Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Akta Yudisia Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Rechtsnormen Soedirman Law Review
Syarafina Dyah Amalia
Universitas Jenderal Soedirman
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MORALITY IN DIGITAL DEMOCRACY Syarafina Dyah Amalia; Riris Ardhanaris; Tenang Haryanto
JURNAL AKTA YUDISIA Vol 8, No 1 (2023): Akta Yudisia Volume 8 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/ay.v8i1.4224

Abstract

AbstractDuring the COVID-19 pandemic in almost all countries of the world, human activities were physically completely paralyzed and replaced by new ways through the help of technology and digitalization. Starting from work, school, and other communication needs to be carried out online, the delivery of opinions and aspirations related to the government is also carried out through online methods. Through the digital world, especially on social media platforms, discussions about a policy or new hope for government can be carried out by anyone and at any time, of course, this is an ease in realizing democracy. But unfortunately, behind this convenience, there are several problems that arise due to too easy communication through the digital world. These problems include the misuse of social media as an opinion-raising tool for certain parties, widespread fake news with invalid sources, rampant use of inappropriate language in digital communication, and other forms of unlimited freedom that no one can contain when communicating digitally. The inadequacy of internet users creates a lack of ethics in the use of communication technology. Through this article, the author will examine the phenomenon of digital democracy in terms of morality. The research was conducted using the literature review method, and it is expected that the results of this research will have an impact on internet users, especially for policy making.Keywords:  digitalization, democracy, morality
Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Riris Ardhanariswari; Enny Dwi Cahyani; Syarafina Dyah Amalia; Tri Murniati; Aditya Riza Dharmawan
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2023): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v5i2.7532

Abstract

Desa Jipang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi perubahan sosial di masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu untuk mengatur manusia dalam bertingkah laku. Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup di desa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa. Penguatan Desa mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya. Tujuan pengabdian yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum dan untuk meningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif terkait keyakinan peneliti sesuai pengalaman penelitian dan sifat permasalahan. Hasil kegiatan pengabdian menujukan bahwa pemahaman kesadaran hukum di Desa Jipang sudah cukup baik, hal ini dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Jipang. Peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang yang dilakukan dengan focus group discussion (FGD) mendapatkan hasil yang baik. FGD sudah efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kesadaran hukum.
CLICKTIVISM DAN PENGATURAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL Syarafina Dyah Amalia; Enny Dwi Cahyani
Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.222

Abstract

Clicktivism merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik dengan menggunakan internet dan media sosial, misalnya membuat petisi, menyebarkan konten atau mengorganisir protes. Media sosial merupakan salah satu alat kampanye dalam pemilu yang mudah untuk dioperasikan dan digunakan kemanfaatannya untuk memaksimalkan penyebaran pengaruh citra peserta yang diusungkan dalam pemilu untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Pada praktiknya, dalam fenomena clicktivism masih kerap terjadi hal negatif, seperti clickbait untuk mendulang ad sense, penyebaran konten dengan tujuan menggiring opini negative pihak lawan, bahkan sampai dengan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Buzzer. Secara yuridis, pengaturan kampanye melalui media sosial di Indonesia belum diatur secara implicit mengenai detail penggunaannya, sehingga koridor dan batasan kampanye yang dapat dilakukan belum jelas. Oleh karena ini itu melalui penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan kampanye pemilu melalui media sosial di Indonesia.Keywords : clicktivism, kampanye, media sosial 
Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges Ardhanariswari, Riris; Nursetiawan, Eko; Amalia, Syarafina Dyah; Cahyani, Enny Dwi; Fadzil, Rozlinda Mohamed
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 2 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i2.9565

Abstract

The practice of judicial activism, though not formally defined within the jurisdiction of the Constitutional Court (MK), is implicitly recognized as an integral element of independent judicial power. The importance of this independence is underscored as a fundamental necessity for the preservation of law and justice. This research utilized a normative juridical methodology, incorporating conceptual, comparative, and case-based analysis. The study findings reveal that judicial activism, as practiced within the Constitutional Court, is underpinned by independent judicial authority. Moreover, this practice aligns with the tenets of progressive legal doctrines, which not only acknowledge the significance of codified legal provisions but also endorse legal innovations for the pursuit of justice. The practice of judicial activism within the Constitutional Court is indispensable for reinforcing the principle of checks and balances. The subjective and abstract nature of judicial activism, however, necessitates objective validation through the principle of virtue jurisprudence.
Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia Prasojo, Hermawan; Amalia, Syarafina Dyah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v4i1.1158

Abstract

Artikel ini mengkaji secara kritis urgensi reformasi konstitusi di Indonesia melalui pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengalaman transformative constitutionalism di Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia menegaskan keadilan sosial sebagai cita-cita nasional, pengaturannya masih bersifat prosedural normatif sehingga hak-hak sosial-ekonomi hanya bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif. Sebaliknya, Afrika Selatan, Bolivia, dan Ekuador telah berhasil melembagakan hak-hak sosial-ekonomi sebagai hak konstitusional yang justiciable melalui pendekatan konstitusional yang transformatif. Aktualisasi keadilan sosial di Indonesia masih terhambat oleh dominasi oligarki, bias kebijakan neoliberal, lemahnya perlindungan yudisial, ketimpangan regional, rendahnya partisipasi publik, serta fragmentasi kebijakan afirmatif. Artikel ini merekomendasikan reinterpretasi progresif terhadap UUD 1945, penerapan mekanisme constitutional complaint, penguatan penegakan hak sosial-ekonomi, serta reformasi legislasi dan budaya hukum. Pembentukan konstitusi yang transformatif dan hidup menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial substantif di Indonesia.  
Regional Government Policy in the Implementation of Child-Friendly City: An Analysis of Way Kanan District Prasetyawati, Suryati Endang; Fauzan, Muhammad; Amalia, Syarafina Dyah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.4283

Abstract

The child-friendly city concept implementation in Way Kanan City is intended to fulfill the needs of children's rights there. This paper aims to contribute to policymakers’ implementation of child-friendly cities, especially in developing countries, by analyzing how child-friendly cities are implemented and the challenges faced. This article was created using socio-legal research methods. The results of this study show that the implementation is carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection through several stages, namely, KLA development planning in the form of preparing Regional Action Plans, then implementing KLA development in the form of KLA programs’ implementation by involving all resources and implementing child-friendly school programs as well as monitoring and evaluating KLA development regularly. Implementation constraints come from internal factors. Challenges include limited human resources and an inability to understand women's empowerment and child protection issues, which affect socialization. Public facilities also need improvement to meet child-friendly standards. Meanwhile, technical coordination issues and misunderstandings about the KLA program's purpose arise due to external factors. Societal attitudes towards violence as education hinder program implementation. The suggestion for this research is to improve coordination between stakeholders or increase cooperation with partners to overcome problems regarding the lack of human resources, increase the budget and optimize the implementation of child-friendly city efforts.
Co-Authors Aditya Riza Dharmawan Enny Dwi Cahyani Fadzil, Rozlinda Mohamed Muhammad fauzan Nursetiawan, Eko Prasojo, Hermawan Riris Ardhanaris Riris Ardhanariswari S Endang Prasetyawati Tenang Haryanto Tri Murniati