Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Amantha, Goestyari Kurnia
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7678

Abstract

Penyederhanaan Birokrasi merupakan kebijakan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan kelembagaan dan birokrasi. Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Melalui berbagai proses implementasi kebijakan mengkasilkan kinerja inplementasi yang ditandai sebagai outcome yang memiliki dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang. Memalui metode penelitian deskriptif kualitatif maka akan diuraikan bagaimana proses implementasi kebijakan berbasis outcome pada  Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tiga tahapan penyederhanaan birokrasi kita akan melihat bagaimana kinerja implementasi. Proses Penyetaraan Jabatan pada 669 jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dampak langsung dari implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, hal ini diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah memangkas 669 jabatan struktural yang ada. Selanjutnya melalui tahapan penyetaraan jabatan bagi 503 jabatan struktural ke jabatan fungsional merubah secara langsung individu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang tadinya menyandang posisi pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya yang menjadi dampak jangka panjang yaitu sistem kerja yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Lampung mulai saat ini harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dimana tidak lagi ada birokrasi yang bertingkat-tingkat dan lebih banyak menggunakan pendekatan kerja tim, sehingga lebih fleksibel, dinamis dan lincah.
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI MASA PANDEMI COVID-19 Amantha, Goestyari Kurnia; Rahmaini, Putri Rahmaini; Utami, Martharia Putri
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5590

Abstract

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terbukti dari masih banyaknya keluhan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Adanya pandemi covid-19 berdampak signifikan pada berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas pelayanan sektor publik. Tingginya kasus covid-19 di Provinsi Lampung bahkan sempat mengakibatkan hampir seluruh kabupaten dan kota secara bersamaan masuk kategori zona merah, meski demikian pandemi covid-19 tidak mengurangi urgensi kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tinggi, sehingga penerapan e-government merupakan jalan mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran langsung hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sudah mencapai pada tahap kedua yaitu interaction. Hal ini didasarkan pada kemampuan merepresentasikan tahapan web presence dan interaction dengan menyelaraskan pada konsep pelayanan prima dengan terpenuhinya aspek sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Sedangkan pada tahap transaction dan transformation sebagai tolak ukur penerapan e-government belum terlaksana secara komprehensif jika dikaitkan dengan aspek-aspek pelayanan prima.