Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik oleh PDAM Tirta Kelimutu Kabupaten Ende Minggu, Pionisius; Rembu, Yoakim
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i2.2759

Abstract

Esensi penelitian difokuskan untuk mengetahui fakta faktual tentang implementasi kebijakan Pelayanan PDAM Kabupaten Ende sebagai basis pelayanan air minum bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan pegawai PDAM Kabupaten Ende, sarana dan prasarana, dan  masyarakat sebagai pelanggan,  dalam menggali pendapatan sebagai sumber PAD dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan untuk menjalankan kelangsungan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut George Edwards III.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perusahaan Air Minum di Kabupaten Ende ini telah melalui satu  proses yang matang dan dalam  rancangan telah melibatkan semua unsur pemerintahan, dan tokoh masyarakat serta pelanggan. Namun, dalam tahap implementasi pelayanan masih mengalami banyak kendala karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada pelanggan,kurangnya debit air, jaringan distribusi yang sudah  tua dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada tetap baik.Secara umum dapat disimpulkan bahwa, PDAM Kabupaten Ende telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun adanya keterbatasan-keterbatasan menyebabkan terganggunya pelayanan ini.  Semua masalah ini harus diatasi agar PDAM dapat melakukan pelayanan prima bagi seluruh pelanggannya, meningkatkan keuntungan bagi PAD dan menyelenggarakan kelangsungan perusahaan.
Program Kemitraan Pengembangan Desa Wisata Di Desa Noepesu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Fritantus, Yohanes; Minggu, Pionisius; Rembu, Yoakim
Empowerment Vol. 5 No. 01 (2022): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v5i01.4997

Abstract

Noepesu Village is one of the villages located in the West Miomaffo District, North Central Timor Regency, and is one of the border villages bordering the South Central Timor district. Geographically, Noepesu Village still has a beautiful environment that makes this village very beautiful. The objectives of implementing community service activities include a). provide an understanding related to “tourism awareness” for village officials and administrators of BUMDES Noepesu, b). provide understanding and assistance to Village Apparatus and BUMDES Management regarding archive administration management, as well as social media as village promotion media based on customer satisfaction. In order to achieve the objectives listed above, the method of activity used is conducting field observations, carrying out counseling and mentoring with lecture and question and answer methods. The results of service activities are first, contacting partners and field observations, second, preparing tools and materials to carry out activities, and third, carrying out counseling and assistance to partner target groups.
New normal: Is the village ready? (a webinar on preparing villages for the new era) Hendrikus Hironimus Botha; Makarius Erwin Bria; Yohanes Fritantus; Pionisius Minggu; Yoakim Rembu; Yohanes Imanuel Naif
Community Empowerment Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.7949

Abstract

This community service activity aims to examine the extent of village preparation in facing the implementation of the New Normal policy (new normal life) and at the same time to provide information through socialization related to the implementation of the New Normal policy. The village as the spearhead in implementing the New Normal policy should prepare all resources that can support the implementation of the policy. This New Normal policy is designed to support the economic life of the people who had experienced a decline during the Covid-19 prevention and handling period. The purpose of this policy is to re-increase the productivity of the people who had stopped while keeping them safe from Covid-19. Forms of Community Service Webinar through online media (Google Meet). The results of the service activities carried out were that the people of Oeprigi Village and Kaenbaun Village, which were the target group in this activity, knew and understood the New Normal policy.
The Strategy of Nasdem Party to Increase Women’s Political Participation in North Central Timor Regency Yohanes Fritantus; Pionisius Minggu
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v11i2.23830

