis berpengaruh pada strategi dan pola pergerakan partai politik dalam kontestasi pemilu guna memperoleh kursi di parlemen, apalagi mengingat Indonesia yang juga menerapkan sistem multipartai. Mendasarkan pada hal tersebut, Penulis berusaha memahami apakah perubahan metode konversi suara memiliki pengaruh besar dalam menyederhanakan partai politik di Indonesia. Untuk itu, Penulis juga melakukan simulasi penghitungan suara dengan menggunakan berbagai metode konversi suara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan metode konversi suara berimplikasi terhadap penentuan jumlah kursi yang didapatkan partai politik di parlemen. Lebih lanjut, dari berbagai metode yang digunakan, metode divisor d’Hondt merupakan metode yang berimplikasi cukup signifikan dalam upaya menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen.
Compatibility of the Capital of Nusantara’s Form of Government Against Article 18B Section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Hantoro, Bimo Fajar
SASI Volume 28 Issue 3, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i3.1029

Abstract

Introduction: With the promulgation of Law Number 3 of 2022 on State Capital, the government realized its plan to relocate the nation’s capital from the Specific Capital Region of Jakarta to the Capital of Nusantara on the Kalimantan Island. However, the law's passage has sparked a debate directed at the Indonesian new capital's form of government which is deemed to violate the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, specifically Articles 18, 18A, and 18B.Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine and analyze the compatibility of the Capital of Nusantara’s form of government against Article 18B section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Methods of the Research: This is a normative juridical study using primary and secondary legal materials that are relevant to the topic of this study.Results of the Research: The results showed that the specific arrangements of the Capital of Nusantara’s form of government are normatively compatible with Article 18B section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for two reasons, namely: the position between Article 18B section (1) and Article 18 as equals and that both of them apply independently; and the specificity that can be regulated for the Capital of Nusantara is flexible which means that the extent of the specificities can be so broad, including in terms of the form of government.
Co-Authors Agung Wicaksono, Dian Aulia, Muhammad Zulfa Dian Agung Wicaksono Faiz Rahman, Faiz Glinggang Hima Pradana Kurniawan, Dedy Mahrus Ali Mulyani, Cora Kristin SANJAYA, WAWAN