Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Fitrohtul Khasanah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
POLIGAMI DI ARAB SAUDI, TUNISIA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Fitrohtul Khasanah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.208 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1663-1675

Abstract

Diantara hukum Perkawinan yang sampai sekarang masih menjadi perhatian masyarakat diantaranya tentang poligami yang mana dalam Islam diperbolehkan dengan landasan Al-Qur’an maupun Al-Hadis. Namun seiring berjalannya waktu poligami seolah-olah menjadi generalisasi syariat yang dapat berlaku untuk umum dan dapat dilaksanakan oleh siapapun. Substansi hukum syariat tentang kebolehan poligami masih sering disalah pahami. Dualisme payung hukum ( hukum fikih/ syariat dan hukum negara) menjadi pegangan utama yang digunakan oleh para pembuat hukum di masing-masing negara muslim meskipun melahirkan sebuah aturan yang berbeda . Wujud dari perbedaan itu antaranya, di Arab Saudi bahwa poligami dibolehkan secara mutlak tanpa adanya persyaratan apapun asalkan sesuai dengan aturan hukum Islam. Tunisia melarang poligami bahkan diberlakukannya hukuman bagi yang melanggarnya. Sedangkan di Indonesia, membolehkan poligami namun dengan berbagai syarat. Tiga Negara muslim ini pada dasarnya menggunakan sumber rujukan yang sama namun menghasilkan hukum yang berbeda. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yaitu dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka (library research) sebagai bahan dasar serta meneliti berbagai peraturan ataupun undang- undang dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan tujuan untuk menelaah berbagai hal yang menjadi penyebab adanya aturan yang berbeda di setiap negara dan dampak-dampak yang timbul akibatnya sehingga dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.
ANALISIS HUKUM WARIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA JOGOPATEN Fitrohtul Khasanah; Muhajir Muhajir; Akhmad Muhaini
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.07 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2757-2765

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Jogopaten mengkaji tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat, banyak ditemukan penundaan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan. Penundaan tersebut seolah-olah tidak menjadi suatu kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut tidak langsung membagi harta warisan karena masih hidupnya salah satu orang tua dari anak pewaris, yaitu suami atau istri pewaris. Salah satu orang tua yang masih hidup tersebut masih memiliki tanggungjawab untuk membiayai pendidikan anak pewaris yang belum selesai menempuh jenjang pendidikan, ahli waris masih dalam kaadaan berkabung, dan masih ada salah satu ahli waris yang menempati rumah warisan dan belum menikah. Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, kesimpulan, dan dianalisis melalui hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis menyimpulan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Desa Jogopaten tidak diperbolehkan karena tidak ada ‘uẑur syar’i yang dapat dijadikan alasan untuk diperbolehkan menurut Hukum Islam.
ADAT NGORAK-ARIK BUCU DALAM PERNIKAHAN BOTO RUBUH DI DESA SURENGEDE KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO Fitrohtul Khasanah; Eka Suciati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i8.2023.3831-3838

Abstract

Penulisan ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat ngorak-arik bucu dalam pernikahan boto rubuh yang terjadi di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dimana adat tersebut boleh dipertahankan atau harus dihentikan. Karena pada adat tersebut ada beberapa ritual adat yang harus dilakukan untuk pelaku pernikahan boto rubuh tersebut dengan cara ngorak-arik bucu. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun yang menjadi obyek dalam kasus ini adalah adat ngorak-arik bucu. Metode penelitian lapangan ini juga digunakan metode pengumpulan data, selain itu penulis juga menggunakan beberapa buku sebagai acuan untuk mengabil materi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis masalahmya penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang berpangkal pada hukum Islam dengan berlandaskan pada teori ‘urf, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya adat ngorak-arik bucu dalam pernikahan boto rubuh yang berlaku di Desa Surengede boleh dilakukan karena adat tersebut termasuk kedalam ‘urf ṣaḥīḥ.
The Review of the Maslahah Mursalah Related to Early Marriage: Implementation and Orientation Suleman, Frangky; Arifuddin, Qadriani; Saifudin, Saifudin; Khasanah, Fitrohtul; Karimullah, Suud Sarim
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.3.3783

Abstract

Child marriage is a controversial issue in many countries, including Indonesia, due to its negative impact on girls. Indonesian law regulates the minimum age for marriage, but there are still gaps in its implementation. This issue also relates to social, economic, and health impacts, such as reproductive health risks and limited access to education. This research aims to review the implementation of child marriage policies, policy orientations, and their impact on the understanding and implementation of maslahah mursalah values. This study uses normative legal research methods to examine the issue of child marriage based on the normative aspects present in applicable legislation. The results of the research indicate that the implementation of child marriage policies based on maslahah mursalah in Indonesia should be holistic, considering social, cultural, religious, and legal aspects. This policy should prioritize the common welfare and protection of children's rights, with an emphasis on education, legal protection, reproductive health, and reducing social stigma. The importance of collaboration between the government, NGOs, religious leaders, and the community in designing and implementing this policy is emphasized. Regular evaluations need to be conducted to ensure the effectiveness of the policy in achieving the goals of child protection and public welfare. Additionally, consideration should be given to the cultural and religious diversity in Indonesia while adhering to international commitments supporting the prohibition of child marriage.
KONSEP KAFĀ’AH DAN NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA DI SYRIA Muhajir - Muhajir; Fitrohtul Khasanah
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v4i1.13855