Abstract

Women’s political participation is protected by the applicable laws and regulations in Indonesia. Indonesia’s Law No. 10/2008 concerning the General Elections for Members of the People’s Representative Council, Regional Representative Council, and Regional People’s Representative Council requires political parties to fulfill 30% of the total quota for women’s representation in party management and legislative candidates in parliament. The purpose of this study was to find out the strategy taken by the Regional Leadership Council of the NasDem Party in North Central Timor in increasing political participation and its obstacles. In this study, the researchers applied the descriptive qualitative method. Results showed that women’s political participation in North Central Timor is still not fully realized. Participation that has been seen so far can be considered as “pseudo” participation because it is only to fulfill the demands of statutory regulations. This occurs because of being influenced by several factors, including a patriarchal culture that is still firmly embedded in the mindset of the people of North Central Timor, people’s mindsets that have not supported the implementation of affirmative action regulation & women’s involvement in politics, low motivation, financial factors, and lack of female figures who are interested in joining and being actively involved. For this reason, the strategy implemented by the NasDem Party identified in this study consists of 2 stages, namely planning and implementation of the strategy. Therefore, it can be concluded that women’s political participation in North Central Timor is still not fully realized and the participation that has been seen so far can be considered as “pseudo” participation because it is only to fulfill the demands of statutory regulations.
PELATIHAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BAGI ANGGOTA KARANG TARUNA DESA KUANEK DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Yoakim Rembu
AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LP2M UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v7i1.1660

Abstract

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di desa yang mengutamakan kepentingan kaum muda, menjembatani para pemuda dalam berkreatifitas, bersosialisasi dan melakukan pengembangan diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu serta memiliki visi dan misi yang harus dicapai. Oleh karena itu setiap organisasi Karang Taruna harus memiliki program kerja untuk dijalankan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut. Seringkali terjadi bahwa program kerja yang dibuat terkesan asal-asalan, tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi sehingga menghambat upaya pencapaian tujuannya, bahkan membuat organisasi Karang Taruna “mati suri”. Maka, sangat penting bagi para pengurus sebagai motor penggerak organisasi dan semua anggota untuk memahami situasi organisasinya secara komprehensif agar dapat membuat program kerja yang baik. Analisis SWOT merupakan salah satu metode yang dipakai untuk dapat mengenal organisasi (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) sehingga mereka dapat menyusun suatu program kerja yang tepat, realistis dan mampu menjawabi kebutuhan organisasi serta upaya-upaya pencapaian tujuannya. Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada para pemuda anggota Karang Taruna desa Kuanek, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang dipakai adalah melalui ceramah, praktikum dan evaluasi dengan target akhir adalah tersusunnya rancangan program kerja Karang Taruna desa Kuanek. Luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya draft rancangan program kerja bagi kelompok Karang Taruna desa Kuanek. Dari kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa kelompok Karang Taruna Desa Kuanek masih sangat memerlukan pendampingan dalam menyusun program kerja terutama yang berbasis analisis SWOT.
Evaluasi Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Tilman, Maria Grasela B.; Atanus, Fidelis; Botha, Hendrikus Hironimus; Minggu, Pionisius
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.558-565

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pola perubahan kehidupan masyarakat di Kelurahan Maubeli. Dari indikator efektivitas dan efisiensi terlihat bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan efektif dan efisien karena dampak/hasil dari kebijakan tersebut telah tercapai dan juga dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan dilihat dari empat kriteria lain yaitu kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, kebijakan ini mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat, ketidakpuasan serta dirasa tidak tepatnya kebijakan ini yang membuat masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan tersebut, yang disebabkan karena adanya keberlanjutan dari dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang menimbulkan sebuah permasalahan dimasyarakat, dimana masyarakat lebih merasakan dampak negatif dari kebijakan kenaikan harga BBM ini yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat daripada dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA NOEBAUN KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Agustinus Longa Tiza; Maria Stefany Bifel; Pionisius Minggu
Jurnal Poros Politik Vol. 5 No. 3 (2023): JPPol :Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jpp.v5i3.5883

