Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa tentang Penerbitan Hewan Ternak di Desa Adolang Dhua Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Ardiansyah Ardiansyah; Aminuddin Aminuddin; Ahmad Abbas; Muhammad Aswad; Abdul Gaffar Haris; Nur Iman Saal
Abdimas Universal Vol. 6 No. 1 (2024): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v6i1.370

Abstract

This Community Service activity is a continuation of the socialization activities of LKBH Abdi Keadilan in Adolang Dhua Village. During the activity, questions arose from various communities and confessions from the Village Head who asked how law enforcement against livestock that entered the yard and damaged residents' agricultural land. Because there are no clear rules at the village level regarding efforts to reduce the wildness of livestock that enter the community's cultivation and agriculture, the village head cannot provide solutions to the problem of livestock entering residents' land. Therefore, disputes between land-owning farmers and livestock owners are frequent. The Community Service methodology used is action research, one type of action research that is often known is Participation Action Research (PAR). That based on the results of community service activities on mentoring and drafting Adolang Dhua village regulations on Livestock Control using the Participation Action Research (PAR) method has run smoothly. The service team together with elements of the Adolang Dhua Village government, namely members of the Village Consultative Body and the Head of Adolang Dhua Village have succeeded in drafting Village Regulations that are in accordance with the proposals and expectations of the village community Adolang Dhua.
Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai Ardiansyah Ardiansyah; Bruce Anzward; Hasan Basri
Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.940

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. 
Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Nur Akifah Janur; Abdul Rahman; Ardiansyah Ardiansyah; Andi Jusran Kasim; Nuzha Nuzha; Muhammad Taufik; Nurul Hidayah
MALAQBIQ Vol. 1 No. 2 (2022): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v1i2.349

Abstract

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Majene bekerjasama dengan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang dijalankan oleh seluruh dosen hukum pada program studi hukum keluarga Islam. Tujuan dibentuknya LKBH ini ialah buat memberikan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat di Kabupaten Majene menjadi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada bidang pelayanan publik. Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini artinya dengan memakai metode pembelajaran, obrolan/ wawancara/ tanya jawab serta diskusi, jumlah orang yang mengikuti penyuluhan hukum sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Adolang Dua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Melalui dedikasi masyarakat ini, peningkatan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan masyarakat di Desa Adolang Dua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai pengenalan bantuan aturan bagi masyarakat miskin selama 1 hari dapat berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan PKM yang berpartisipasi sangat antusias mengikuti proses pengenalan sebab topik yang disampaikan sangat kekinian dihampir semua masyarakat Desa Adolang Dua yang masih belum mengetahui tata cara advokasi aturan bagi warga miskin buat melakukan penyadaran terhadap aturan.