Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum Yustitiabelen Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Sains Riset Jurnal Sosial Humaniora Sigli Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Yuris: Journal of Court and Justice SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Rechtsnormen Journal of Law Anayasa Activa Yuris: Jurnal Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum SASI
Budiarsih, Budiarsih
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM Vitrianingsih, Yeni; Budiarsih, Budiarsih
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.347 KB) | DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2545

Abstract

Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalankan praktik dan memperjuangkan tingkat kesehatan ternyata harus menelan pil pahit. Minimnya pemahaman hukum oleh pihak pihak terkait serta kurangnya perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Maka hasil kerja keras Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila tidak berhasil akan berhadapan dengan hukum bahkan dikategorikan tindakan malpraktik dengan sangsi pidana. Atas dasar itu maka peneliti akan difokuskan pada beberapa masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat pada aktivitasnya dalam peristiwa tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitaian dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri atas telaahan dokmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Adapun Hasil Pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang Dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Perawat adalah seseorang berperan dalam merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses penuan. Hal tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 yat (1). Hal yang sifatnya tindakan memeberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh didelegasikan kepada perawat Undang-Undang No.38 Tahun 2014. Kewenangan perawat sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) dan (2). Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan perawat dalam menjalankan tugas mediknya.
MENGGUGAH FONDASI KEILMUAN ILMU HUKUM DALAM PENGAKUAN PERKAWINAN HOMOSEKSUAL DI MASSACHUSETTS MELALUI EFISIENSI EKONOMI Sugianto, Fajar; Budiarsih, Budiarsih
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v0i0.1787

Abstract

Law and economics are two independent sciences that compliment each other in analyzing forms of legal issues. The limitations of each independent sciences in fact have brought these two came even closer in resolving the issue of the legalization of homosexual marriages in Massachusetts. As a scientific method, Law and Economics, also known as the economic analysis of law, explores the law and jurisprudence in new ways through different dimensions. The use of economics broaden the field of law especially as a tool to create incentives to change human behavior in achieving its objectives based on its idealism of efficiency. The use of Law and Economics in this writing provided economic rationales that the legalization of homosexual marriages in Massachusetts are efficient therefore the law shall produce rules that lead to the most efficient change that the society desire the most.
ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA Muzayin, Achmad `; Warka, Made; Budiarsih, Budiarsih
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.
PARADIGMA PRINSIP HARDSHIP DALAM HUKUM PERJANJIAN PASCA ERA NEW NORMAL DI INDONESIA Armandhanto, Taufik; Budiarsih, Budiarsih; M, Yovita Arie
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4441

Abstract

AbstractThis journal aims to analyze and discuss about the issuance by government policies related to the Covid-19 pandemic such as Large-Scale Social Restrictions and Social Distancing, which is greatly affecting the performance to implement achievements in the contract, so that some parties can make excuse that there is a force majeure event so the party can terminate the contract. With this situation, it is certainly very important for both party to know and understand the principles of hardship. This research method is normative research which is used to examine the problems that exist in this research. The results of the study found that the rules regarding hardship itself have developed in the practice of international contract law which is regulated in the UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) that can be used as a reference in making agreements that have high value and long term. The acknowledgment of its absence of hardship ownin the legal system in Indonesia has made the settlement of cases that related in the hardship category will be settled with the applicable provisions, such as good faith and force majeure. Therefore, contract law in Indonesia is expected to be more adaptive and flexible in relation to changing og circumstances fundamentally by the application of the principle hardship to the legal system in Indonesia.Keywords: contract; force majeure; hardshipAbstrakJurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskusikan mengenai terbitnya kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Social Distancing,  yang tentu saja sangat mempengaruhi kewajiban pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, sehingga beberapa pihak dapat beralasan terdapat nya keadaan memaksa sehingga pihak tersebut dapat mengakihiri perjanjian. Dengan adanya keadaan tersebut tentu sangatlah penting bagi para pihak agar dapat mengerti dan memahami mengenai prinsip hardship. Metode penelitian ini bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji problematika yang ada di dalam peneltian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai hardship sendiri sudah berkembang di dalam praktik hukum kontrak internasional yang diatur di dalam UNIDROIT Principle of International Commercial Contracts (UPICC) yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan perjanjian-perjanjian yang memiliki nilai yang tinggi serta jangka waktu yang panjang. Belum diakui nya hardship sendiri di dalam sistem hukum di Indonesia membuat penyelesaian perkara yang termasuk kategori hardship diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu itikad baik dan force majeure. Maka dari itu hukum perjanjian di Indonesia diharapkan dapat lebih adaftif serta fleksibel terkait dengan perubahan keadaan secara fundamental dengan diterapkannya prinsip hardship ke dalam sistem hukum di Indonesia.
The Urgency of Regulatory Enforcement of Production and Circulation Laws Alcoholic Drinks (Oplosan Liquor) Heryawan, Rio Dedy; Budiarsih, Budiarsih; Mangesti, Yovita Arie
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2101

Abstract

The purpose of this study is to examine how the The Urgency of Regulatory Enforcement of Production and Circulation Laws Alcoholic Drinks (Oplosan Liquor). The type of research method used in writing this thesis proposal is a normative juridical method by conducting a literature study on legal materials, both primary legal materials, namely related legislation and secondary legal materials, namely literature related to the topic of the problem. Based on the results of normative research on the enforcement of the production and distribution of alcoholic beverages (alcoholic liquor) urgent for the regulation in law enforcement. This is due to the philosophical reason that intoxicating alcoholic beverages for most religions and certain ethnicities is believed to be prohibited behavior, and requires the existence of laws that provide certainty.
Understanding the Extent of Doctor’s Liability in Medical Disputes R, Bella Agatha Fernando; Budiarsih, Budiarsih
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i3.348

Abstract

Background. In order to protect themselves from the possibility of being arrested and subjected to criminal penalties, doctors developed defensive medicine, which is currently being widely applied by many doctors. This is motivated by a situation where the patient is dissatisfied with the results of the medical action that has been carried out and complains about this to the police and some patients often do not want to use the mediation first, then cases like this will end up in court. Purpose. The purpose of this research is to explain how responsibility is imposed on doctors for medical disputes and violations that occur to patients. Method. This type of research is normative, the writer also uses statute approach and conceptual approach to analyze the issue. Results. Based on the background problems, the results obtained from this research are that a doctor who has carried out their duties in accordance with professional standards, service standards, and standard operating procedures is entitled to legal protection. Conclusion. An action can be said to be malpractice if an element of negligence is found in the medical action, whereas in medical risk there is no element of negligence. That if a mistake cannot be found, the doctor cannot be held responsible.
Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet dalam KUHP Lama Pratama, Lutfy Cahya; Budiarsih, Budiarsih
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1351

Abstract

Dengan adanya perkembangan dalam zaman yang semakin pesan hal ini memberikan pengaruh terhadap adanya suatu perubahan didalam perkembangan kehidupan manusia, tak hanya itu didalam tindak hukum pidana yang ada di indonesia sendiri juga ikut berubah. Di indonesia  sendiri pidana masih sangat berkaitan dengan adat dan juga tradisi yang ada dilingkungan sebab hal ini masih menjadi kepercayaan yang berkembang yaitu tentang kekuatan supranatural atau santet. Untuk pengertian tentang santet sendiri merupakan salah satu kegiatan atau perbuatan yang dinilai sangat terlarang dimana dalam norma kebiasaan hal ini dapat menyebabkan adanya suatu kerugian yang akan berdampak bagi orang lain sehingga dapat dikatakan bahwasannya santet tak jauh dari adanya suatu tindak pidana. Pada KUHP Lama diatur dalam Pasal 545,546,47 yang dimana terkait sistem pembuktiannya sangat sulit untuk dibuktikan karena hal ini merupakan salah satu tindakan yang berhubungan dengan supranatural sehingga tidak  bersifat secara rasional, sedangkan didalam hukum perlu adanya pembuktian secara logika seiring dengan berkembangnya hal ini kemudian munculah perubahan didalam KUHP pasal 252 gang dimana hal ini digunakan untuk pencegahan agar masyarakat tidak percaya terkait hal yang berbau dengan kekuatan supranatural atau santet dikarenakan pada pasal tersebut hanya menitikberatkan pada perbuatan atau delik formil sehingga tidak perlu untuk dibuktikan.
Akibat Keterlambatan Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Mutu Pelayanan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru Haryono, Gandi; Budiarsih, Budiarsih
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah keterlambatan pembayaran klaim BPJS tidak bisa dihindari oleh rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan berdampak langsung pada manajemen, petugas medis, petugas paramedis, penunjang medis, dan petugas kesehatan lainnya. Peningkatan beban biaya operasional akibat keterlambatan pembayaran ini berdampak pada mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Dengan menggunakan metode studi kualitatif, informasi digali dari tim manajemen dan berbagai petugas terkait melalui pedoman wawancara yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan klaim dipengaruhi oleh pengumpulan berkas kelengkapan administrasi di bagian administrasi pasien, keterlambatan pengkodingan berkas di unit casemix, dan pengumpulan serta pengiriman berkas klaim oleh unit penagihan, dengan keterlambatan berkisar antara 7 hingga 45 hari setelah jatuh tempo. Hal ini mempengaruhi arus kas rumah sakit, sehingga pembayaran tagihan krusial harus diprioritaskan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan. Kesimpulannya, keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada efektivitas, efisiensi, keamanan, optimalisasi, kenyamanan pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan petugas. Untuk mengatasi hal ini, disarankan untuk mengubah alur pengiriman berkas klaim BPJS Kesehatan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit terkait, serta mengoptimalkan manajemen mutu pelayanan dan manajemen piutang rumah sakit.
Regulation of Personal Vaporizer Sales to Children in Indonesia Herlina, Maxima Nevlita; Budiarsih, Budiarsih
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v4i2.20187

