Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Review of Perpetrators of Schizophrenic Psychiatric Disorders (Legal Review of Article 44 of Law Number 1 of 2023 In The Crime of Murder) (Case Study Decision Number: 181/Pid/2024/PT DKI) Anggarita, Levy Rizka; Sumampouw, Wuri; Asyharuddin, Asyharuddin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9355

Abstract

(1) Schizophrenia is a serious mental disorder in which the sufferer has difficulty distinguishing between delusion and reality. This condition is commonly characterized by unusual behaviors such as delusions and hallucinations. For this reason, individuals experiencing such symptoms are often referred to as "insane," though the term carries stigma and oversimplification. (2) This research employs a normative juridical approach, specifically using the statute approach and the case approach. The writer also applies a qualitative descriptive analysis method to provide a comprehensive understanding of the phenomena under study. (3) The murder case involving Andi Andoyo in Decision Number 181/Pid/2024/PT DKI attracted public attention due to the involvement of a perpetrator diagnosed with paranoid schizophrenia. Despite medical evidence and expert testimony confirming a severe mental disorder, the panel of judges sentenced the defendant to 16 years in prison. In fact, Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP) provides legal space for individuals with mental disorders to be rehabilitated rather than punished with imprisonment. This highlights the importance of substantive justice and the need for a more sensitive judicial system toward the mental condition of defendants. (4) Article 44 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code allows for mentally ill offenders to be exempt from punishment and placed in a mental hospital. This is also in line with Law Number 17 of 2023 concerning Health, which affirms the right of individuals with mental disorders to receive medical care and rehabilitation. When medical aspects are ignored in legal considerations, achieving substantive justice becomes increasingly difficult.
Tinjauan Yuridis Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Suherman, Yono; Sumampouw, Wuri; Budiarsih, Budiarsih
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 9 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i9.762

Abstract

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, khususnya di Gaza, telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan sipil dalam skala besar. Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, Indonesia mewacanakan relokasi sementara warga Gaza ke wilayahnya. Isu ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya hukum humaniter dan hukum pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata serta menilai keselarasan rencana relokasi tersebut dengan norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang didasarkan pada studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Status Pengungsi 1951, Protokol 1967, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional memberikan perlindungan penuh terhadap warga sipil, termasuk larangan pemindahan paksa. Namun, relokasi warga Gaza ke Indonesia bersifat sukarela dan bersandar pada alasan kemanusiaan, sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Meski demikian, tantangan muncul terkait status hukum pengungsi, mekanisme perlindungan, serta kewajiban Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat kerangka hukum nasional mengenai pengungsi, meningkatkan koordinasi dengan UNHCR dan organisasi internasional lain, serta memastikan relokasi berjalan sesuai asas non-refoulement dan prinsip kemanusiaan.