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Noebaun Kecamatan Noemuti. Permasalahan utama yang ditemui dalam penelitian ini adalah Program Pamsimas belum sepenuhnya dirasakan mafaatnya oleh masyarakat Desa Noebaun. Hal in ditandai dengan belum tercapainya target yang ditetapkan dalam program Pamsimas dalam pemenuhuan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program Pamsimas di Desa Noebaun. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Pamsimas di Desa Noebau Kecamatan Noemuti cukup berhasil baik ditinjau dari pemanfaatan sumberdaya. Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan Program Pamsimas cukup baik baik dilihat dari saluran komunikasi yang ada, dan kecenderungan individu bersikap positif dan partisipatif dalam mendukung pelaksanaan program Pamsimas. Hal-hal yang mendukung adalah komunikasi yang berjalan baik, tanggapan masyarakat yang baik dan partisipatisipatif, pemberdayaan sumber daya yang optimal baik SDM, kewenangan maupun informasi yang ada. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan Program Pamsimas antara lain berkaitan dengan kelangkaan sumber air baku untuk air bersih, keterbatasan pendelegasian kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pelaksana di lapangan. Disisi lain, profesionalisme kerja para pelaku program belum otimal.
NA'BEOK TRADITION AND EFFORTS TO PREVENT CORRUPTION IN THE EAST T'EBA VILLAGE GOVERNMENT, BIBOKI TAN PAH DISTRICT, NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Alfrido Naiheli
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 4 No. 3 (2024): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v4i3.2134

Abstract

Corruption is a crime that must be fought together because it can hamper various development processes and destroy the manners of life in society, nation and state. The most visible impacts of corruption are inequality in economic life, damage to socio-cultural life, and threats to the life of the nation (NKRI), including poverty, crime, education, health and damage to the government and political system. One of the acts of corruption that is currently widespread is corruption of village funds by individual Village Heads and other village officials. The greater the management of village funds, the greater the risk of corruption at the village level. On the other hand, as a diverse nation, Indonesia has a lot of wisdom that can ward off corrupt behavior. because it contains shame, high levels of socialism and simple living as well as strong social and customary sanctions. This research is aimed at looking at the Na'beok tradition in the Biboki traditional community, especially in East T'eba Village and how the implementation of this tradition can have an impact on efforts to prevent acts of corruption in the village. It is recommended that local wisdom traditions owned by the community be established through village regulations or regulations that are formally binding in the administration of government in the village.
Collaborative Governance in Fulfilling Child Protection Rights in North Central Timor District Utapara, Ludvina Lodan; Fritantus, Yohanes; Minggu, Pionisius; Kefi, Herminus; Agustian, Dimas
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v15i2.73420

Abstract

This study aims to describe the cross-sector collaboration process in fulfilling the protection rights of child victims of violence which includes face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding and the final results achieved. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations and documentation with key informants from the P3A Service, and other informants, namely the Resort Police, Social Service, Education Service, Health Service, District Attorney's Office, Population and Civil Registration Service, Yabiku and paralegals. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study is guided by five research indicators, namely face-to-face dialogue proven by case titles, building trust proven by the regent's decree and also the strategic plan of the P3A Service, commitment to the process proven by a clear flow of handling child violence cases, shared understanding proven by joint meetings, and temporary impacts proven by decreasing cases of child violence. The results of this study indicate that collaborative governance in resolving cases of child violence has obtained quite satisfactory results, but there are still obstacles that the community does not fully understand the importance of child protection. The recommendation from this study is to increase the capacity of human resources through periodic socialization to the community and encourage active community involvement as pioneers and reporters related to child violence.
Evaluasi Dampak Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Tilman, Maria Grasela B.; Atanus, Fidelis; Botha, Hendrikus Hironimus; Minggu, Pionisius
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.558-565

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pelaksanaan Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap pola perubahan kehidupan masyarakat di Kelurahan Maubeli. Dari indikator efektivitas dan efisiensi terlihat bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dapat dikatakan efektif dan efisien karena dampak/hasil dari kebijakan tersebut telah tercapai dan juga dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan dilihat dari empat kriteria lain yaitu kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, kebijakan ini mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat, ketidakpuasan serta dirasa tidak tepatnya kebijakan ini yang membuat masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan tersebut, yang disebabkan karena adanya keberlanjutan dari dampak kebijakan kenaikan harga BBM yang menimbulkan sebuah permasalahan dimasyarakat, dimana masyarakat lebih merasakan dampak negatif dari kebijakan kenaikan harga BBM ini yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat daripada dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut.