Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW DEDIKASI PKM AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Jurnal Legislasi Indonesia
Kurnia, Kana
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arfiani, Nur; Hadrian, Reza
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.9441

Abstract

This research aims to determine the determination of the status of the Rohingya ethnic group according to the Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingya refugees in Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result, it is difficult for asylum seekers to obtain protection regarding their certainty, and considering the ongoing security situation in Myanmar, of course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and refugees and force them to leave Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan penerapan prinsip non refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip sovereignty, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia. 
Potensi Cryptocurrency dalam Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Kurnia, Kana
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 1 (2024): Menjembatani Perspektif Lokal dan Global dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Keua
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2024.v3i1.208

Abstract

Cryptocurrencies have grown rapidly and are used in various cross-border transactions. The negative impact of cryptocurrencies includes the misuse of crimes, especially in funding the weapons of mass destruction (WMD) proliferation. This article examines how cryptocurrency can be utilized in WMD proliferation funding and the challenges faced in overcoming this problem. The method used is a normative research method with a conceptual approach. The research found that cryptocurrency characteristics such as high anonymity and cross-border transactions make it easier for WMD proliferation funding perpetrators to hide funding traces. The lack of transparency in the blockchain adds to the difficulty in tracking WMD proliferation funds. The suggestion from this research is that there is a need for stronger international cooperation and a financial system that can detect and prevent the spread of nuclear material.
Problematika Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kurnia, Kana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1092

Abstract

This study aims to find out and analyze first, the implementation of the principle of forming laws and regulations in law number 13 of 2022 concerning the formation of laws and regulations and secondly, the implementation of public participation in the discussion process of law number 13 of 2022 concerning the formation of laws and regulations -invitation. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the research conclude that, first, based on the principles of forming laws and regulations, that Law no. 13/2022 only fulfills some of the principles of the formation of laws and regulations as stipulated in Article 5 of Law no. 12/2011 considering that the formation of Law no. 13/2022 seems in a hurry to accommodate the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. Second, related to the involvement of public participation in the formation of Law no. 13/2022, the authors conclude that public participation is still minimal, bearing in mind that the transparency of the DPR and the Government in forming laws is only limited to openness of legislation in disseminating information on draft laws without any clarity from the results of public consultations held by the Expertise Body of the Secretariat General of the DPR RI. 
Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Kurnia, Kana; Hadrian, Reza
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1356

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut di mana ketika PP tersebut berlaku, keberlakuannya dinilai rapuh karena tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011), di mana banyak masyarakat pesisir tidak dimintakan pertimbangan pada saat proses penyusunan PP tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertama, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menurut UU No.12/2011. Kedua, batas maritim wilayah Indonesia yang perlu dipertimbangkan mengingat hasil sedimentasi melintasi batas negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, UU No. 12/2011 hanya memenuhi sebagian asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi partisipasi masyarakat yang bermakna karena masyarakat terdampak sama sekali tidak dilibatkan dalam pembentukan PP No. 26/2023. Kedua, Singapura tidak bisa melakukan klaim wilayah hasil reklamasi yang telah dilakukannya karena berdasarkan Pasal 60 ayat (8) UNCLOS 1982, pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, bahkan kehadirannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.
Potensi Cryptocurrency dalam Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Kurnia, Kana
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 3 No 1 (2024): Menjembatani Perspektif Lokal dan Global dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Keua
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2024.v3i1.208

Abstract

Cryptocurrencies have grown rapidly and are used in various cross-border transactions. The negative impact of cryptocurrencies includes the misuse of crimes, especially in funding the weapons of mass destruction (WMD) proliferation. This article examines how cryptocurrency can be utilized in WMD proliferation funding and the challenges faced in overcoming this problem. The method used is a normative research method with a conceptual approach. The research found that cryptocurrency characteristics such as high anonymity and cross-border transactions make it easier for WMD proliferation funding perpetrators to hide funding traces. The lack of transparency in the blockchain adds to the difficulty in tracking WMD proliferation funds. The suggestion from this research is that there is a need for stronger international cooperation and a financial system that can detect and prevent the spread of nuclear material.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan Nofia Sari, Okta; Kurnia, Kana
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 2 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dkp.v5i2.38654

Abstract

Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai omnibus law dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.
Co-Authors Arfiani Nur Hadrian, Reza Nofia Sari, Okta Sumampouw, Wuri