Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal de jure Jurnal Lex Suprema
Nugraha, Rivaldi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Amandangi, Wulan Suci; Novita, Intan; Herdianti, Sekar Ayu Awairyaning; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi pada masa kini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti internet dan media sosial yang memberikan dampak positif dan negatif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan di dalam internet merupakan hal yang sama dengan kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut. Cyberbullying merupakan kejahatan yang ditimbulkan kepada setiap korban individu dan sekelompok masyarakat tertentu yang dapat menyebabkan potensi bunuh diri atau melukai diri sendiri. Terjadinya berbagai macam bentuk perundungan siber karena adanya kekurangan dalam pemahaman penggunaan media sosial yang tidak diberikan filter atau tidak adanya pengawasan dari orang tua atau seorang dewasa. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah mengenai perlindungan yang perlu diberikan kepada setiap korban cyberbullying di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberitahukan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying. Jenis penelitiannya adalah normatif dan menggunakan statute approach yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menggunakan 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan sifat metode analisisnya adalah deduktif. Studi kepustakaan menjadi teknik dalam mengumpulkan data di penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data dan bahan hukum berdasarkan topik permasalahan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI (studi kasus: Anak-anak Penjual Tisu di Kota Balikpapan) Nanti, Muhammad Aswar; Putri, Shabrina Adhelia; Ringo, Elia Gloria Hosanna Siringo; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi terkait anak yang mengalami eksploitasi karena faktor ekonomi sebagai penjual tisu yang dilakukan oleh orang tuanya di Kota Balikpapan dan penulis merumuskan pembahasan untuk rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.Penelitian jurnal ini dianalisis berdasarkan studi lapangan dimana pengumpulan data fakta-fakta melalui wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun ke lapangan (field study) dan studi kepustakaan dalam hal ini pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan anak terhadap tindak eksploitasi untuk bekerja haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah dan masyarakat untuk bertanggung jawab agar menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebankan oleh hukum. Begitu banyak undang-undang serta peraturan- peraturuan daerah lainnya yang di buat oleh pemerintah guna mencegah terjadinya eksploitasi anak di Indonesia ada begitu banyak dasar-dasar hukum tenteang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kasus tersebut telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan  di serahkan ke UPTD PPA agar anak tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan pendampingan psikologis untuk memperbaiki mental dan menyembuhkan trauma berat pada anak tersebut, serta pelaku yang telah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak pada kasus tersebut juga di berikan sanksi oleh pihak kepolisian.
LEGALITAS HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA Dzakiah, Wanda Putri; Setiawan, Chandra; Wibisono, Goestio Trillion; Nugraha, Rivaldi
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awal april 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa terkait putusan sebelumnya terhadap HerryWirawan pelaku pencabulan terhadap 13 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung  di vonis hukuman mati.  Hukuman mati Herry Wirawan si pemerkosa 13 santriwati di Bandung itu memang sesuai tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar yang saat di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri.Tapi di sisi lain Komnas HAM mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup karena merupakan hak dasar dari manusia, maka bagaimana dengan Hak dari 13 Santriwati yang merupakan korban pencabulan dan sebagian dari mereka telah melahirkan anak dari terpidana mati Herry. Bukankah banyak hak dari para korban yang telah dirusak oleh pelaku serta usia mereka yang masih dalam kategori anak-anak. Ketetapan dari penjatuhan hukuman mati pada kasus pencabulan anak telah diatur dalam UU terkait tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati yaitu tidakan yang menghilangkan hak asasi manusia nama baik yang dibutuhkan adalah penindakan tegas oleh aparat penegak hukumKata Kunci : Pencabulan ,santriwati, Hukuman Mati .
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan Anzward, Bruce; Avriani, Elvina; Nugraha, Rivaldi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2216

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi yang menampilkan tubuh anak. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korban telah terjadi di Kota Balikpapan. Terhadap hal ini, maka anak korban dan orang tua anak korban harus mengetahui bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber beserta hambatannya sebagai perwujudan atas pemenuhan hak-hak anak. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris berdasarkan analisis kualitatif yang mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi telah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ada kalanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap anak korban.
Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim Untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP Nugraha, Rivaldi; Darwis, Ananda Syahputra; Nizar, Muhammad; Adirizkita, Lie Anthony
Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, asas-asas dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif serta disesuaikan dengan salah satu kasus yang terjadi di Kota Balikpapan. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berfokus pada memperoleh data untuk diteliti secara menyeluru, luas dan mendalam terhadap hal yang diteliti. Hasil penelitian Kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 112, 114, dan 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun pada prakteknya masih terdapat inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama dalam interpretasi atau penafsiran konstruksi pasal sehingga menimbulkan multitafsir, hal ini berakibat pasal yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika justru tidak tepat, karena sering kali pelaku penyalahgunaan narkotika justru dikenakan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya berlaku terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dimana hal ini jelas merugikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga mendapat hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan Anzward, Bruce; Avriani, Elvina; Nugraha, Rivaldi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2216