Abstract

Smoking, including among minors, is a worrying phenomenon in Indonesia, mainly due to the rapid development of the environment and lack of supervision. This study aims to analyze legal protection for minors regarding the use of personal vaporizers, considering the health risks associated with smoking and vaping habits. This research uses a normative legal approach, utilizing primary and secondary sources to examine the existing legal framework and its implementation. The results show that laws in Indonesia, such as the Child Protection Law and the Consumer Protection Law, recognize the rights of children and consumers, including their safety and protection from dangerous substances. However, specific regulations regarding personal vaporizers and their sale to minors still do not exist, resulting in ambiguity for the business world and inadequate protection for minors. The recommendations given include strengthening regulations, providing strict administrative sanctions to violators, increasing educational campaigns, and increasing parental and community involvement in preventing underage smoking and vaping. Ultimately, a comprehensive approach involving legal reform, law enforcement, and awareness-raising efforts is critical to safeguarding the health and well-being of minors in Indonesia.
SANKSI PIDANA BAGI DOKTER PRAKTIK BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE Putri, Eka Fitriani; Budiarsih, Budiarsih
Jurnal Sains Riset Vol 13, No 2 (2023): September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v13i2.1515

Abstract

Pemerintah dalam pembangunan kesehatan dengan menggunakan sumber daya kesehatan sebagai faktor yang memberikan dukungan pelayanan yang memiliki kualitas yang baik seperti dokter dan dokter gigi. Dokter yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berkewajiban mempunyai surat tanda registrasi serta surat izin praktik dari pemerintah yang sesuai dengan UU yang berlaku. Peraturan tersebut  bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dari praktik dokter yang tidak memiliki kualitas akan tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PU-V/2007 penghapusan sanksi pidana penjara bagi dokter dan dokter gigi berpraktik tanpa izin, sehingga tidak ada efek jera bagi oknum dokter, maka fokus penelitian ini bagaimana sanksi pidana bagi dokter praktik berbasis restorative justice. Menggunakan metode analisis, jenis penelitian normatif, sehingga nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan pihak terkait dalam menyelesaikan perkara medik. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan berbasis restorative justice sebagai alternative dalam penyelesaian perkata dan juga menawarkan sanksi pidana sosial yang searah dengan konsep restorative justice diperkuat dengan konsep UU No.1/2023 yang bernuansa pemulihan dan perbaikan.
Co-Authors Achmad Taufik Adam, Abraham Amda Adam, Harmawan Hatta Armandhanto, Taufik Asad Awaluddin, Muhammad Chaidar, Muhamad Chaidar, Muhammad Che Ngah, Anisah Fajar Sugianto Fernando, Bella Agatha Hanggoro, Yuristo Ardhi Haryono, Gandi Herlina, Maxima Nevlita Heryawan, Rio Dedy Krisnadi Nasution Laksono, Nowo M, Yovita Arie Made Warka, Made Mangesti, Yovita Arie Masrofin, Muhammad Muzayin, Achmad ` Pratama, Lutfy Cahya Putri, Eka Fitriani R, Bella Agatha Fernando Rozaq, Nafisa Putri Slamet Suhartono Vera Rimbawani Sushanty Vitrianingsih, Yeni Wardhana, Nabilah Warka, Mare