Abstract

Undang-undang hukum keluarga di dunia muslim telah beranjak dari fikih klasik dengan tujuan untuk  membuat hukum yang diajarkan Islam agar selaras dengan kebutuhan  masyarakat kontemporer dan  mencoba untuk memberikan hak-haknya terhadap perempuan dalam perkawinannya agar dapat diakui. penerapan hukum keluarga di Syria mengikuti aturan hukum Turki berupa “The Ottoman Law of Family Rights.” Ketentuan kafā’ah bukan menjadi syarat sah tetapi dijadikan sebagai syarat lazim dalam pernikahan. Kesetaraan yang dijadikan pedoman bukan hanya soal agama ataupun nasab, melainkan stara sosial, dan dalam hal nafkah kedudukan istri mendapatkan hak yang lebih besar, tidak  hanya sekedar  sandang, pangan maupun tempat tinggal, akan tetapi ada penambahan dari biaya kesehatan yang menjadi kebutuhan pokok di zaman sekarang.
Maqa̅Ṣid Al-Mu’a̅Malah Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Dropship Mustika Sari, Yunita Dwi; Nursobah, Achmad; Khasanah, Fitrohtul
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 3 (2024): JIEI : Vol.10, No.3, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i3.14595

Abstract

This study discusses the DSN-MUI fatwa regarding the dropship business practice from the sharia perspective using the maqashid al-muamalah approach. Dropship is an innovative business concept where merchants sell goods to customers without stocking inventory. Although the DSN-MUI Fatwa has provided legal guidance regarding dropshipping, understanding the Sharia principles underlying this Fatwa remains inadequate. The aim of this research is to evaluate the maqashid al-muamalah dimensions introduced in the DSN-MUI Fatwa on dropship and to understand its consequences and relevance within the framework of sharia economics and law. The research method employed is literature review, involving the collection and review of the DSN-MUI Fatwa on dropship and related literature on dropship and maqasid al-mu’amalah. The findings indicate that the DSN-MUI Fatwa reflects characteristics and principles relevant to the maqashid al-muamalah dimensions, such as sustainability, transparency, stability, protection, and justice. The fatwa aims to regulate dropship practices fairly, transparently, and in accordance with sharia values in the context of modern economics. This research provides practical guidance for merchants, consumers, and religious authorities involved in dropship. It is hoped that this research will strengthen the sharia legal framework related to modern business in the context of the global economy and enhance understanding of dropship practices from the perspective of maqashid al-muamalah
The Benefits of Mursalat Related to Early Marriage: Implementation and Orientation From an Islamic Legal Perspective Hari Widiyanto; Qadriani Arifuddin; Fitrohtul Khasanah; Fathudin; Saifudin; Muhajir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 3 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5836

Abstract

Early marriage is a growing phenomenon in many countries, including countries with a Muslim majority. In the perspective of Islamic law, marriage is a part of worship that is highly valued, but there are provisions that must be considered so as not to harm the parties involved, especially in the context of early marriage. One approach used to assess whether early marriage is permitted or not in Islamic law is through the concept of maslahat mursalat, which is an effort to achieve public welfare that is not explicitly regulated in the Shari'a, but can be taken based on the goals and basic principles of Islam. This paper aims to analyze the application of the concept of maslahat mursalat in the context of early marriage, as well as its implications for the implementation of Islamic law. This study includes an analysis of the social, economic, and health impacts associated with early marriage, and discusses how Islamic law assesses young marriage by considering maslahat and mudarat (benefits and disadvantages). This study also seeks to examine how the orientation of maslahat mursalat can help align Islamic law with the needs of today's society, amidst the challenges of early marriage that often ignore the emotional, social, and physical readiness of individuals. The results of this study indicate that from the perspective of maslahat mursalat, early marriage is only permitted if it meets the criteria of greater welfare and does not bring harm to the parties involved. In addition, policy recommendations regarding early marriage need to consider various factors that support individual welfare, including education, mental readiness, and social and economic support. Therefore, the implementation of early marriage must be carried out carefully and wisely, ensuring that it does not violate the basic principles of Islamic law which emphasize the welfare of humanity.
Co-Authors Akhmad Muhaini Arifuddin, Qadriani Eka Suciati Fathudin Hari Widiyanto Karimullah, Suud Sarim Muhajir - Muhajir Muhajir Muhajir Mustika Sari, Yunita Dwi Nursobah, Achmad Qadriani Arifuddin Saifudin Suleman, Frangky