Articles
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS ]]>
<![CDATA[Supriadi Supriadi]]>;
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Muhtar Muhtar]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.578 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah saat melihat kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Bone kenyataannya masih rawan terjadi sengketa sehingga penlis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pendekatan Normatif-Teologis; 2) Pendekatan sosiologi 3). Pendekatan Antropologi; 4). Pendekatan Filosofis. Sebagai kesimpulan bahwa mahar dalam perspektif hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa. Sompa atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sangketa sompa atau mahar dapat diselesaikan secara tradisi kekeluargaan dan hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP AKURASI ARAH KIBLAT DENGAN PENGGUNAAN ALAT MODERN: Studi Analisis Masjid Binaan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bone ]]>
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Supriadi Supriadi]]>;
<![CDATA[Aswar Anas]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.79 KB)
<![CDATA[Penentuan arah kiblat masjid-masjid khususnya di wilayah Kabupaten Bone telah ditetapkan oleh para pendiri, tokoh dan imam masjid sejak puluhan tahun lalu dengan menggunakan metode yang masih klasik menurut tafsir masing-masing, namun pada zaman modern dengan data pendukung. metode kecanggihan teknologi. Menelaah arah kiblat masjid bukanlah suatu keharusan dalam rangka memberikan keyakinan dari segi keilmuan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, fakta yang ditemukan di lapangan beberapa arah kiblat masjid di Kabupaten Bone belum mengarah ke arah kiblat yang tepat secara akurat. , maka dari itu harus ada lembaga di tengah masyarakat yang berkompeten dalam memberikan pembinaan secara komprehensif terkait pentingnya penentuan arah kiblat masjid, tidak boleh dilakukan secara subyektif, oleh karena itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) ) IAIN Bone hadir untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menentukan arah kiblat tanpa sembarangan melainkan menggunakan metode penentuan arah kiblat menggunakan alat bantu. - alat ilmiah dan akurat modern, penelitian ini difokuskan pada orang-orang yang berada di masjid-masjid yang dibangun oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Islam Negeri Bone untuk mendidik mereka dengan mengubah perspektif mereka, bahwa keakuratan arah kiblat sangat penting.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19 : Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B ]]>
<![CDATA[Kaimuddin Kaimuddin]]>;
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Dwi Utami Hudaya Nur]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.17 KB)
|
DOI: 10.4790/jhki.v2i2.128
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas berperkara secara elektronik (e-court) di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. Metode dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian yang berasal dari kegiatan observasi, wawancara dan beberapa catatan lapangan untuk ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Polewali sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapankan persidangan secara elektronik, diantaranya mempersiapkan hakim-hakim yang professional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan pesidangan secara elektronik, sosialisasi yang dilakukan memalui media cetak maupun media online, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoprasikan aplikasi persidangan elektronik, melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektonik, dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM PERWAKAFAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT (STUDI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN WAKAF PADA YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR) ]]>
<![CDATA[A. Jusran Kasim]]>
<![CDATA[ Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) Vol 2, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Negeri Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (918.459 KB)
|
DOI: 10.30863/al-risalah.v2i2.404
<![CDATA[AbstractThis research discusses the optimizing of wakaf management system implementation at the Wakaf Foundation of Indonesian Muslim University (UMI) Makassar with a research focus on how the activity of wakaf fundraising and endowments, the development of wakaf assets, as well as the interpretation of compliance with the Law No. 41 of 2004 on the management of wakaf at Wakaf Foundation of UMI Makassar. The results show that the fundraising and endowments that occurred in the Wakaf Foundation of UMI Makassar are similar to the cash wakaf fundraisingsystem, which in its implementation is still within the foundation's internal domain and has not touched the external one yet. The management of wakaf atthe Wakaf Foundation of UMI Makassar is also not fully in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 on wakaf since it lacks of cooperation with the Islamic Financial Institutions (LKS) in terms of the collection and management of wakaf, also lacks of cooperation with theRegistrarOfficials of Wakaf Statement (PPAIW) in the creation of wakaf statement certificate. Nevertheless, the researcher appreciates the Wakaf Foundation of UMI Makassar which has optimized its wakaf fund/asset although it is still within the internal scope of the foundation.]]>
