Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Evaluation of the Workshop Program for Prospective Indonesian Migrant Workers in Increasing Work Competence Dewi, Dhea Candra; Jumaah, Siti Hidayatul; Kartini, Fitriah; Benita, Novinaz
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i1.3028

Abstract

The Workshop on Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) in East Lombok became the first program as a form of government responsibility in providing technical protection for migrant workers as mandated by law. This program has also only been running for two years, so it is necessary to evaluate the contribution and sustainability of the program. Program evaluation is a concrete step to find out whether the launched program has been realized or not. The purpose of this research is to evaluate the CPMI Workshop program in improving the competence of Indonesian Migrant Workers. The data analysis method used is concurrent embedded that focuses research on combining qualitative and quantitative research methods together. The population in this research was 80 CPMI Workshop participants. The sampling method uses saturated sampling in the form of the population of CPMI Workshop participants. Data collection uses interviews, observations, questionnaires, and documentation. The results of the study show that the CPMI workshop program at the East Lombok Job Training Center has generally been running well. This is seen from the achievement of several aspects of training evaluation using the evaluation analysis model according to Kirkpatrick which consists of reaction aspects; learning aspects; behavioral aspects; and impact aspect that shows the results that the CPMI workshop is so useful for achieving the goals that have been set.
The Effectiveness of Awig-Awig as A Strategy to Protect DMCA Gili Sulat and Gili Lawang Kartini, Fitriah
Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram Vol 5 No 1 (2019): JURNAL ILMIAH Tata Sejuta STIA Mataram
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.226 KB) | DOI: 10.32666/tatasejuta.v5i1.52

Abstract

This study was carried out in the District Marine Conservation Area (DMCA) of Gili Sulat and Gili Lawang, East Lombok. DMCA of Gili Sulat and Gili Lawang have established by Co-Fish Project of Marine Affairs and Fisheries Ministry of Indonesia in 2004 as part of participative management sustainability to coastal resources. The aim of establishing DMCA is to decrease destructive fishing activities such as bombing and poisoning that has been practices for long time. In this study, data were collected through semi structure questionnaires, personal interview, participant observation, document reviews, and life history. Discussions were held with the fishermen in Sugian Village, fisheries management committee of DMCA, local communities who living in Sugian Village and government in village, local and regional level. In order to analyze the findings, an analyzing of legal and institutional arrangements is used combining with the theories of legal pluralism and property rights. The study revealed that there are two laws coexist in DMCA as state laws and customary laws called awig-awig. State laws are covered legal status of DMCA as property of state where local government has authority to manage it. Meanwhile, customary laws are more to control people behaviors towards DMCA. Moreover, a fisheries management committee (KPPL) has formed by government to enforce day-to-day awig-awig practices towards DMCA and has its authority to invoke sanctions for rule breaking. Because of this, several problems arose in Sugian Village concerning to DMCA. This required better management of coastal resources where planning should be come from and involve grass root level. Finally, the study revealed that management of DMCA should be reinforced to all parties particularly on communities’ level, so that the problem foci can be clear for all.
KINERJA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI Kurniati, Nia; Syaumudinsyah, Syaumudinsyah; Srihermanto, Basuki; M. Yusuf, Siti Yulianah; Kartini, Fitriah
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah - Ag
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/esha.v10i1.1201

Abstract

Perdagangan internasional merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sarana untuk melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa internasional. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis proporsi migas dan nonmigas pada neraca perdagangan, menganalisis rasio perdagangan internasional (RPI), dan menganalisis kinerja pemerintah dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian didapatkan pada analisis proporsi migas dan non migas terlihat bahwa ekspor migas pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 1,97%. Penurunan ini terjadi karena imbas adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terganggunya aktivitas industri dan perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ekspor migas mengalami kenaikan., hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara tujuan utama yang sudah mulai membaik. Analisis RPI terlihat bahwa rasio sektor migas dari 2019 sampai dengan 2023 bernilai negatif, didominasi oleh impor. Sedangkan untuk sektor non migas pada tahun 2019 didominasi ekspor maupun impor, nilai hampir sama/berimbang (mendekati nol). Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk sektor nonmigas bernilai positif artinya didominasi oleh ekspor. Kinerja pemerintah pada perdagangan internasional dapat terlihat pada neraca perdagangan, dimana pada tahun 2019-2023 selalu mengalami surplus, meskipun terjadi perlambatan ekonomi.
Sosialisasi Anti Perundungan (Bullying) Bagi Peserta Didik SDN 1 Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Yulianah M. Yusuf, Siti; Sri Hermanto, Basuki; Kurniati, Nia; Syaumudinsyah; Kartini, Fitriah
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 5 : Juni (2024): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

