Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN DALAM MENDORONG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI MASYARAKAT (STUDI KASUS ORGANISASI HIMMAH MEDAN) Ahmad Sujai Tanjung; Fitri Nadilla Marpaung; Chodijjah Nur Syahfitri; Luthfi Azhari; Dhifa Yunisa Meida Hasibuan; Cipta Novian; Sri Purwasih Simamora; Safitriani; Reh Ulina; Rasdalifah; Rina Riski Nasution; Riyan Syah Afendi
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 3 No 1 (2025): Februari
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v3i`1.743

This study aims to examine the role of the religious organization HIMMAH in improving social welfare in Medan City. The methodology used is qualitative with field ethnography techniques, involving observation and semi-structured interviews. The results of the study indicate that HIMMAH has succeeded in improving access and quality of education, health, and the economy through programs designed in a participatory and collaborative manner. Key success factors include active community involvement, operational transparency, and strategic collaboration with the government and donor agencies. These findings provide important insights for similar organizations to improve the effectiveness of their social interventions.

Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Luthfi Azhari; Tumija, Tumija; Restu Widyo Sasongko
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v2i2.271

This study aims to evaluate the effectiveness of the local government administrative system in improving the management performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The method used is a literature review by analyzing various previous studies, official reports, and policy documents related to APBD management at the regional level. The results show that a well-structured administrative system can accelerate the planning, implementation, and reporting processes of the APBD, although challenges remain in inter-unit coordination and the utilization of information technology. To enhance effectiveness, it is recommended to strengthen human resource capacity, update financial information systems, and reinforce internal oversight. These findings contribute to efforts to achieve more accountable, efficient, and transparent regional financial governance.

KAPASITAS FISKAL TERHADAP PERUBAHAN RESILIENSI SEKTOR PARIWISATA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS IKLIM DI KOTA SINGKAWANG Luthfi Azhari; Nashifah Dzatira Khalishah; Adieb Nur Ihsan; Nadya Azzahra; Arina Romarina; Ardieansyah
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1063

Kota Singkawang adalah sebuah destinasi pariwisata pesisir yang sedang berkembang di Kalimantan Barat, menghadapi ancaman ganda dari krisis iklim terutama kenaikan permukaan air laut dan banjir rob dan keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai adaptasi yang memadai. Penelitian ini menganalisis hubungan kausal antara kapasitas fiskal Pemerintah Kota Singkawang dengan tingkat resiliensi sektor pariwisatanya. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2019-2024 dengan analisis kebijakan kualitatif terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra). Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan investasi untuk infrastruktur pariwisata berketahanan iklim dengan alokasi anggaran aktual, yang dipengaruhi oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang relatif kecil. Meskipun dokumen perencanaan telah mengidentifikasi risiko iklim, implementasinya dalam penganggaran masih bersifat reaktif dan parsial. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model pembiayaan inovatif yang terintegrasi, mencakup optimalisasi fiskal melalui climate budget tagging, pengembangan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) untuk aset pariwisata kritis, dan implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) berbasis ekowisata untuk mendanai konservasi pesisir.

KAPASITAS FISKAL TERHADAP PERUBAHAN RESILIENSI SEKTOR PARIWISATA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KRISIS IKLIM DI KOTA SINGKAWANG Luthfi Azhari; Nashifah Dzatira Khalishah; Adieb Nur Ihsan; Nadya Azzahra; Arina Romarina; Ardieansyah
Journal of Social and Economics Research Vol 7 No 1 (2025): JSER, June 2025
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v7i1.1063

Kota Singkawang adalah sebuah destinasi pariwisata pesisir yang sedang berkembang di Kalimantan Barat, menghadapi ancaman ganda dari krisis iklim terutama kenaikan permukaan air laut dan banjir rob dan keterbatasan kapasitas fiskal untuk mendanai adaptasi yang memadai. Penelitian ini menganalisis hubungan kausal antara kapasitas fiskal Pemerintah Kota Singkawang dengan tingkat resiliensi sektor pariwisatanya. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2019-2024 dengan analisis kebijakan kualitatif terhadap dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra). Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan investasi untuk infrastruktur pariwisata berketahanan iklim dengan alokasi anggaran aktual, yang dipengaruhi oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang relatif kecil. Meskipun dokumen perencanaan telah mengidentifikasi risiko iklim, implementasinya dalam penganggaran masih bersifat reaktif dan parsial. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan model pembiayaan inovatif yang terintegrasi, mencakup optimalisasi fiskal melalui climate budget tagging, pengembangan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) untuk aset pariwisata kritis, dan implementasi Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) berbasis ekowisata untuk mendanai konservasi pesisir.

Mengarahkan Transisi Hijau: Interaksi Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Keuangan Hijau, dan Transformasi Struktural di Negara Berkembang Fauzan Sinatra; R Fawwaz Zaidan Pradipa; I Putu Wedana; Muhammad Fadhil Kasmuddin; Arina Romaina; Ardieansyah Ardieansyah; Luthfi Azhari
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimak.v5i1.5917

This article aims to critically analyze the interaction between green finance (GF) and green government (GG) in the context of development economics. The main focus is to evaluate how the quality of institutional governance moderates the effectiveness of green finance flows in achieving a sustainable transition. Based on this analysis, this research proposes a new conceptual model. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) methodology on Scopus and Sinta-indexed scientific articles, as well as reputable institutional reports (OECD, World Bank, IFC) within the 2020-2025 timeframe. This approach is combined with theoretical model development to synthesize findings. The review identifies a "green finance effectiveness paradox." Although global GF capital flows have rapidly increased (reaching $8.2 trillion in 2024), their effectiveness in emerging markets (EMDEs) is questionable. Evidence shows significant greenwashing risks, where the issuance of instruments like green bonds is not always followed by emission reductions (AMRO, 2025). The review finds the root cause to be institutional; the biggest barrier for private investors is the absence of a comprehensive long-term transition strategy from the government (IFC, 2023). Empirical evidence (Bakry et al., 2023; Zhang et al., 2024) confirms that governance quality (e.g., government integrity, regulatory strength) is a significant determinant of environmental outcomes, indicating its role as a moderating variable. The Indonesian case study highlights a critical implementation gap: policy 'Commitment' (e.g., Green Taxonomy, POJK) is high, but implementation 'Capability' (especially for reaching MSMEs) remains very low (Paramita, 2025). The main contribution of this article is the development of the GG-GF-GST conceptual model. This model frames Green Governance (GG) operationalized through three pillars: Commitment, Capability, and Consensusas a fundamental moderating mechanism that filters (reduces greenwashing) and strengthens (increases effectiveness) Green Finance (GF) flows to achieve the ultimate goal of development economics, namely Green Structural Transformation (GST).

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search