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi yang menampilkan tubuh anak. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korban telah terjadi di Kota Balikpapan. Terhadap hal ini, maka anak korban dan orang tua anak korban harus mengetahui bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber beserta hambatannya sebagai perwujudan atas pemenuhan hak-hak anak. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris berdasarkan analisis kualitatif yang mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi telah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ada kalanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap anak korban.
Diantara Hukum dan Masa Depan: Menguji Asas Keadilan dalam Putusan Hakim terhadap Anak Pelaku Narkotika di Balikpapan Nugraha, Rivaldi; Rosdiana, Rosdiana; Sasmito, Joni; Atika, Nurul
Jurnal de jure Vol 18, No 1 (2026): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v18i1.1233

Abstract

Penelitian ini berfokus pada permasalahan narkotika yang semakin meluas tanpa memandang usia, bahkan kini telah merambah ke kalangan anak-anak. Dalam konteks ini, tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dijatuhi hukuman pidana penjara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada anak-anak, sehingga penerapan hukum menjadi lebih efektif dan sesuai dengan amanat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakanbahanhukumyangmencakupteori-teori dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil analisis, ditemui bahwa hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut masih menggunakan regulasi yang telah berstatus dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan memberikan salah satu upaya sesuai dengan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat memberikan pandangan implementasi asas keadilan dan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang tercantum pada Pasal 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan amanat regulasi yang memberikan perlindungan kepada Anak.
Membongkar Kejahatan Perburuan Satwa Dilindungi: Penegakan Hukum di Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan Nugraha, Rivaldi; Anzward, Bruce; Pangaribuan, Piatur; Subagya, Boby Agustian
Jurnal de jure Vol 17, No 2 (2025): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i2.1159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi di Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain Kota Balikpapan, mengingat kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai spesies yang masuk kategori dilindungi dan terancam punah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menghimpun data primer melalui wawancara bersama Yayasan Pro Natura dan Polisi Kehutanan sebagai pihak pengaman hutan, serta data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif; namun pendekatan represif belum berjalan efektif karena tindakan aparat masih terbatas pada pemberian peringatan lisan dan tertulis tanpa proses hukum lebih lanjut, meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain minimnya jumlah aparat keamanan hutan, sarana prasarana yang tidak memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku akibat luasnya kawasan hutan dan banyaknya akses masuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pengawasan, edukasi hukum terhadap masyarakat, serta penerapan sanksi pidana secara konsisten untuk menciptakan efek jera dan menjaga kelestarian satwa dilindungi di kawasan tersebut.
KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BALIKPAPAN Nugraha, Rivaldi; Mehdi, Asiyah; Dzulfirda, Andi Riska; Shavara, Irzety Aulia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i2.996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan investasi ilegal melalui media sosial. Serta mengetahui upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan penipuan investasi ilegal melalui sosial media di wilayah hukum Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan dengan cara wawancara. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, diolah secara sistematis, faktual, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. dalam memberikan perlindungan kepada korban, negara menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pemidanaan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda.Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Balikpapan, dalam tindak pidana investasi ilegal yaitu pihak kepolisian membantu dalam proses pelaporan dan mengawal proses sampai ke instansi kejaksaan, pihak kepolisian membatu dalam proses restitusi yaitu upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban suatu tindak pidana, pihak kepolisian membantu untuk menghadirkan saksi saksi ke persidangan, pihak kepolisian membantu korban utnuk mengawal jalannya persidangan sampai di vonis nya tersangka.
Co-Authors Adirizkita, Lie Anthony Amandangi, Wulan Suci Anzward, Bruce Atika, Nurul Avriani, Elvina Chandra Setiawan, Chandra Darwis, Ananda Syahputra Dzakiah, Wanda Putri Dzulfirda, Andi Riska Herdianti, Sekar Ayu Awairyaning Joni Sasmito Mehdi, Asiyah Nanti, Muhammad Aswar Novita, Intan Pangaribuan, Piatur Putri, Shabrina Adhelia Ringo, Elia Gloria Hosanna Siringo Rosdiana Rosdiana Sembiring, Rinawati Shavara, Irzety Aulia Subagya, Boby Agustian Wibisono, Goestio Trillion