School is the second educational environment after the family. Schools play an important role in the psychological, social and emotional development of children as pupils. There's a lot of bullying nowadays done by kids around the school. The impact is concerned not only physical disturbance but also mental. Preventing negotiations is a shared responsibility for schools, parents, teachers, and society as a whole. Through dedication to the massacre, we endeavour to educate the younger generations in particular the children of the students in SDN 1 Batu Putih, Sekotong district, West Lombok district about negotiation / bullying. This activity is expected to benefit students in preventing bullying in the school surroundings.
Inovasi “BAKSO” Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Lombok Timur Hidayatul Jumaah, Siti; Kartini, Fitriah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7820

Abstract

Seiring berjalannya waktu, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan terus meningkat. Inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah terus berbenah diri dengan menciptakan berbagai inovasi pelayanan. Di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya pada instansi pengelola kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meluncurkan inisiatif yang diberi nama “BAKSO”. Inovasi ini merupakan wujud pelayanan administrasi kependudukan berbasis online yang dapat diakses masyarakat melalui peran aktif pemerintah desa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik berdasarkan beberapa indikator inovasi yang disebutkan oleh  Everett M. Rogers, terdiri dari: keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk dilatih, dan kemampuan untuk diamati. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penentuan informan dalam riset ini menggunakan teknik penentuan sampel, yaitu accidental sampling. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data, peneliti memakai teknik triangulasi. Penelitian ini menunjukkan hasil dimana secara keseluruhan inovasi BAKSO sudah berjalan cukup baik dibuktikan dengan penerimaan yang baik dari masyarakat. Kelima aspek yang digunakan untuk menganalisis inovasi juga sudah ada dan menjadi bagian dari inovasi BAKSO. Ini terlihat dari adanya keuntungan yang diterima oleh masyarakat,  antara lain: waktu pelayanan yang lebih cepat, biaya dan energi yang lebih efisien, serta kesesuaian inovasi dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Meski demikian, inovasi ini tetap memiliki kelemahan, diantaranya kendala masalah jaringan dan server dari aplikasi, masalah SDM, hingga masalah minimnya sosialiasi kepada masyarakat.
Efektivitas Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris pada Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Yusuf, Siti Yulianah M.; Hermanto, Basuki Sri; Kurniati, Nia; Syaumudinsyah, Syaumudinsyah; Kartini, Fitriah
Jurnal Tadbir Peradaban Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Tadbir Peradaban
Publisher : Prodi Manajemen STIE Hidayatullah Depok

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55182/jtp.v4i1.366

Abstract

Setiap upaya peningkatan perekonomian tersebut tidak luput dari adanya peranan jasa notaris karena dalam pendiriannya butuh kepastian hukum, guna memberikan perlindungan hukum dalam setiap tindakannya. Kemampuan profesional Notaris berkaitan erat dengan mutu pelayanan jasa hukum notaris kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya notaris ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut bisa terjadi karena adanya permintaan khusus dari klien untuk melakukan penyimpangan tersebut. Sehingga perlu adanya pengawasan khususnya dari sisi kode etik. Sebagai langkah nyata untuk pengawasan tersebut maka dibentuklah majelis pengawas, mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Dalam hal ini setiap dewan pengawas tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk melakukan pengawasan di tingkat daerah, maka dibentuklah Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN). Keanggotan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari unsur pemerintah (kumham, pemda) dan akademisi. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berperan sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.