Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.554

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) (e-Journal) Jurnal Agregasi Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Widya Publika Society

Kusnan, Kusnan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Author-ID : 1876150

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAMUWISATA Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Bali adalah provinsi yang perekonomian masyarakatnya di topang dari sektor pariwisata, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengembangan fasilitas – fasilitas penunjang usaha pariwisata termasuk sertifikasi terhadap pramuwisata. Keberadaan pramuwisata perlu diakomodasi dengan tepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Atas dasar pemikiran tersebutlah penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dari permasalahan tersebut dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ? dan 2) Bagaimanakah actor dan penana dalam perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi ? Implementasi dari kebijakan dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata berdasarkan evaluasi kebijakan public yang dilakukan maka pemerintah daerah provinsi bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata. Actor kebijakan public disini adalah gibernur yang berperan dalam membina dan mengawasi pramuwisata, dinas pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.

PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL Kusnan Kusnan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Indonesia sebagai negara maritime dengan 67% wilayahnya merupakan perairan yang terdiri dari 17.000 pulau, memerlukan sebuah regulasi yang baik tentang sistem pengangkutan laut nasional. Untuk terciptanya sistem kelautan nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengangkutan kelautan di Indonesia Hukum dapat menjadi sebuah instrument dalam menetapkan kebijakan public dalam pengangkutan laut nasional, karena mengenai pengangkutan nasional tidak diatur dalam Kitab undang – undang hukum dagang (KUHD) tetapi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1988 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut . Yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana hukum dapat menjadi instrument kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional dan, 2) apakah model kebijakan public yang digunakan dalam pengangkutan laut nasional ?Untuk menjawab hal tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjabarkan pola – pola untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Penggunaan hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengangkutan laut nasional adalah sebagai payung hukum dari setiap tindakan pemerintah sehubungan dengan pengangkutan laut nasional dengan menerapkan model kebijakan publik kelompok dimana pemerintah menjadi penengah melalui kebijakan yang dikeluarkannya dari berbagai kelompok kepentingan yang menyelenggarakan jasa angkutan laut. Pemerintah perlu menetapkan aturan main guna kepentingan dari masing-masing pelaku usaha dan konsumen.

Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Asmorowati, Sulikah Bramantya Pradipta Endang Indartuti Erna Setijaningrum Himah, Isna Azizatul Inas shofa Salsabila Joko Widodo Kristina Maria Nuriani Larasati, Nabilla Putri, Setya Nanda Anggela Ria, Catur Ajeng Kartika Rochim, Achluddin Ibnu Ulvia, Fanesa Nahdlatul Wulansari, Ajeng Dinda

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Widya Publika

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Widya Publika