<![CDATA[AKURASI ARAH KIBLAT MASJID DI WILAYAH KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Muliani]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v3i1.227
<![CDATA[Namun harus diakui bahwa realitas menunjukkan masih ada beberapa masjid yang diperkirakan arah kiblatnya kurang tepat, sebagaimana yang telah diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, bahwa beberapa tahun lalu terungkap adanya pergeseran arah kiblat dibeberapa masjid dari 193 ribu masjid di Indonesia, rata-rata pergeserannya terjadi mulai dari 0,7° - 1°. Serta adanya isu-isu yang beredar bahwa arah kiblat berubah karena pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan banyak masyarakat resah dengan arah kiblat yang mereka gunakan selama ini. Sehingga Komisi VIII DPR meminta kepada Dirjen Bimas Islam, agar tidak menimbulkan keragu-raguan di masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah pendataan dan perbaikan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBAGIAN WARISAN MELALUI HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DI DUSUN CENRO-CENRONGE DESA MICO KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE ]]>
<![CDATA[Agustan Agus]]>;
<![CDATA[Asni Zubair Asni]]>;
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v3i2.306
<![CDATA[Sudah diketahui bahwa hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah sudah dapat dimiliki setelah terjadinya akad. Deketahui pula bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungakan sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Maka dari itu, pembagiannya harus dilakukan dengan musyawarah kepada semua ahli waris yang berhak agar tercapainya rasa keadilan dalam pembagian harta. Dengan demikian untuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan antara keluarga termasuk para ahli waris. Olehnya itu Karena terdapat pula suatu kebiasaan dalam pembagian harta warisan setelah kedua orang tua para ahli waris meninggal dunia, dan pembagian semacam itu lebih rawan menimbulkan perebutan harta waris diantara para ahli waris. Jenis Penelitian ini berdasarkan pada penelitian lapangan (field research) termasuk data yang digunakan adalah metode wawancara. Penelitian lapangan dilakukan karena untuk menjelaskan keadaan masyarakat Dusun Cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dalam pembagian harta warisan melalui hibah. Hasil peneliti menunjukan bahwa iplementasi pembagian warisan melalui hibah orang tua di Dusun Cenro-cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yakni kebanyakan masyarakat saat ini membagi warisan melalui hibah dengan peran optimal orang tua sebagai penengah diantara para ahli waris, cara demikian para ahli waris saling setuju dan lebih mudah menerima dengan ikhlas pembagian tersebut, serta cara demikian masyarakat memandangnya lebih efektif untuk lebih meminimalisir timbulnya perselisihan para ahli waris dalam perebutan harta warisan.]]>
<![CDATA[KETIADAAN PERSETUJUAN WALI NASAB UNTUK MEMPELAI WANITA SEBAGAI ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM STUDI DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A ]]>
<![CDATA[Nurlina]]>;
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jhki.v3i2.308
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita dan prosedur penunjukan wali hakim di pengadilan Agama Watampone. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yaitu beberapa hakim di Pengadilan Agama Watampone dan Kepala KUA. Dari hasil penggunaan metode-metode tersebut, peneliti dapat mengemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor penyebab ketiadaan persetujuan wali nasab untuk mempelai wanita yakni dikarenakan mempelai wanita memang tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak bisa dihadirkan, wali nasab yang gaib atau tidak diketahui alamatnya, kemudian wali nasab tidak setuju atas pernikahan tersebut. Sementara untuk prosedur penunjukan wali hakim di Pengadilan Agama Watampone telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti perkara permohonan pada umumnya dimulai dari pengajuan permohonan dan berakhir dengan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama maka pernikahan sudah dapat dilangsungkan dengan hak perwalian dialihkan ke wali hakim. Akan tetapi, putusan tersebut secara otomatis batal ketika wali nasabnya sudah setuju menjadi wali nikah atau sudah bisa hadir untuk memberikan hak perwaliannya dalam pernikahan. Kata Kunci : Rukun nikah, Wali, Pernikahan]]>
