Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Analisis Kemaslahatan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Poligami Af’idaa, Fidaa; Nursobah, Achmad; Abqori, Najih
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8571

Abstract

This study analyzes Government Regulation No. 10 of 1983 concerning the practice of polygamy for Civil Servants (PNS) from the perspective of Islamic law, particularly through the approaches of maslahah and maqâsid al-syar'iyyah. The regulation aims to maintain the welfare of individuals, families, and society by establishing strict requirements, including the consent of the first wife and financial capability. The analysis shows that Government Regulation No. 10 of 1983 not only serves as an administrative instrument but also aligns with the principles of justice found in the Qur'an and Sunnah. Furthermore, this regulation contributes to social stability and protects the rights of women and children. Overall, Government Regulation No. 10 of 1983 supports a higher maslahah by creating a balance between individual rights and social justice.
Logika Maqāṣid Konsep Rupiah Digital Dalam UU No. 4 Tahun 2023 Rouf, Muhammad Abdul; Muhajir, Muhajir; Nursobah, Achmad
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8660

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penerapan Rupiah Digital sebagai Mata Uang Digital Bank Sentral (DBI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Rupiah Digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas moneter. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dari segi regulasi, keamanan, dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan maqāṣid al-muʿāmalah, dengan menganalisis Rupiah Digital berdasarkan lima prinsip utama: ar-rawāj (peredaran kekayaan), al-wuḍūḥ (transparansi), al-ḥifẓ (perlindungan aset), ats-tsabāt (stabilitas), dan al-‘adl (keadilan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rupiah Digital berpotensi meningkatkan transparansi dan aksesibilitas keuangan, tetapi memerlukan regulasi yang lebih inklusif untuk mencegah kesenjangan digital. Kerangka maqāṣid al-muʿāmalah menyoroti pentingnya menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan perlindungan pengguna. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Rupiah Digital bergantung pada desain kebijakan yang mengutamakan keadilan ekonomi, perlindungan aset, dan distribusi manfaat yang adil di semua lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan maqāṣid, implementasi Rupiah Digital dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya inovatif tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.
Implementasi Prinsip Syariah dalam Marketplace Berbasis Fatwa DSN-MUI di Indonesia Devana, Delia; Ma’rufi, Anwar; Nursobah, Achmad
Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 11 No 1 (2025): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/syariati.v11i1.8005

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional marketplace di Indonesia, merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 144/DSN-MUI/XII/2021. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam marketplace berdasarkan ketentuan fatwa tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli di platform marketplace, khususnya terkait larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan keharusan adanya akad yang sah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen fatwa, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Teori yang digunakan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI sebagai landasan normatif dalam mengkaji fenomena jual beli di marketplace. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, serta kewajiban menyediakan akad yang sah sesuai hukum Islam. Implementasi fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi di marketplace sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam Islam, serta memberikan perlindungan bagi konsumen
Moderasi Mazhab Sebagai Metode Normatif Dalam Fiqh Ekonomi Islam Kontemporer Ardiyah, Anis; Muhajir; Nursobah, Achmad
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 2 (2025): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (Agustus)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v5i2.317

Abstract

The exclusivism of Islamic legal schools often limits the adaptability of Islamic jurisprudence in addressing the complex realities of the contemporary Islamic economy. This study departs from the academic concern that rigid adherence to a single madhhab potentially causes legal stagnation in responding to global financial challenges. The research aims to formulate a conceptual and methodological framework for madhhab moderation as an epistemic foundation for contemporary Islamic economic jurisprudence. Using a qualitative method with critical-comparative analysis of classical and contemporary fiqh literature, this study synthesizes diverse madhhab approaches through maqāṣid al-sharī‘ah, maṣlaḥah, and ḥikmah principles. The findings reveal that madhhab moderation enables integrative, context-sensitive legal reasoning that harmonizes textual sources, socio-economic contexts, and higher legal objectives. This study proposes madhhab moderation as a model of tarjīḥ wasatī as a new methodology for formulating inclusive, responsive, and sustainable Islamic economic fatwas. The implications extend to the renewal of tarjīḥ and talfīq methods, strengthening trans-madhhab collaboration, and enhancing the global relevance of Islamic economic jurisprudence