Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Nurani, Sifa Mulya
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia Wulandari, Septiayu Restu; Nurani, Sifa Mulya; Firdaus, Heldy
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4983

Abstract

Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God. Marriage is also said to be valid if it is carried out in accordance with religion and is registered according to applicable laws and regulations. In Indonesia, marriage is not only based on religious provisions but customs and traditions with the aim of having children. There are many cases in Indonesia that result in polygamous marriages. Polygamy has been regulated in such a way and in detail in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The implementation of polygamy can only be carried out by submitting an application to the local court and even then for the reasons regulated by law and with the consent of the wife as the main requirement in a polygamous marriage. As for polygamous marriages that do not get the wife's approval, the marriage can be canceled because it does not meet the requirements for a polygamous marriage.
Penyuluhan Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Perspektif Diskriminasi Gender Restu Wulandari, Septiayu; Nurani, Sifa Mulya; Manalu, Husein; Saputra, Rahmat; restu, Septiayu
Abdi Bhara Vol. 3 No. 2 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/wh1zzd28

Abstract

Perkawinan merupakan hak setiap manusia yang dibatasi oleh aturan perundang undangan yang berlaku. Hak melaksanakan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahu 2019 yang mengatur perihal batas usia kawin, yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun. Namun pada kenyataan, banyak terjadi fenomena perkawinan dibawah 19 (sembilan belas) tahun khususnya di Bongas, Indramayu Jawa Barat. Daerah pesisir pantai ini memiliki kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya lokal yang sangat unik namun miris, yakni masih berlaku nya diskriminasi gender. Perempuan dianggap sudah dapat melakukan perkawinan jika sudah ada laki laki yang dianggap cocok, walaupun perempuan tersebut masih bersekolah dan pada akhirnya putus sekolah. Apabila musim panen, maka perkawinan banyak dilaksanakan. Ketika musim paceklik, terjadi perceraian. Orangtua di daerah tersebut lebih bangga memiliki anak perempuan janda ketimbang memiliki anak perempuan yang belum menikah
Resolusi Konflik Atas Perilaku KDRT Di DIY Yogyakarta Nurani, Sifa Mulya
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Pelita November 2024
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jh.v5i2.5218

Abstract

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana disebut dalam Undang-undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, segala perilaku terhadap seorang terlebih perempuan yang dengannya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan atau pelantaran dalam rumah tangga, dan juga termasuk intimidasi paksaan atau perampasan kemerdekaan secara ikonstitusional dalam berkehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan resolusi konflik atas perilaku KDRT di DIY Yogyakarta. Hasil penelitian menyebut, keberadaan kasus KDRT di DIY Yogyakarta dinilai kecil dengan perbandingan populasi di daerah tersebut. Adapun kasus KDRT di DIY Yogyakarta disebabkan faktor 1) stress karena domisili di Kota Metropolitan; 2) lingkungan pekerjaan; 3) ekonomi; dan 4) faktor lain. Guna melakukan upaya preventif atas perilaku KDRT, maka diperlukan mediasi. Konsep mediasi secara Islam di negara Indonesia diwewenangkan pada Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Rumah Tangga atau disebut BP4. BP4 dapat melakukan mediasi atas perkara yang tengah berlangsung pada pasangan yang berdampak pada perilaku KDRT. Sedangkan antisipasi dampak buruk pada anak sebagai korban KDRT dapat dilakukan dengan komunikasi interpersonal, yakni kelurga terdekat melakukan komunikasi secara inten kepada anak melalui tiga langkah; 1) memberi penguatan fisik dan mental; 2) mendampingi anak selama kasus KDRT belum selesai; 3) menguatkan sisi rohani anak. Upaya demikian merupakan salah salah satu resolusi konflik KDRT secara antropologis dan sosiologis
Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana Bairuroh, Ickbal Hofifi; Apriyanita, Triana; Nurani, Sifa Mulya; Wulandari, Septiayu Restu; Saputra, Trias
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5791

Abstract

This study discusses the obligation to provide child support by ex-husbands after divorce, which is reviewed from a criminal law perspective. The obligation to provide child support is part of the protection of children's rights as regulated in laws and regulations in Indonesia, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and The Criminal Code (KUHP). Problems arise when ex-husbands do not carry out these obligations, which has the potential to cause legal consequences. This study aims to examine the legal form of criminal responsibility for ex-husbands who are negligent or intentionally do not provide support to their children. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the non-compliance of ex-husbands in fulfilling their child support obligations can be categorized as a form of child neglect which has criminal implications. Law enforcement in this case still faces various obstacles, both from normative and implementative aspects. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and increase legal awareness for the community to ensure the fulfillment of children's rights after divorce
Co-Authors Apriyanita, Triana Bairuroh, Ickbal Hofifi Firdaus, Heldy Manalu, Husein Restu Wulandari, Septiayu restu, Septiayu Saputra, Rahmat Saputra, Trias Wulandari, Septiayu Restu