<![CDATA[Analisis Keakuratan Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ]]>
<![CDATA[Andi Jusran]]>
<![CDATA[ Al-Bayyinah Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35673/al-bayyinah.v3i1.319
<![CDATA[This article examines and tests the accuracy of the direction of several mosques in Tanete Riattang Barat by using several methods, namely the Qibla azimuth method, Google Earth satellite imagery and using istiwa sticks. In this study, the author describe several mosques as samples and test the accuracy level of Qibla direction, where some people consider the issue of Qibla direction to be a classic problem. But in fact, this problem is still discussed and sometimes controversial. There are parties who agreed, some refused. It is important to note that the Qibla direction is the closest direction to the Ka'bah (Masjid al-Haram) through the great circle of the Earth, the direction where people want to pray so that the direction cannot be considered trivial or even insignificant, which can potentially cause conflict in community. For this reason, the determination of Qibla direction must be correct so that the perfection of worship can be achieved, thus minimizing the potential for conflict of understanding. Keywords : Qibla Direction; Azimuth Qibla; Google Earth; Istiwa Stick.]]>
<![CDATA[Uji Akurasi Hasil Pengukuran Arah Kiblat Pegawai Kemasjidan Kua Menggunakan Aplikasi Google Earth ]]>
<![CDATA[Hasjun, Iyan]]>;
<![CDATA[Kasim, Andi Jusran]]>;
<![CDATA[Putra, Nur Astaman]]>
<![CDATA[ Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy Vol. 3 No. 1 (2024): Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Astronomy Department, Sharia and Law Faculty ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47766/astroislamica.v3i1.2796
<![CDATA[This research aims to analyze the accuracy of qibla direction measurements conducted by mosque employees in the Limboro District, Polewali Mandar Regency, using the Google Earth application. The research method employed is descriptive field research with sociological, normative Islamic, and astronomical approaches. Data was collected through direct measurements by mosque employees using qibla compass tools combined with smartphone compass applications. Subsequently, the qibla direction of mosques and musala was evaluated using the Google Earth application. The research findings indicate that out of 12 mosques and 1 musala sampled, only 3 mosques have accurate qibla directions consistent with the measurements. Meanwhile, the other 9 mosques and 1 musala show significant deviations in qibla direction. These deviations point toward countries such as Yemen, Nigeria, Tanzania, Kenya, and Egypt, with variations ranging from 2° to 27°. The implications of this research can be used to enhance qibla direction measurement methods to align with Islamic Sharia regulations.]]>
<![CDATA[PEMBUATAN JADWAL IMSAK RAMADHAN 1443 H IMPLEMENTASI KRITERIA BARU MABIMS 2022 ]]>
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Supriadi]]>;
<![CDATA[A. Zamakhsyari Baharuddin]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Akbar Pratama]]>;
<![CDATA[Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Hairunnisyah Kasman]]>;
<![CDATA[Arfha Dillah]]>;
<![CDATA[Juliani]]>;
<![CDATA[Muh. Ridwan P]]>
<![CDATA[ MALAQBIQ Vol. 1 No. 1 (2022): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46870/jam.v1i1.241
<![CDATA[Kriteria baru MABIMS 2022 merupakan kriteria pembaharuan sejak 24 tahun kriteria standar tinggi hilal imkanu ru’yah 2° elongasi 3° dengan umur hilal 8 jam setelah ijtima’ dan pada tahun ini kriteria MABIMS ini diperbaharui dengan tinggi hilal standar 3° dan elongasi 6,4°, dengan adanya kriteria baru ini maka dipandang perlu untuk disosialisasikan dikarenakan terimplementasi pada ramadhan dan syawal 1443 H yang mana penetapan dari penganut konsep hisab (wujudul al hilal) dan konsep imkanu ru’yah mengalami perbedaan yang selama ini selama 7 tahun berturut-turut bersama-sama sejak tahun 2015. Sehingga pengabdi menyusun kegiatan: sosialiasi kriteria baru MABIMS 2022, penyuluhan potensi perbedaan wujud implementasi kriteria baru menyasar mahasiswa, kepala KUA sebanyak 8 Kecamatan, pimpinan ormas, dan Kepala Kantor Kementerian Agama, kalibrasi jam digital masjid dengan sasaran para pengurus masjid skala agung, besar dan jami’ di kabupaten, pembuatan jadwal imsak dan pada akhirnya pendistribusian jadwal imsak yang berlaku untuk daerah Kabupaten Majene, yang kesemuanya terikat dalam satu kesatuan yang akan diaplikasikan di masyarakat. Pada akhirnya tim pengabdi telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dengan luaran yang sudah dicapai. Harapan dikemudian hari kegiatan ini perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan dan sinergitas stakeholder pemerintahan dalam memberi pencerahan kepada umat kedepan.]]>
