Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender) Nurdin, Mochamad; Daris Salam, Asep Lukman; Abdurahman, Irfan; Acip, Acip; Rizal, Rizal
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6584

Abstract

Poligami dalam hukum keluarga Islam telah menjadi topik yang kontroversial, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. Artikel ini menganalisis dinamika poligami dari perspektif hukum, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan hukum perbandingan dan analisis kritis, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami, implikasi hukumnya terhadap kesejahteraan keluarga, dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Hasil analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam memahami, menafsirkan, dan mengelola praktik poligami dalam konteks hukum keluarga Islam. Penekanan pada keseimbangan antara keadilan gender, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama dalam mengevaluasi dan merumuskan solusi yang inklusif.
Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan: Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia Nurdin, Mochamad; Abdurahman, Irfan; Alansyah
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2024): As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : STAI Pelabuhan Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51729/sakinah21642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perwalian mempelai wanita hasil zina dalam pernikahan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Perwalian mempelai wanita hasil zina merupakan isu yang sensitif dalam hukum keluarga Islam, karena melibatkan pertimbangan etis, moral, dan hukum. Studi ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis konsep perwalian mempelai wanita hasil zina dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia dalam hal perwalian mempelai wanita hasil zina, serta implikasi praktisnya dalam konteks pernikahan di masyarakat Indonesia.
Implementation of E-Government Through Public Service Innovation in Sinjai Regency Palewai, Asdar; Congge, Umar; Nurdin, Mochamad
Journal of Government Science Studies Vol 5 No 1 (2026): April 2026: in-Process
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66254/jgssvol5issue1page11-22

Abstract

This study aims to explore the implementation of e-government through public service innovation in Sinjai Regency. Digital transformation is crucial in public services to improve the efficiency, transparency, and accountability of local governments. The research method used is a qualitative approach with an explanatory type. The novelty of this study lies in a comprehensive analysis using six determinant indicators—communication infrastructure, connectivity and IT use, human resources, budget, legal instruments, and paradigm shifts—to dissect the complexity of digitalization at the local government level. The results show that e-government implementation in Sinjai Regency has been realized through various application innovations such as SIPPADAI, SIMPELMI, and SIPAKAINGE. Despite being supported by Regent Regulation Number 48 of 2023 and the commitment of regional leaders, its implementation still faces significant obstacles such as limited ICT infrastructure, low digital literacy, budget constraints, and resistance to digital paradigm shifts among employees. This study provides practical and theoretical contributions as an in-depth evaluation instrument for the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) at the district level, while also serving as a strategic reference in mapping the structural barriers to digital transformation in the region.